PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS (PT) BPR KERTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH

Sifa Fauziah, NPM : 178040017 (2020) PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS (PT) BPR KERTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH. Thesis(S2) thesis, PERPUSTAKAAN PASCASARJANA.

[img] Text
Artikel Sifa Fauziah (2).docx

Download (87kB)

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah disahkan pada 27 Desember 2017 dan menjadi dasar hukum baru bagi BUMD. Dalam peraturan pemerintah ini BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), sehingga perusahaan BUMD harus berubah bentuk menjadi Perumda ataupun Perseroda. PT. BPR Kerta Raharja Kabupaten Bandung sebagai salah satu bank BUMD juga harus merubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan terjadinya perubahan badan hukum Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan bagaimana hambatan dan kendala yang ditemui dalam perubahan badan hukum Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta upaya apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pemilik saham terbesar dalam menyelesaikan perubahan badan hukum Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang dapat menunjang penelitian dan menghubungkannya dengan hukum positif di Indonesia. Tahapan penelitian meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu penyusunan data secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang dibahas dengan analisis non-statistik dengan bertitik tolak kepada asas, norma, dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif tanpa menggunakan rumus dan angka. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan terjadinya perubahan badan hukum Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah adalah karena dengan adanya Pasal 331 ayat (3) poin b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mengharuskan BUMD merubah badan hukum menjadi Perseroda adalah untuk membedakan dengan perusahaan swasta sehingga PT. BPR Kerta Raharja Kabupaten Bandung sebagai salah satu bank BUMD harus merubah dari yang hanya PT menjadi Perseroda. Hambatan dan kendala yang ditemui dalam perubahan badan hukum dari PT menjadi Perseroda diantaranya banyak organ-organ Perusahaan Perseroan Daerah dan Pemerintah Daerah yang belum memahami betul bagaimana kewenangan atau kekuasaan daripada Pemerintah Daerah di satu sisi dan peran Otoritas Jasa Keuangan disisi yang lain, dan lambat keluarnya izin usaha untuk perubahan dari Perseroan Terbatas ke Perusahaan Perseroan Daerah dari pihak Otoritas Jasa Keuangan. Serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam perubahan bentuk badan hukum dari PT menjadi Perseroda diantaranya Pemerintah Daerah telah melakukan peningkatan kompetensi kualitas Sumber Daya Manusia yang bersertifikasi, kerjasama dengan berbagai pihak, dan inovasi produk perbankan. Juga Pemerintah daerah Kabupaten Bandung akan melakukan kajian rencana pelepasan saham 20% kepada pemerintah desa, agar dapat menguatkan posisi BPR sebagai bank desa dan UMKM yang banyak bergerak di Desa khususnya yang berada di Kabupaten Bandung. Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Perusahaan Perseroan Daerah, BPR.

Item Type: Thesis (Thesis(S2))
Subjects: RESEARCH REPORT
Divisions: Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2018
Depositing User: Unnamed user with email lusiawati773@gmail.com
Date Deposited: 18 Jul 2020 04:29
Last Modified: 09 Oct 2020 04:11
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/48250

Actions (login required)

View Item View Item