KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT KEPEMILIKAN BITCOIN YANG DIKLASIFIKASI SEBAGAI PERBUATAN PIDANA DI INDONESIA

Muhammad Fakhruddin Arif, 151000206 (2020) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT KEPEMILIKAN BITCOIN YANG DIKLASIFIKASI SEBAGAI PERBUATAN PIDANA DI INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

	Text BAB IV A.pdf Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Text Daftar pustaka.pdf Download (0B)
	Text BAB V A.pdf Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Text Daftar isi.pdf Download (0B)
	Text BAB I A.pdf Download (0B)
	Text BAB II A.pdf Download (0B)
	Text BAB III A.pdf Restricted to Repository staff only Download (0B)

Abstract

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT KEPEMILIKAN BITCOIN YANG DI KLASIFIKASI SEBAGAI PERBUATAN PIDANA DI INDONESIA Ketidakjelasan mengenai regulasi di Indonesia menyebabkan adanya kesalahpahaman dan kekhawatiran terjadi kriminalisasi terhadap kepemilikan bitcoin yang saat ini digunakan sebagian besar pengguna bitcoin untuk menjadi alat investasi yg dapat menghasilkan keuntungan. kajian mengenai regulasi di setiap negara memiliki perbedaan yg diwarnai oleh tingkat kemajuan suatu wilayah dan manusia. Sampai saat ini bank Indonesia sebagai otoritas yg berwenang untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi dibidang keuangan masih melakukan kajian terhadap perkembangan bitcoin yang diawali dengan suatu peringatan Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Spesifikasi penulisan yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Metode dan teknik pengumpulan data dalam Penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik yuridis normatif Teori dan konsep yang digunakan di dalam penelitian ini adalah konsep dasar penggunaan hukum pidana dalam mencegah terjadinya kejahatan yg memanfaatkan teknologi Hasil analisa dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa saat ini di Indonesia larangan penggunaan bitcoin hanya sebatas pada penggunaan pembayaran yg memiliki sanksi pidana. Dan walaupun ada namun posisi undang undang mata uang masih bersifat terbatas sehingga dinilai kurang cukup untuk mengakomodasi kepentingan hukum terkait kepemilikan bitcoin sehingga diperlukan suatu revisi dan penambahan terhadap uu tentang mata uang yg berlaku saat ini , faktor kebijakan sentral dari pemerintah memainkan peranan penting dalam nilai ekonomi yang fluktuatif terhadap jual beli bitcoin di Indonesia yang apabila penempatan kebijakan itu cenderung tergesa-gesa menyebabkan kerugian dari kepemilikan bitcoin yg merupakan ranah privat dalam mencari keuntungan ekonomi saja. Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Bitcoin, Bank Indonesia

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	07 Feb 2020 01:57
Last Modified:	07 Feb 2020 01:57
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/47528

Actions (login required)

View Item