Fitri Adinegara, 141000151 (2019) TINDAK PIDANA PENYALURAN TENAGA KERJA INDONESIA SECARA ILEGAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
|
Text
BAB 2.pdf Download (527kB) | Preview |
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB) |
||
Text
BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (170kB) |
||
Text
BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (65kB) |
||
|
Text
COVER .pdf Download (58kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI .pdf Download (78kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (147kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 1.pdf Download (317kB) | Preview |
Abstract
Minimnya kesempatan kerja dan persaingan pasar kerja yang begitu ketat di dalam negeri serta peluang memperoleh gaji yang tinggi di luar negeri, telah menyebabkan banyak dari warga Indonesia yang mencoba mencari peruntungan di luar negeri yang tidak jarang berujung kepada perdagangan manusia. Beberapa modus yang digunakan oleh Para Tersangka diantaranya menjanjikan korban pekerjaan di pabrik, atau dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga dan lain-lain sehingga para korban tertarik, namun bukannya pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan, para calon pekerja malah di perjual belikan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik meneliti Bagaimana sanksi pidana bagi perseorangan dan swasta yang melakukan perekrutan TKI secara ilegal yang berujung kepada perdagangan manusia dalam persperktif undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, apa faktor yang menyebabkan banyaknya penyaluran tenaga kerja indonesia secara ilegal keluar negeri, serta apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyaluran tenaga kerja indonesia secara ilegal keluar negeri Metode penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang tindak pidana penyaluran tenaga kerja secara illegal berdasarkan peraturan Perundang-undangan di Indonesia dengan metode pendekatan yuridis normatif yakni penelitian terhadap berbagai bahan pustaka. Adapun pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi data kepustakaan, yang didukung oleh penelitian lapangan. Analisis data dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji, dan diteliti secara sistematis. Tindak pidana penipuan penyaluran tenaga kerja secara illegal diatur dalam Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 15 undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan yang mana dapat diketahui bahwa terhadap perorangan yang melakukan perekrutan TKI secara ilegal dapat dikenakan sanksi penjara dan pidana denda, sedangkan apabila yang melakukan adalah korporasi diancam dengan sanksi pidana denda dan dapat pula dijatuhi pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, serta pencabutan status badan hukum, Adapun faktor yang menyebabkan pidana penipuan penyaluran tenaga kerja secara illegal meliputi faktor ekonomi, social budaya, ketidaksetaraan gender dan faktor penegakan hukum. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia Secara Ilegal Keluar Negeri adalah Sosialisasi dan Program PTKLN (Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri), Penertiban PPTKIS yang tidak berizin atau illegal, Pemeriksaan calon dokumen TKI. Serta Kerjasama antara Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga Terkait. Kata kunci : Tenaga kerja, Illegal, perdagangan Manusia.
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
Depositing User: | Lilis Atikah |
Date Deposited: | 07 Jan 2020 06:49 |
Last Modified: | 07 Jan 2020 06:49 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/47441 |
Actions (login required)
View Item |