PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA

Yahya Hidayatullah, 141000176 (2019) PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

	Text K.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB)
Preview	Text J.BAB II.pdf Download (281kB) | Preview
	Text L.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (120kB)
	Text M.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (88kB)
Preview	Text N.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (93kB) | Preview
Preview	Text A.COVER.pdf Download (18kB) | Preview
Preview	Text H.DAFTAR ISI.pdf Download (215kB) | Preview
Preview	Text I.BAB I.pdf Download (336kB) | Preview

Abstract

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan kegitan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus dilakukan secra efektif dan efisien agar tepat guna dan berhasil guna. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai cara untuk memperoleh sumber keuangan dan untuk apa saja sumber keuangan tersebut digunakan menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, tiap-tiap daerah memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 179 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menguraikan, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1(satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Berdasarkan Pasal 181 dikemukakan bahwa kepala daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama tersebut, Bagaimana serta Kendala apa yang muncul dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ? Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum yang menggunakan sumber-sumber data primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, sejarah hukum, perbandingan hukum, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana hukum yang berhubungan. Selanjutnya dianalisis dengan metode yuridis kualitatif dalam arti bahwa data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus atau data statistik melainkan hanya berupa uraian-uraian yang berisi mengenai adanya kepastian hukum. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan Keterlambatan pengajuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan pemerintah daerah kabupaten bandung barat ditolak oleh pemerintah provinsi jawa barat Akibat hukum bagi Pengajuan perubahan APBD berpengaruh besar terhadap implementasi APBD yang berpengaruh pada pelayanan publik, pembangunan infrastruktur daerah, efektifitas dan efisiensi penyerapan dana, dan; pengaruh atas perubahan APBD juga menjadi pengelolaan keuangan daerah. Kata Kunci : Hibah, UMKM, Izin Usaha

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	21 Dec 2019 03:28
Last Modified:	21 Dec 2019 03:28
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/47418

Actions (login required)

View Item