COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN UMUM KOTA BANDUNG COLLABORATIVE GOVERNANCE IN PROVISION OF PUBLIC STREET LIGHTING FACILITIES AT BANDUNG CITY

Kurniadi, NPM. 169020030 (2019) COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN UMUM KOTA BANDUNG COLLABORATIVE GOVERNANCE IN PROVISION OF PUBLIC STREET LIGHTING FACILITIES AT BANDUNG CITY. Disertasi(S3) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text artikel Kurniadi_DIS - Copy.docx Download (25kB)

Abstract

Partisipasi swasta dalam penyelenggaraan infrastruktur publik dikenal sebagai kerjasama pemerintah dan badan usaha (PPP) atau tatakelola kolaboratif. Proyek-proyek yang menggunakan skema PPP biasanya menggunakan metode pengadaan yang menggabungkan desain, pembangunan, keuangan, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur secara holistic dan inovatif. Ada dua jenis infrastruktur yang diperoleh melalui PPP, yakni infrastruktur sosial (sekolah, rumah sakit, penjara, dan gedung pengadilan) dan infrastruktur ekonomi (bandara, transportasi jalan kereta api, dan pelabuhan laut), yang terakhir menggunakan biaya tol untuk pemulihan biaya modal. Skema PPP dinilai menarik bagi pemerintah karena manfaat ekonomi yang telah disediakan sebelumnya, alokasi dan transfer risiko kepada investor swasta, dan pembayaran biaya pengadaan infrastruktur yang tidak dimuka. Inilah sebabnya mengapa PPP menjadi opsi pengadaan yang lebih disukai daripada opsi alternatif lainnya. Skema PPP sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pengadaan infrastruktur sektor publik, juga PPP dipandang efisien dan efektif dalam menjalankan proyek. Tatakelola kolaboratif diambil dari beragam praktik dan penelitian dalam administrasi publik. Disertasi ini mensintesis dan memperluas seperangkat kerangka kerja konseptual, temuan penelitian, dan pengetahuan berbasis praktik ke dalam kerangka kerja integratif untuk tatakelola kolaboratif. Kerangka kerja ini menetapkan seperangkat dimensi yang mencakup konteks sistem yang lebih besar, rezim tata kelola kolaboratif, dan dinamika dan tindakan kolaboratif internal yang dapat menghasilkan dampak dan adaptasi di seluruh sistem. Kerangka kerja ini menyediakan peta konseptual yang luas untuk menempatkan dan mengeksplorasi komponen-komponen sistem tatakelola lintas batas yang berkisar dari kebijakan atau kerja sama antar pemerintah berdasarkan program hingga kolaborasi regional berbasis tempat dengan pemangku kepentingan nonpemerintah hingga kemitraan publik-swasta. Kerangka kerja ini mengintegrasikan pengetahuan tentang insentif individu dan hambatan untuk tindakan pengumpulan, pembelajaran sosial kolaboratif dan proses penyelesaian konflik, dan pengaturan kelembagaan untuk kolaborasi lintas batas. Ini disajikan sebagai kerangka kerja umum yang dapat diterapkan untuk analisis pada skala yang berbeda, di arena kebijakan yang berbeda, dan berbagai tingkat kompleksitas. Kata Kunci: PPP, Collaborative Governance

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Sosial 2018
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	04 Dec 2019 08:10
Last Modified:	04 Dec 2019 08:10
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/47377

Actions (login required)

View Item