Rai Arief Ibrahim, 151000182 (2019) KEDUDUKAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANDUNG SEBAGAI KETUA PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI) KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT EDARAN MENDAGRI NO.800/148/SJ TAHUN 2012 TENTANG LARANGAN PERANGKAPAN JABATAN KEPALA DAERAH DAN ATAU WAKIL KEPALA DAERAH DALAM KEPENGURUSAN KONI, PSSI DAERAH, KLUB SEPAKBOLA PROFESIONAL ATAU AMATIR, SERTA JABATAN PUBLIK DAN JABATAN STRUKTURAL. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
|
Text
G. BAB 2.pdf Download (246kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
H. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (233kB) |
|
|
Text
J. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (117kB) |
|
|
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (176kB) | Preview |
|
|
Text
A. COVER.pdf Download (79kB) | Preview |
|
|
Text
I. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (199kB) |
|
|
Text
D. DAFTAR ISI.pdf Download (45kB) | Preview |
|
|
Text
F. BAB 1.pdf Download (257kB) | Preview |
Abstract
Rangkap jabatan dilakukan oleh Wakil Bupati Kabupaten Bandung Gun Gun Gunawan di mana pada tahun 2019 dipilih menjadi Ketua PSSI Kabupaten Bandung. Surat Edaran Mendagri No.800/148/SJ Tahun 2012 berisi tentang larangan perangkapan jabatan yang dilakukan oleh kepala daerah dalam kepengurusan keolahragaan yang salah satunya adalah PSSI, ketentuan tersebut tidak dijalankan oleh Wakil Bupati Kabupaten Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui, mengkaji, dan menganalisis kedudukan Wakil Bupati Kabupaten Bandung sebagai Ketua PSSI Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Edaran Mendagri No.800/148/SJ Tahun 2012 dihubungkan dengan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan akibat hukum tidak dijalankannya Surat Edaran Mendagri No.800/148/SJ Tahun 2012 oleh Wakil Bupati Kabupaten Bandung dalam jabatannya Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis yakni dengan cara menganalisis hubungan hukum positif dengan teori hukum serta pelaksanaan hukum positif, metode pendekatan yuridis normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan metode yuridis kualitatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan data primer dan sekunder yang berasal dari literatur hukum untuk membahas permasalahan hukum yang diajukan peneliti. Hasil penelitian tentang terjadinya rangkap jabatan oleh Wakil Bupati Kabupaten Bandung adalah Kedudukan Wakil Bupati Sebagai Ketua PSSI Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Edaran Mendagri No.800/148/SJ Tahun tidak ada unsur yang melarang terhadap rangkap jabatan di bidang keolahragaan. kedudukan Surat Edaran Mendagri tidak dapat dijadikan dasar pemenuhan unsur perangkapan jabatan dari kasus ini, karena kedudukannya sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel), bukan peraturan perundang-undangan (regelling). Akibat hukum dari tidak dijalankannya Surat Edaran Mendagri No.800/148/SJ Tahun 2012 oleh Wakil Bupati Kabupaten Bandung adalah Surat Edaran Mendagri ini tidak memberikan akibat hukum apapun karena Surat Edaran tidak memiliki kekuatan hukum seperti peraturan perundang-undangan. Surat Edaran tidak didasarkan pada kewenangan pembuatan undang-undang maka tidak termasuk peraturan perundang-undangan. Kata kunci: Wakil Bupati , Surat Edaran, dan Rangkap Jabatan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 25 Oct 2019 06:42 |
| Last Modified: | 25 Oct 2019 06:42 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/46436 |
Actions (login required)
 |
View Item |
