Robiatul Adawiyah, 151000327 (2019) PELAKSANAAN PROGRAM PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN BELITUNG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
|
Text
10-BAB II.pdf Download (388kB) | Preview |
|
Text
12-BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (358kB) |
||
Text
13-BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (274kB) |
||
Text
11-BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (343kB) |
||
|
Text
14-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (277kB) | Preview |
|
|
Text
01-COVER.pdf Download (266kB) | Preview |
|
|
Text
08-DAFTAR ISI.pdf Download (308kB) | Preview |
|
|
Text
09-BAB I.pdf Download (434kB) | Preview |
Abstract
Jaminan kesehatan nasional telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagai perwujudan negara dalam memberikan pelayanan kesehatan pemerintah telah membentuk program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang sasarannya untuk orang miskin dan tidak mampu. Namun, dalam kenyataannya banyak orang yang bisa disebut mampu memperoleh Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan di Kabupaten Belitung?, bagaimana akibat dari tidak tepatnya sasaran dalam Pelaksanaan Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan di Kabupaten Belitung?, dan bagaimana peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program Penerima Bantuan Iuran di Kabupaten Belitung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis yakni dengan cara menganalisis hubungan hukum positif dengan teori hukum serta pelaksanaan hukum positif tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan data primer dan sekunder yang berasal dari literatur hukum dan hasil wawancara untuk membahas permasalahan hukum yang diajukan peneliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan di Kabupaten Belitung telah terdapat kesalahan teknis pengumpulan data sehingga dalam pengelolaan data yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung terbit daftar peserta penerima yang salah, karena dalam pengumpulan data tidak melalui pejabat di tingkat terendah seperti ketua rukun tetangga (RT) sehingga data yang diperoleh tidak valid. Akibat dari tidak tepatnya sasaran dalam pelaksanaan program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan di Kabupaten Belitung menyebabkan hilangnya hak-hak para Penerima Bantuan Iuran yang telah diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia yang seharusnya menerima jaminan kesehatan nasional, dan mengakibatkan penghamburan anggaran kesehatan, tidak tercapainya tujuan peraturan dibentuk, masyarakat miskin tidak dapat fasilitas kesehtan yang layak, masyarakat dipersulit dengan alasan tidak adanya biaya, dan masyarakat tidak mendapat kepastian dalam jaminan sosial dalam bentuk kesehatan. Peran pemerintah dalam pembinaan pelaksanaan program Penerima Bantuan Iuran di Kabupaten Belitung dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung dalam pengumpulan data dalam penentuan Penerima Bantuan Iuran jaminan kesehatan guna meningkatkan pelayanan jaminan kesehatan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata kunci: Pelaksanaan, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, dan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
Depositing User: | Lilis Atikah |
Date Deposited: | 25 Oct 2019 06:23 |
Last Modified: | 25 Oct 2019 06:23 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/46422 |
Actions (login required)
View Item |