Meisha Fitriana Krismasanti, 151000319 (2019) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP RUMAH SAKIT CIBITUNG MEDIKA DALAM HAL PEMBERIAN UPAH PEKERJA DI BAWAH UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR). Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB III MEISHA.pdf Restricted to Repository staff only Download (137kB) |
|
|
Text
BAB IV MEISHA.pdf Restricted to Repository staff only Download (146kB) |
|
|
Text
BAB V MEISHA.pdf Restricted to Repository staff only Download (35kB) |
|
|
Text
COVER.pdf Download (39kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI MEISHA.pdf Download (85kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA MEISHA.pdf Download (41kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I MEISHA.pdf Download (268kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II MEISHA.pdf Download (207kB) | Preview |
Abstract
Pengupahan merupakan sisi yang paling rawan di dalam hubungan industrial maupun sektor formal lainnya. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap karyawan atas jumlah penghasilan yang diperolehnya, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yaitu, salah satunya upah minimum. Namun, terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pemberian upah, yaitu masih adanya perusahaan yang memberikan upah pekerja tidak sesuai dengan Upah Minimum yang telah ditentukan. Karenanya perlu dikaji, mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi Rumah Sakit yang memberikan upah pekerja tidak sesuai dengan Upah Minimum, cara mengukur batas tolerasi bagi Rumah Sakit dalam hal pengupahan, dan upaya hukum untuk mengoptimalkan tanggungjawab sehingga tidak lagi melanggar undang-undang. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum terkait sistem pengupahan yang diterapkan oleh Rumah Sakit Cibitung Medika serta mengkaji sistem pertanggungjawabannya berdasarkan hukum pidana Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menggunakan hukum yang dikonsepkan sebagai norma, yang meliputi norma kesejahteraan maupun norma perlindungan. Tahap penelitian data, meliputi penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder berupa peraturan-perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang relevan serta hasil penelitian, dan bahan hukum tersier berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penelitian lapangan yaitu penelitian langsung untuk mendapat data sekunder. Teknik pengumpulan data, meliputi studi dokumen yaitu suatu alat pengumpul data yang digunakan melalui data tertulis dan wawancara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa catatan hasil inventerisasi bahan hukum dan alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa pedoman wawancara, dan handphone. Analisis data menggunakan metode yuridis-kualitatif, yaitu analisis dengan tanpa menggunakan rumus statistik. Hasil penelitian menunjukan, bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana ialah pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus korporasi yang bertanggungjawab dalam bentuk pidana penjara dan denda sesuai pasal 185 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Cara mengukur batas toleransi dalam hal pengupahan ialah dengan cara penangguhan yang telah dijelaskan di dalam Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upaya hukum untuk mengoptimalkan tanggungjawab rumah sakit ialah dengan adanya pengawasan, sosialisasi dan monitoring terhadap penerapan Upah Minimum di Rumah Sakit atau perusahaan oleh instansi pemerintah Departemen Tenaga Kerja (Depnaker). Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Upah Minimum Regional, Tenaga Kerja.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 25 Oct 2019 06:17 |
| Last Modified: | 25 Oct 2019 06:17 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/46417 |
Actions (login required)
 |
View Item |
