KEWENANGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM PENGAWASAN PROGRAM YOUTUBE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Prima Dona Santika, 151000183 (2019) KEWENANGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM PENGAWASAN PROGRAM YOUTUBE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text BAB 2.pdf Download (380kB) | Preview
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (242kB)
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (99kB) | Preview
Preview	Text COVER.pdf Download (19kB) | Preview
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (342kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (111kB)
Preview	Text BAB 1.pdf Download (490kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (330kB) | Preview

Abstract

Kecanggihan teknologi telah memudahkan kita untuk mengakses segala sesuatu yang dapat dilihat melalui internet. Internet itu sendiri terdapat media sosial yang diantaranya adalah Youtube. Dalam penyebaran program melalui media Youtube, pemerintah memberikan kewenangan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengawasi. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Kementerian Komunikasi Dan Informatika dalam pengawasan program Youtube dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Hambatan apa yang dihadapi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Dalam Pengawasan Program Youtube, upaya Kementerian Komunikasi Dan Informatika pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan program Youtube. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis yakni dengan cara menganalisis hubungan hukum positif dengan teori hukum serta pelaksanaan hukum positif tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan data primer dan sekunder yang berasal dari literatur hukum dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan, kewenangan yang di berikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pengawasan terhadap program Youtube berdasarkan dari kewenangan yang diberikan oleh Presiden selaku kepala negara, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pembantu presiden, upaya pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan sistem pemantauan konten Internet, dalam hal ini program Youtube dengan dilakukannya proses meramban (crawling) secara manual, pengendalian konten negatif yang diberi nama Trust+ yang berbasis pada teknologi Domain Name Server (DNS System) dimana mekanisme pemblokirannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan nama domain dan/atau nama server, dan pada tahun 2017 Pemerintah bekerjasama dengan Youtube untuk mengedukasi masyarakat, khususnya pelajar, dengan tujuan meningkatkan literasi media. Kata kunci: Pengawasan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kewenangan

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	25 Oct 2019 03:49
Last Modified:	25 Oct 2019 03:53
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/46397

Actions (login required)

View Item