PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN ORANGUTAN SEBAGAI HEWAN YANG DILINDNGI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Poppy Nadya Phona Dista, 141000340 (2019) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN ORANGUTAN SEBAGAI HEWAN YANG DILINDNGI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Preview	Text A.COVER.pdf Download (77kB) | Preview
Preview	Text I.BAB 1.pdf Download (315kB) | Preview
	Text L.BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (128kB)
Preview	Text H.DAFTAR ISI.pdf Download (32kB) | Preview
Preview	Text J.BAB 2.pdf Download (119kB) | Preview
	Text K.BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (84kB)
	Text M.BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (35kB)

Abstract

Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya alam hayati yang terdiri atas berbagai jenis tingkatan ekosistem serta jenis genetik yang saling berinteraksi di dalam satu lingkungan baik satwa maupun tumbuh-tumbuhan. Indonesia juga telah memiliki aturan terkait Koservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Akan tetapi dalam praktiknya terdapat beberapa satwa maupun tumbuhan yang dinyatakan hampir punah, salah satunya orangutan sebagai salah satu satwa yang dilindungi di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dikaji apakah hewan yang dilindungi telah memperoleh perlindugan sebagaimana amanat peraturan yang berlaku saat ini; Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penganiayaan orangutan sebagai hewan yang dilindungi; upaya apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan terhadap orangutan. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan kepustakaan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan yang menganalisa sistematis buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain. Hewan yang dilindungi belum memperoleh perlindugan sebagaimana amanat peraturan yang berlaku saat ini. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penganiayaan orangutan sebagai hewan yang dilindungi dapat diterapkan menggunakan Pasal 40 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, sanksi pidana dalam melakukan kejahatan terhadap satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang tersebut maksimal penjara adalah 5 (lima) tahun. Upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan terhadap orangutan,diantaranya memaksimalkan penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, dan pengawasan terhadap hewan yang dilindungi. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pelaku Penganiayaan, Hewan Dilindungi

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	23 Oct 2019 04:54
Last Modified:	23 Oct 2019 04:54
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/46326

Actions (login required)

View Item