Riska Dwi Apriyanti, 151000389 (2019) PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM SISTEM PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
Text
L.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (209kB) |
||
Text
K.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB) |
||
|
Text
J.BAB II.pdf Download (389kB) | Preview |
|
Text
M.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB) |
||
|
Text
N.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (88kB) | Preview |
|
|
Text
A.COVER.pdf Download (41kB) | Preview |
|
|
Text
H.DAFTAR ISI.pdf Download (80kB) | Preview |
|
|
Text
I.BAB I.pdf Download (279kB) | Preview |
Abstract
Dalam peraturan perundang-undangan, dalam meningkatkan kualitas aparatur Negara dilakukan dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan sistem karir berdasarkan prestasi kerja dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi, maka aparatur negara hendaknya dapat bersikap disiplin dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Undang-Undang Pokok Kepegawaian yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil, dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai. Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetian dan ketaatan depada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini, Bagaimana penerapan penegakan hukum displin pegawai negeri sipil dalam sistem pengelolaan kepegawaian di Indonesia dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai?, Apakah yang menjadi hambatan dalam penerapan penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam sistem pengelolaan kepegawaian di Indonesia dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai?, Bagaimana Pengawasan yang dilakukan oleh instansi pemerintah terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan displin pegawai ? Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang melihat permasalahan yang diteliti dengan menitikberatkan pada data sekunder sebagai bahan penelitian pokok dan data primer sebagai penunjang. Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dan teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan dan lapangan. Metode analisis yang dipergunakan adalah yuridis kualitatif yang bertitik tolak dari teori, konsep maupun peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif untuk kemudian dianalisis secara kualitatif, tanpa menggunakan rumus dan angka. Dalam hal pelaksanaan penegakan disiplin kerja pegawai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil. Ketika ada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan disiplin, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil dibagi atas 2 (dua). Pertama, faktor pendukung adalah faktor aturan (hukum), sarana dan prasarana, dan penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil. Kedua, adapun faktor penghambat adalah kesadaran diri Pegawai Negeri Sipil dan faktor anggaran. Masih banyak para atasan yang kurang berperan aktif di instansinya, yang tidak langsung terjun dengan memberi hukuman atau sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kata Kunci : Pegawai Negeri Sipil, Penerapan Sanksi, Disiplin
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
Depositing User: | Lilis Atikah |
Date Deposited: | 21 Oct 2019 06:48 |
Last Modified: | 21 Oct 2019 06:48 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/46217 |
Actions (login required)
View Item |