KEWENANGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA DALAM MENANGANI KEJAHATAN DIGITAL (CYBER CRIME) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Topan Syahid Cahyadin, 151000179 (2019) KEWENANGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA DALAM MENANGANI KEJAHATAN DIGITAL (CYBER CRIME) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (33kB)
Preview	Text COVER.pdf Download (31kB) | Preview
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (28kB)
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (29kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (54kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (69kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (176kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (191kB) | Preview

Abstract

Pada Tahun 2017 melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara dibentuklah Badan Siber dan Sandi Negara. Badan Siber dan Sandi Nasional mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara dalam menangani kejahatan digital (cyber crime), dan hambatan dan upaya Badan Siber dan Sandi Negara dalam menangani kejahatan digital (cyber crime) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, spesifikasi penelitian deskriptif analitis yakni, dengan cara menganalisis hubungan hukum positif dengan teori hukum serta pelaksanaan hukum positif tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu menggunakan peraturan perunndang-undangan yang dihubungkan dengan data primer dan skunder yang berasal dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukan penanganan cyber crime atau kejahatan maya, Badan Siber dan Sandi Negara dapat melakukan koordinasi dengan penyidik aparat Kepolisian ataupun PPNS Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal. Upaya penanggulangan serangan siber yakni infrastruktur teknologi komunikasi informasi yang belum merata, regulasi yang masih tumpang tindih, ketergantungan pada produk impor serta kurangnya kualitas dan kuantitas talenta sumber daya manusia di bidang siber. Kata kunci : Lembaga Negara, Kewenangan, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	19 Oct 2019 06:30
Last Modified:	19 Oct 2019 06:30
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/46155

Actions (login required)

View Item