KEDUDUKAN LEMBAGA SURVEI NON-INDEPENDENT DALAM MENGHITUNG HASIL PEMILU (QUICK COUNT) BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

Hamzah Alfaridzi Tamia, 151000198 (2019) KEDUDUKAN LEMBAGA SURVEI NON-INDEPENDENT DALAM MENGHITUNG HASIL PEMILU (QUICK COUNT) BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

	Text 09-BAB I.pdf Download (0B)
	Text 10-BAB II.pdf Download (0B)
	Text 11-BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Text 13-BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Text 12-BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (0B)
	Text 14-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (0B)
	Text 01-COVER.pdf Download (0B)
	Text 08-DAFTAR ISI.pdf Download (0B)

Abstract

Lembaga survei merupakan lembaga yang bersifat netral dan tidak bertendensi terhadap salah satu pihak, para lembaga survei melakukan survei sesuai dengan rumus yang telah dirancang lalu disebar sesuai dengan titik yang di tentukan oleh rumus tersebut. Namun, praktinya lembaga survei non-independent dalam menghitung perolehan suara pemilihan umum melalui penghitungan cepat (quick count) diduga telah melanggar kode etik. Terhadap ini, perlu dikaji tentang kedudukan Lembaga Survei Non-Independent dalam menghitung perolehan suara pemilu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta status dan akibat hukumnya terhadap Lembaga Survei Non-Independent yang bukan hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum apabila turut serta menghitung hasil Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan data primer dan sekunder yang berasal dari literatur hukum untuk membahas permasalahan hukum yang diajukan peneliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan lembaga survei non-independent dalam menghitung perolehan suara pemilihan umum melalui penghitungan cepat (quick count) diduga telah melanggar kode etik sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, karena terdapat keberpihakan kepada salah satu calon peserta Pemilu yang memberikan informasi tidak sesuai dengan real count sehingga adanya kebohongan publik yang diciptakan. Pelanggaran tersebut dinyatakan oleh dewan etik yang dibentuk oleh KPU, sehingga lembaga survei tersebut menjadi tidak independen diputuskan oleh KPU melalui dewan etik yang disepakati oleh KPU sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.Status terhadap lembaga survei non-independent yang bukan hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum apabila turut serta menghitung hasil Pemilihan Umum merupakan pelanggaran etik Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, kemudian akibat hukumnya mendapatkan sanksi berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat atau penghitungan cepat hasil Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kata kunci: Kedudukan, Lembaga Survei Non-Independent, dan Menghitung Hasil Pemilu (Quick Count)

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	17 Oct 2019 07:31
Last Modified:	17 Oct 2019 07:31
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/46026

Actions (login required)

View Item