PENGAWASAN DAN TERTIB ADMINISTRASI DALAM PENOMORAN REGISTER PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN ATAU KOTA OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Amalia Haniva, 151000060 (2019) PENGAWASAN DAN TERTIB ADMINISTRASI DALAM PENOMORAN REGISTER PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN ATAU KOTA OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

	Text BAB III finis.pdf Restricted to Repository staff only Download (62kB)
	Text BAB IV finis.pdf Restricted to Repository staff only Download (83kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (22kB) | Preview
Preview	Text COVER.pdf Download (164kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (174kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (27kB) | Preview
Preview	Text BAB I finish.pdf Download (90kB) | Preview
Preview	Text BAB II finish.pdf Download (167kB) | Preview

Abstract

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Perda, setiap Perda yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor register terlebih dahulu. Perda Provinsi harus mendapatkan nomor register dari Kementerian, sedangkan Perda Kabupaten/Kota mendapatkan nomor register dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dengan adanya pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Perda yang dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Perda secara nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Selanjutnya pengumpulan bahan hukum melalui media online dan offline, kemudian dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedudukan hukum nomor register berdasarkan Prinsip Otonomi daerah menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, teori kewenangan dan kelembagaan, dari proses pemberian nomor register tersebut diketahui kedudukan hukumnya yaitu sebagai tertib administrasi dan pelaporan perda yang melanggar ketentuan Pasal 18 Undang- Undang Dasar Tahun 1945 karena sebagai syarat sahnya rancangan perda menjadi perda agar dapat ditetapkan dan diundangkan yang membuat tidak terwujudnya pelaksanaan otonomi seluas-luasnya dan dampak hukum dari nomor register bertambahnya organ atau lembaga yang berwenang membentuk peraturan daerah yang memberikan perluasan wewenang dalambentuk pengawasan preventif dari pusat ke daerah. Kedudukan hukum nomor register dan dampak hukum dari proses pemberian nomor register dalam proses pembentukan peraturan daerah yang telah dilakukan pengkajian bahwa proses pemberian nomor registermempunyai kedudukan hukum dan dampak hukum yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kata Kunci: Nomor Register, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Peraturan Daearah

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	07 Oct 2019 07:09
Last Modified:	07 Oct 2019 07:09
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/45378

Actions (login required)

View Item