Mochamad Fajar Ramadhan, 178040051 (2019) KEPASTIAN HUKUM PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI (VOLLEDIG ACQUIT ET DE CHARGE) TERHADAP JALANNYA PERSEROAN SEBAGAI SALAH SATU KEWAJIBAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. Thesis(S2) thesis, Perpustakaan Pascasarjana.
|
Text
8. JURNAL TESIS FAJAR-2.pdf Download (513kB) | Preview |
Abstract
1 Dalam perseroan terbatas, para pemegang saham, melalui komisarisnya melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris dalam batas yang ditentukan oleh undang undang ini atau anggaran dasar. Dengan Demikian direksi harus menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan memberikan pembebasan sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada direksi atas tindakan yang telah dijalankan. Tetapi apakah pembebasan tanggungjawab tersebut dilakukan secara penuh atau tidak harus dibuktikan oleh direksi, dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh direktur yang tidak menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham sebelumnya apakah masih dapat digolongkan dengan (volledig acquit et de charge) ataukah tidak ?. Atas hal tersebut perlu adanya suatu penelitian terkait kepastian hukum pembebasan tanggungjawab direksi (volledig acquit et de charge) terhadap jalannya perseroan sebagai salah satu kewajiban dalam rapat umum pemegang saham tahunan berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Penelitian dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dilakukan dengan cara memperoleh data sekunder sebagai data utama yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier serta penelitian lapangan dilakukan dengan cara mendapatkan data primer sebagai data pendukung dan pelengkap atas data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa perlu diatur secara tegas frasa “volledig acquit et de charge” pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sehingga menimbulkan kepastian hukum. Jika dibiarkan berlarut-larut maka dimungkinkan adanya gugatan terhadap Direksi setelah mendapatkan pembebasaan tanggungjawab dari Rapat Umum Pemegang Saham. Kata kunci: volledig acquit et de charge, Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham. 1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung.
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Subjects: | RESEARCH REPORT |
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2018 |
| Depositing User: | Mrs Lusiawati - |
| Date Deposited: | 01 Oct 2019 06:44 |
| Last Modified: | 01 Oct 2019 06:44 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/44964 |
Actions (login required)
 |
View Item |
