PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PRESPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Boyke Luthfiana Syahrir, NPM : 178040030 (2019) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PRESPEKTIF KEPASTIAN HUKUM. Thesis(S2) thesis, Perpustakaan Pascasarjana.

Text Artikel Boyke Luthfiana Syahrir.docx Download (32kB)

Abstract

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan yang tidak biasa pula. Maka dalam hal ini perlu terus dikaji mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.Pada sekitar bulan April 2011 Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera (Selanjutnya disebut dengan YHBS), mengajukan proposal permohonan bantuan belanja Hibah kepada Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang ditanda tangani oleh Ketua YHBS. Sekitar bulan November 2011, karena tanggal dalam Proposal kadaluarsa dan adanya informasi yang diperoleh bahwa bantuan hibah dapat diajukan dalam jumlah yang lebih besar, maka YHBS kembali mengajukan proposal permohonan hibah dengan Nomor : 025/YHBS/11/2011, tanggal kosong (tanpa tanggal) bulan November 2011 dalam jumlah nominal yang lebih besar yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) yang ditandatangani oleh ketua YHBS. Proposal permohonan bantuan belanja hibah tersebut kemudian dimasukan oleh sekretaris YHBS melalui pimpinan Tata Usaha (TU), selain itu juga ada yang dititipkan kepada terdakwa Kadar Slamet bin Abdul Qodir, yang diketahuinya adalah Anggota Badan Anggaran DPRD kota Bandung. Dengan perjanjian jika proposal tersebut dikabulkan sebagai penerima bantuan hibah, maka terdakwa Kadar Slamet bin Abdul Qodir meminta bagian dari dana hibah yang diperoleh oleh YHBS tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptip-analitis dengan pendekatan normatif. Tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan data sekunder dan studi lapangan dengan data primer. Pengumpulan data ini diperoleh dengan melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan yang telah diperoleh dengan cara studi dokumen. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan yuridis-kualitatif. Akibat Hukum Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Bandung berdasarkan Putusan 80/Pid.Sus/TPK/2014/PN., Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Drs. Kadar Slamet bin Abdul Qodir (seorang Anggota DPRD Kota Bandung) melanggar ketentuan Pasal Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah Dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan Pengadilan Negeri Kota Bandung Nomor : 80/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg sudah benar, karena apabila unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair tidak terbukti maka hakim berkewajiban untuk memeriksa dakwaan subsider. Namun dalam pertimbangan hukum hakim cenderung lebih mengedepankan asas legalitas formal. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi untuk mewujudkan Kepastian Hukum di lingkungan kerja DPRD Kota Bandung dapat dilihat berdsarkan faktor-faktor penegakan hukum diantaranya faktor undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan kebudayaan. Dari 5 (lima) faktor di atas menurut penulis faktor yang dinilai masih lemah dalam penengakan hukum tindak pidana korupsi khususnya korupsi dana hibah disebabkan oleh 2 faktor yaitu pertama Perundang – undangan dan penegak hukum itu sendiri. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Dana Hibah.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Mrs Lusiawati -
Date Deposited:	28 Sep 2019 03:43
Last Modified:	28 Sep 2019 03:44
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/44595

Actions (login required)

View Item