PENYELESAIAN SENGKETA KEPALA DESA RANCAEKEK KULON DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA NOMOR: 161/G/2017/PTUN-BDG YANG TIDAK DILAKSANAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KUDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Handika Sapta Yasin, 151000238 (2019) PENYELESAIAN SENGKETA KEPALA DESA RANCAEKEK KULON DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA NOMOR: 161/G/2017/PTUN-BDG YANG TIDAK DILAKSANAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KUDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (203kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (335kB) | Preview
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (140kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (67kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (202kB)
[img]
Preview
Text
COVER.pdf

Download (131kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (36kB) | Preview

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara yang eksistensinya adalah untuk mengusahakan keadilan seharusnya dapat memberikan keadilan bagi para pencari keadilan, namun dalam praktiknya setelah mendapatkan putusan dari Peradilan Tata Usaha Negara terdapat beberapa kasus yang hanya menang diatas kertas dan sulitnya pelaksanaan putusan sehingga dapat dikatakan Peradilan Tata Usaha Negara belum maksimal memberikan keadilan bagi para pencari keadilan yang bersengketa dilingkup Peradilan Tata Usaha Negara. Seperti yang terjadi dalam kasus Pemilihan Kepala Desa Rancaekek kulon dalam Perkara Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 161/G/2017/PTUN-BDG yang putusannya sulit dilaksanakan karena pihak tergugat tidak dengan sukarela menjalankan putusan serta tidak bisa dilakukannya upaya paksa melaksanakan putusan karena Peradilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai badan eksekutorial. Identifikasi masalah dalam kasus ini yaitu: 1).Bagaimana Implikasi Hukum atas tidak dilaksanakannya Putusan Tata Usaha Negara Nomor: 161/G/2017/PTUNBDG Dalam Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Rancaekek Kulon Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 2).Faktor Apakah Yang Timbul atas tidak dilaksanakannya Putusan Tata Usaha Negara Nomor: 161/G/2017/PTUN-BDG Dalam Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Rancaekek Kulon 3).Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk penyelesaian sengketa kepala desa rancaekek kulon? Metode yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu, menggambarkan dan menguraikan secara sistematika semua permasalahan, kemudian menganalisis yang bertitik tolak pada peraturan yang ada, sebagai Undang-Undang yang berlaku, dan dilanjutkan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan studi lapangan, data yang sudah diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif mengungkapkan realita yang ada berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berupa penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas. Kesimpulan menunjukan bahwa: 1).Terdapat kelemahan pada Undang-undang sehingga sulitnya proses eksekusi dalam bidang Tata Usaha Negara, seperti pada salah satu Pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sanksi uang paksa atau sanksi administratif tidak jelas peraturan pelaksanaannya 2).Tidak semua pejabat Tata Usaha Negara mau melaksanakan putusan secara sukarela sehingga menimbulkan dampak sulitnya pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara 3).Peradilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai badan eksekutorial khusus seperti pada peradilan lainnya yang dapat membantu pelaksanaan putusan secara paksa. Kata Kunci : Peradilan, Tata Usaha Negara, Sengketa

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User: Lilis Atikah
Date Deposited: 27 Sep 2019 07:32
Last Modified: 27 Sep 2019 07:32
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/44561

Actions (login required)

View Item View Item