Tb. Anis Angkawijaya, NPM : 159020028 (2019) Model Collaborative Governance dalam Implementasi Program Quik WinsBidang Lalu lintas di Kota Bandung. Disertasi(S3) thesis, Perpustakaan Pascasarjana.
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
ARTIKEL tb. anis.docx Download (526kB) |
Abstract
Tata kelola kolaborasi antar lembaga atau stakeholder padamodel Collaborative Governance dalam implementasi program Quick Wins bidang lalu lintas di Kota Bandung. masih kurang efektif. dengan indikator komunikasi kurang berjalan baik, koordinasi kurang berkesinambungan, kerjasama kurang dilakukan, dan ego sektoral instansi.Penelitian ini menggunakan metode Mix MethodResearch dengan strategi embededkonkuren yaitu metode penelitian campuran dengan pengumpulan dan analisa data kualitatif, kuantitatif dilakukan secara berurutan Hasil penelitian efektivitas implementasi program Quick Wins bidang lalu lintas peneliti meneliti 6 (enam) kriteria efektifvitas yaitu : 1 ) Standar /sasaran : partisipasi stakeholder masih kurang dilibatkan 2).Sumberdaya dukungan jaringan kelompok masyarakat belum seluruhnya ikut berpartisipasi 3). Komunikasi: hubungan informasi aktif masih kurang terjalin baik formal maupun informal, 4).Organisasi pelaksana masih kurang melibatkan seluruh kelompok masyarakat, 5) Karakteristik agen pelaksana Sikap dan perilaku agen pelaksana masih kurang bisa meningkatkan pemberdayaan 6) Lingkungan masih kurang dukungan karena masyarakat mengatakan urusan tertib lalu lintas adalah urusan Polisi dan Dinas perhubungan. ketidakefektifan ditemukan pada 2 (dua) kriteria dari yaitu Sumber daya manusia (49.38 %) dan Komunikasi. (47.61%). Disimpulkan bahwa efektivitas implementasi program Quick Wins bidang lalu lintas di Kota Bandung saat ini telah berjalan cukup baik namun masih kurang efektif. Faktor yang mempengaruhi yaitu : 1) Komitmen dan konsistensi aparat. 2) Kesungguhan dan ketegasan aparat, 3) Standar regulasi yang jelas, 4) Dukungan kelompok masyarakat, 5). Kualitas dan Kuantitas SDM 6) Instensitas kegiatan komunikasi. Model Collaborative Governance dalam implementasi program Quick Wins bidang lalu lintas di Kota Bandung, peneliti meneliti 6 (enam) prinsip/unsur atau dimensi Collaborative Governance menurut Horizon (2004:230) ditemukan hasil penelitian bahwa: 1) Keterlibatan stakeholder tidak semua berpartisipasi karena forum kurang diarahkan untuk kolaborasi. 2) Kapasitaskelembagaan: Dukungan jaringan komunitas masyarakat kurang diimbangi untuk berkolaborasi 3) Kepemimpinan kolaboratif: membangun kepercayaan keterbukaaan informasi publik kurang dilembagakan, inisiatif peran menjalankan kepemimpinan masih bertumpu pada figur pemimpin (Walikota atau Kasat lantas). 4) Peran sebagai fasilitator: Unsur masyarakat kurang dilibatkan forum kurang mewakili berbagai unsur kepentingan, 5) Peran pendidikan dan pelatihan: Kurang dilakukan dalam kerangka pemberyaan. 6) Desainkelembagaan: kurang meningkatkan kualitas kolaborasi karena forum masih berupa koordinasi dan konsultasi.Permodelan Collaborative Governance (Ansell & Gash 2007) perlu adanya modifikasi dengan menambah 3 ( tiga) aspek pada proses kolaborasi yaitu: 1). Pemberdayaan (empowerment) masyarakat, 2). Budaya masyarakat setempat (local wisdom) 3). kepemimpinan (leadership) sebagai figur / panutan. Sehingga model Collaborative Governance disarankan adanya forum traffic board berupa kerjasama antar stakeholder dalam lingkup Kota Bandung dengan tugas dan peran sesuai fungsinya masing-masing dan didukung unsur swasta, unsur pakar/akademisi, pemerhati, unsur pengguna jasa lalu lintas.dan mekanisme kolaborasi adalah format jointly formed authorities.
| Item Type: | Thesis (Disertasi(S3)) |
|---|---|
| Subjects: | RESEARCH REPORT |
| Divisions: | Pascasarjana > S3-Ilmu Sosial 2018 |
| Depositing User: | Mrs Lusiawati - |
| Date Deposited: | 19 Sep 2019 07:22 |
| Last Modified: | 19 Sep 2019 07:22 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/43769 |
Actions (login required)
 |
View Item |
