PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM ANGGOTA MILITER (TNI) ATAS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN

Nunik Anjani Putri, 151000278 (2019) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM ANGGOTA MILITER (TNI) ATAS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (103kB) | Preview
Preview	Text F. BAB 1.pdf Download (470kB) | Preview
Preview	Text G. BAB 2.pdf Download (310kB) | Preview
Preview	Text D. DAFTAR ISI.pdf Download (161kB) | Preview
	Text H. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB)
	Text I. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (306kB)
	Text J. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (91kB)

Abstract

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan tersebut, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Bentuk pertanggungjawaban pidan aoknum anggota Militer (TNI) yang melakukan tindak pidana pemerkosaan berdasarkan prinsip keadilan. Sedangkan peranan LPSK untuk dapat mendorong pertanggungjawaban pidana oknum anggota Militer (TNI) yang melakukan tindak pidana pemerkosaan berdasarkan prinsip keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif. Spesifikasi penulisan yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dalam penulisan dilakukan dengan studi kepustakaan, wawancara, dan penelitian langsung pada instansi terkait. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwasanya pelaku pemerkosaan seharusnya dapat dikenakan pasal 285 KUHP, Maka dari itu penegakan hukum seharusnya tidak memandang siapapun atau membeda-bedakan suatu jabatan tetaplah harus diadili berdasarkan prinsip keadilan di Indonesia. Sedangkan peranan LPSK untuk dapat mendorong tindak pidana pemerkosaan ini dengan memberikan sedikit solusi tentang perlindungan saksi dan korban di Indoneisa dan memberikan kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban tindak pidana perkosaan. Kata kunci: korban, tindak pidana perkosaan, pertanggungjawaban perlindungan hukum

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	16 Sep 2019 06:08
Last Modified:	16 Sep 2019 06:08
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/43544

Actions (login required)

View Item