IBO SAPUTRA G.L, 142010114 (2019) PERAN KINERJA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) TERHADAP PELANGGARAN PEMILU DI PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018 (PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA). Skripsi(S1) thesis, FISIP UNPAS.
|
Text
Cover.pdf Download (28kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (60kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (225kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (34kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (177kB) | Preview |
|
|
Text
20190910_155546.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan ralyat diwilayah Provinsi dan/atau Kebupaten/Kota berdasarkan Pencasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945 untukmemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam proses penyelenggaraan Pilkada tahun 2018 di Provinsi Maluku Utara masih ditemukan banyak pelanggaran tindak pidana pemilihan, administrasi dan kode etik. Rumusan masalah dalam penelitian ini (i) Apa saja bentuk pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur pada Pilkada serentak 2018 di Maluku Utara (ii) Bagaimana penyelesaian pelanggaran-pelanggaran yangterjadi pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur pada Pilkada serentak 2018 di Maluku Utara (iii) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran yang terjadi pada Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur pada Pilkada serentak 2018 di Maluku Utara. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridisempiris. Subyek penelitian ini adalah Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Koordinator Divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa. Sumber data primer dan sekunder disertai bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data bersifat deskriptifkualitatif. Teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan data lapangan.Kesimpulan dari penelitian ini : (i) bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun2018 dapat ditemukan 3 (tiga) jenis pelanggaran. (ii) dalam menindaklanjuti pelanggaran Bawaslu Provinsi Maluku Utara menemukan 119 (seratus Sembilan belas) pelanggaran. Dari sekian pelanggaran tindak pidana pemilihan, administrasi, kode etik dan pelanggaran hukum lainnya dinyatakan atau tidak merupakan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara karena tidak memenuhi syarat materiil tindak pidana (iii) pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018 semuanya dapat diselesaikan dengan
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Administrasi Negara 2014 |
| Depositing User: | mr yogi - |
| Date Deposited: | 11 Sep 2019 01:34 |
| Last Modified: | 11 Sep 2019 01:34 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/43238 |
Actions (login required)
 |
View Item |
