TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS PERNIKAHAN MELALUI MEDIA SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG JO UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 ATAS PERUBAHAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Anindya Putriantika, 151000137 (2019) TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS PERNIKAHAN MELALUI MEDIA SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG JO UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 ATAS PERUBAHAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

	Text K.Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (401kB)
	Text L.Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB)
	Text M.Bab V.pdf Restricted to Repository staff only Download (95kB)
Preview	Text H.Daftar Isi.pdf Download (103kB) | Preview
Preview	Text N.Daftar Pustaka.pdf Download (221kB) | Preview
Preview	Text A.Cover.pdf Download (81kB) | Preview
Preview	Text I.Bab I.pdf Download (367kB) | Preview
Preview	Text J.Bab II.pdf Download (267kB) | Preview

Abstract

Perdagangan Orang sudah sering terjadi di Indonesia, seiring dengan perkembangan zaman modus operandi tindak pidana perdagangan orangpun ikut berkembang, salah satunya yaitu menggunakan modus pernikahan melalui media sosial. Hal tersebut bisa terjadi kepada Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing, karena korban dalam perdagangan orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah deskiptif analitis, deskriptis analitis ialah yang menggambarkan data-data tentang suatu peristiwa yang berlangsung pada tempat tertentu dan pada saat tertentu yang kemudia di analisis. Adapun metode yang digunakan adalah yuridis normative dibantu dengan yuridis sosiologis, yuridis normative ialah aturan hukum yang berdasarkan khirarki perundang-undangan yaitu Undang-undang Dasar 1945,Undang-undang dan peraturan presiden. Dan dibantu oleh yuridis sosiologis ialah hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan denngan variabel-variabel sosial yang lain, dilakkan mengumpulkan data-data kasus yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pernikahan melalui media sosial. Hasil penelitian bahwa aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat masih menilai korban perdagangan orang terjadi terhadap anak-anak dan perempuan, sedangkan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang korban adalah seseorang yang mengalami penderitaaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi. Selain itu, aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat masih kurang memerhatikan modus-modus baru yang digunakan oleh pelaku perdagangan orang. Kesimpulan masyarakat Indonesia dengan berkembangnya teknologi mulai mempelajari kejahatan dan menggunakan media sosial sebagai alat kejahatan, khususnya dalam kasus perdagangan orang, yang dimana biasanya warga negara Indonesia merupakan korban dan pelaku merupakan warga negara Asing akan tetapi dalam kasus yang penulis teliti adalah sebaliknya. Dan kurangnya perhatian dari aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat mengenai modus-modus baru mengenai perdagangan orang. Kata Kunci: Perdagangan Orang, Modus Pernikahan, Media Sosial

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	05 Sep 2019 14:34
Last Modified:	13 Sep 2019 06:10
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/42942

Actions (login required)

View Item