BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
	
2.1.      Kajian Pustaka 
            Kajian pustaka merupakan kajian secara luas mengenai konsep dan kajian hasil penelitian sebelumnya yang digunakan dalam mendukung penelitian yang dilakukan dengan menambahkan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa hasil penelitian yang mengkaji dimensi, aspek faktor dan unsur dari fungsi administrasi secara luas di kemukakan dalam pembahasan di bawah ini.	
2.1.1   Hasil Penelitian Mulyana 
           Mulyana (2006) telah melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis dengan Judul “Pengaruh Pengendalian terhadap Kinerja Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pasundan di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable Pengendalian (X) berpengaruh nyata dan siginifikan dalam meningkatkan Kinerja Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pasundan di Kota Bandung, hal ini dapat dilihat dari besaran pengaruh secara simultan menunjukkan nilai pengaruh sebesar 0.6407 atau 64.07 %, sedangkan secara parsial dari langkah-langkah pengendalian yang terdiri langkah menetapkan standar dan metode mengukur prestasi kerja (XI) menunjukkan besaran pengaruh sebesar 0.4016 atau 40.16 % langkah penyesuaian prestasi kerja dengan standar kerja menunjukkan besaran pengaruh 0.3123 atau 31.23 % dan langkah mengambil tindakan korektif menunjukkan besaran pengaruh sebesar -0.5.68 atau -50.68 % terhadap Kinerja Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pasundan di Kota Bandung sedangkan variable lain yang tidak teliti (epsilon) di luar variable pengendalian memberikan pengaruh sebesar 0.3593 atau 35.93 % terhadap Kinerja Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP)  Pasundan di Kota Bandung.
          Penelitian menyimpulkan bahwa variable pengendalian memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pasundan di Kota Bandung, artinya bahwa variable pengendalian teruji dan menyakinkan dalam memberikan pengaruh terhadap Kinerja Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pasundan di Kota Bandung.
          Penelitian di atas memberikan pemahaman bahwa kinerja guru akan meningkatkan apabila Kepala Sekolah selaku penanggungjawab penyelenggaraan sekolah mampu menerapkan langkah-langkah yang terdapat dalam variable pengendalian, khususnya pada langkah mengambil tindakan korektif. Artinya proses pengendalian yang dilakukan oleh Kepala Sekolah apabila berpedoman pada langkah-langkah pengendalian, maka kinerja guru akan meningkatkan sehingga tujuan organisasi sekolah akan dapat tercapai secara optimal.
2.1.2   Hasil Penelitian Suparman
      Suparman (2009) telah melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan Tesis dengan Judul “Pengaruh Pengendalian terhadap Kinerja Pegawai pada Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan variable Pengendalian memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pegawai pada Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan pengaruh secara simultan sebesar 0.7591 atau 75.91 %. Adapun pengujian secara parsial dari masing-masing prinsip-prinsip dari variabel Pengendalian adalah sebagai berikut : Prinsip Tujuan (XI) sebesar 0.1400 atau 14.00 %, prinsip Persesuaian (X2) sebesar 0.1514 atau 15.14 % Prinsip Pertanggungjawab (X3) sebesar 0.1397 atau 13.97 %, Prinsip Jenjang (X4) sebesar 0.2884 atau 28.84 %, Prinsip Rentang Kendali (X5) sebesar 0.2437 atau 24.37 %, Prinsip Spesialisasi (X6) sebesar 0.13.03 atau 13.03 %, dan prinsip Definisi (X7) sebesar 0.1636 atau 16.36 % terhadap Kinerja Pegawai. Artinya bahwa variabel Pengendalian menjadi faktor yang potensial dalam meningkatkan Kinerja Pegawai pada Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, walaupun demikian ternyata masih ada variabel lain (epsilon) di luar variable Pengendalian yang turut memberikan pengaruh terhadap kinerja pegawai, dengan pengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai.
     Penelitian di atas memberikan pemahaman bahwa kinerja pegawai meningkat apabila Kepala Biro selaku penanggungjawab penyelenggaraan kegiatan Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat mampu menerapkan prinsip-prinsip pengendalian, khususnya pada langkah mengambil tindakan korektif. Artinya proses pengendalian yang dilakukan oleh Kepala Biro apabila meningkat maka tujuan Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat akan dapat tercapai secara optimal.

          Berdasarkan kedua hasil penelitian tersebut, dikaitkan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti dengan judul Pengaruh Pengendalian terhadap  Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sangatlah membantu dalam upaya memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, kedua hasil penelitian tersebut sama-sama memfokuskan pada kinerja pegawai, hal ini sejalan dengan penelitian  yang akan dilakukan oleh penulis dengan memfokuskan pada bagaimana para pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam mengendalikan proses proses kerja pegawai dalam rangka mencapai hasil kerja yang optimal sehingga memberikan manfaat yang besar bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat pada khususnya dan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat umumnya.
Tabel.2.1
Relevansi Penelitian Sebelumnya dengan Peneliti sebagai berikut:

No	

Variabel
	
Hasil Penelitian Mulyana (2006)	

Hasil Penelitian Suparman (2009)	

Rencana Penelitian	

Originalitas	

1	

Variabel Bebas(X)	

Prinsip-prinsip Pengendalian (2001:140)	

Prinsip Pengendalian Urwick(1997:37)	

Dimensi-dimensi Pengendalian Urwick (1997:37)	
Teori pengendalian yang digunakan peneliti masih sama dengan sebelumnya	

2	

Variabel terikat(Y)	
Aspek-aspek Kinerja pegawai Sedarmayanti (1995:53)	
Dimensi-dimensi Kinerja Sedarmayanti (1995:53)	
Aspek kinerja Mangkunegara (2000:75)	
Teori yang digunakan berbeda dengan sebelumnya	

2.1.3.	Lingkup Administrasi Publik
Secara etimologis istilah administrasi berasal dari bahasa Inggris dari kata administration yang bentuk infinitifnya adalah to adminuiste, Silalahi (1997:2) menjelaskan mengenai perihal administrasi yaitu : Dalam Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (1974) kata administer diartikan sebagai to manage (mengelola) atau direct (menggerakan). Kata administrasi juga berasal dari bahasa Belanda dari kata administratie yang mempunyai pengertian mencakup Stelsematige verkrijging en verwerking van gegeven (tatausaha), bestuur (manajemen dari kegiatan organisasi) dan beheer (manajemen dari sumber daya, seperti financial, personel, gudang). Istilah, pengertian, dan hakekatnya administrasi di Indonesia pada mulanya berasal dari Eropa Barat atau Eropa Kontinental melalui penjajahan Belanda.
Pengertian administrasi secara sempit dijelaskan oleh Mufiz yang mengutip pendapat Reksohadiprawiro dalam Silalahi (1997:6) adalah sebagai berikut :
Administrasi berarti tatausaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapih dan sistimatis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbale balik antara satu fakta dengan fakta lainnya.

	Definisi para ahli tentang administrasi ini sangat banyak dan pada prinsipnya mempunyai pengertian yang sama yaitu antara lain kerjasama banyak orang untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian administrasi dalam arti luas dijelaskan oleh Gie dalam Silalahi (1997:8) menyatakan bahwa “Administrasi rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu disebut administrasi”. Sedangkan menurut Amosudirdjo dalam Syafiie (1999:14) mendefinisikan mengenai Administrasi sebagai berikut :
Administrasi merupakan fenomena sosial, suatu, suatu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern Eksistensi dan administrasi ini berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi itu terdapat di dalam organisasi. Jadi barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi.

	Administrasi Negara merupakan tempat para administrator sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan tugas-tugas Negara. Dalam kaitan ini Nigro dan Negro dalam Syafiie (1999:25) menyatakan sebagai berikut :
1.	Administrasi publik, adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintah,
2.	Administrasi publik meliputi ketiga cabang pemerintah : eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungan diantara mereka.
3.	Administrasi publik memiliki beberapa peranan yang penting dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan karenanya merupakan sebagian proses politik.
4.	Administrasi publik sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.

	Pendapat di atas, bahwa administrasi negara suatu daya upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas tinggi”.  Dalam kaitan ini, makna yang dapat diambil dari berbagai pengertian diatas, bahwa administrasi Negara  merupakan rencana dan pembuatan  suatu pekerjaan hingga dalam  pelaksanaanya. 
2.1.4.	  Lingkup Kebijakan Publik
	Secara umum istilah “kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk menunjukan perilaku seseorang aktor (seperti: seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.
	Istilah kebijakan menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka (1998:115), berasal dari kata bijaksana, yang berarti : 1). Selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran; 2). Pandai dan mengingat-ingat (cermat, teliti dan sebagainya) apabila mengahadapi kesulitan, kebijakan artinya : 1). Kepandaian, kemahiran dan 2). Rangkaian konsep yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan atau suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai pedoman untuk manajemen dalam usaha untuk mencapai sasaran; garis haluan, contoh: kebijakan dalam bidang ekonomi, berarti kebijakan suatu perintah yang bertujuan untuk mengatur sekaligus mengawasi pertumbuhan dan aktivitas ekonomi di negaranya.
	Istilah Publik mempunyai arti umum, namun sering pula istilah publik dalam bahasa Inggris diartikan sebagai Negara atau pemerintah, terutama dalam istilah keilmuan, misalnya publik administration (administrasi publik), publik organization (organisasi publik), public policy (kebijakan public), bahkan diartikan masyarakat, seperti halnya pelayanan umum (public service).  Smallwood dalam Islamy (1990:30) mengemukakan bahwa istilah kebijakan publiK adalah “Serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapaian tujuan.
	Anderson dalam Wahab (1997:2-3) mengemukakan suatu konsep tentang kebijakan (policy). Yaitu “suatu rangkaian kegiatan dengan maksud tertentu yang diikuti oleh seorang atau suatu perangkat pemeran (aktor) dalam mengatasi masalah atau mengenai suatu hal”. Kebijakaan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan atau instansi pemerintah, sedangkan faktor-faktor yang non pemerintah mungkin juga mempengaruhinya, oleh karena itu lebih lanjut Anderson dalam Wahab (1997:2-3) menjelaskan implikasi yang ditimbulkan dari kebijakan sebagai berikut :
a.	Kegiatan lebih berorentasi pada maksud atau tujuan, daripada kepada perubahan perilaku.
b.	Kebijakan terdiri dari rangkaian atau sebuah pola kegiatan yang dilaksanakan aparat pemerintah, dari keputusan-keputusan sekehendaknya yang terpisah-pisahkan.
c.	Kebijakan publik adalah apa yang sebenarnya harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta memperkenalkan, bukannya apa yang akan mereka dilakukan.
d.	Kebijakan publik sebaiknya hal yang positif bukan hal yang negatife.
e.	Kebijakan publik sekalipun berbentuk hal yang positif tetap harus berdasarkan terhadap norma atau ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan batas-batas kewenangan.

	Definisi diatas memberikan gambaran bahwa kebijakan publik sebagai rangkaian yang panjang pilihan-pilihan yang kurang lebih berhubungan, termasuk keputusan untuk tidak berbuat, yang dibuat oleh kantor-kantor atau badan-badan pemerintah. Raksasatya dalam Islamy (1997:17) mengemukakan pengertian kebijakan sebagai berikut :
Kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu : 1). Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai. 2). Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 3). Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

            Lingkungan pembuat kebijakan diisi oleh para birokrat pembuat kebijakan seperti Presiden, Menteri, Walikota atau Bupati dan individu-individu lain yang mempunyai kekuatan mempengaruhi pembuatan suatu kebijakan. Kebijakan Negara menurut Jenkins (1978:15) sebagai berikut:
A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve.

	Rumusan tersebut mempunyai pengertian, serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari pada aktor tersebut.
	Lebih lanjut Smallwood dalam Islamy (1990:30) mengatakan bahwa “ Proses kebijakan dapat dibagi ke dalam tiga lingkungan yaitu lingkungan kebijakan, lingkungan implementasi kebijakan dan lingkungan evaluasi kebijakan”. Dalam Implementasi kebijakan pihak yang terlibat jauh lebih bervariasi tergantung dari jenis kebijakan yang ditetapkan. Dimana yang terlibat terdiri dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kelompok masyarakat yang terkait dalam kebijakan, media massa, pengamat/penilai dan lainnya. Sedangkan yang terkait dalam lingkungan evalusi adalah para pembuat kebijakan dan para pelaksana kebijakan. Kaitannya dengan hal tersebut, Hogwood dan Gunn dalam Islamy (1997:19-24) menyatakan sebagai berikut :
	Definisi dari kebijakan publik bersifat subyektif, namun pada umumnya menyangkut serangkaian keputusan yang saling berkaitan dimana terlibat banyak keadaan dan pribadi orang, kelompok dan pribadi orang, kelompok dan kontribusi dari pengaruh organisasi.

	Beberapa definisi diatas dapat diasumsikan oleh peneliti bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian atau banyak keputusan-keputusan. Ini berarti bahwa suatu isu kebijakan publik terjadi karena satu keputusan saja tidak cukup untuk mengatur seluruh tujuan kebijakan bahkan tidak cukup jelas untuk dilaksanakan. Seringkali dalam satu keutusan untuk mengimplementasikannya diatur lebih lanjut oleh keputusan lainnya. Seperti peraturan dalam Undang-Undang yang dibuat dan disusun oleh pihak eksekutif yakni Presiden dan para pembantunya (menteri-menteri) bersama-sama dengan pihak legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat, hanya mencakup aturan-aturan yang bersifat pokok sehingga tidak dapat langsung diimplementasikan karena aturan yang bersifat pokok tersebut perlu dibuat lebih lanjut dengan keputusan-keputusan yang lebih khusus agar dapat menjadi pedoman serta diimplementasikan.
	Sebagai tahapan proses kebijakan menurut Suradinata (2002:2) meliputi :
1.	Identifikasi
Identifikasi masalah tentang kebijaksanaan melalui permintaan publik terhadap aksi-aksi pemerintah.
2.	Formulasi
Formulasi masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, itu kemudian diformulasikan dalam bentuk proposal dan dalam hal ini ditangani oleh organisasi perencanaan kebijaksanaan, birokrasi pemerintahan, presiden, beserta kongres (Dewan).
3.	Legitimasi
Setelah proposal itu diolah diformulasikan, kemudian dilegitimasikan (disahkan) oleh partai-partai, kelompok kepentingan, presiden dan kongres.
4.	Implementasi
Setelah proposal itu disahkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, kemudian dilaksanakan oleh birokrasi yang berkepentingan, kemudian dilaksanakan oleh birokrasi yang terorganisasi, pengeluaran public, dan aktivitas dari agen-agen eksekutif.
5.	Evaluasi
Evaluasi dari kebijaksanaan yang dilakukan oleh agen-agen pemerintah sendiri pengawas atau konsultan dari luar, wartawan dan masyarakat.

	Implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai “general process” atau proses yang dilaksanakan atau diterapkan untuk mencapai tujuan, dengan kata lain bahwa implementasi kebijakan berada diantara perumusan kebijakan dengan evaluasi kebijakan dalam proses kebijakan. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut Van Horn dan Van Meter dalam Wahab (2002:51) mengemukakan “Those action by public or private, individuals (groups) that are directed at the achievement of objective set path in pior policy decisions”. Maksudnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diperbuat oleh pribadi-pribadi atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
	Kemudian sebagai tindak lanjut kegiatan termaksud Mustopadidjaja (1998:10) mengemukakan bahwa :
	Proses implementasi program kebijakan ialah rangkaian kegiatan tindak lanjut (setelah sebuah program atau kebijakan ditetapkan), yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran dan program (kebijakan) yang ditetapkan semula.

  Kebijakan-kebijakan hanya merupakan sebuah impian atau sautu rencana yang bagus yang tersimpan dalam arsip bila tidak diimplementasikan. Oleh karenanya kebijakan dibuat bukan untk disimpan atau hanya suatu impian tetapi kebijakan harus diimplementasikan sesuai dengan rencana pada saat pembuatan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan adalah hal yang pentung bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan itu sendiri. Namun demikian proses kebijakan akan selalu terbuka kemungkinan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut terjadi perbedaan antara harapan atau rencana yang telah dibuat oleh pembuat kebijakan dengan apa yang telah dicapai. Perbedaan demikian merupakan suatu prestasi untuk dievaluasi kembali agar kebijakan dapat menjadi pedoman bermasyarakat dan bernegara.
 Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak akan tergantung pada implementation capacity dari organisasi/actor atau kelompok organisasi/actor yang dpercaya untuk mngemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebu. Implementation capacity adalah kemampuan organisasi atau actor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (policy decision) sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai. 
2.1.5    Lingkup pengendalian
 Fungsi pengendalian (fungsi controlling) merupakan fungsi terakhir dan proses manajemen, fungsi ini sangat penting dilakukan organisasi atau instansi karena pengendalian bertujuan untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan dalam organisasi. Hasibuan (1995: 223) menyatakan bahwa;
Pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses menentukan apa yang dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan adalah perlu melakukan pengukuran korektif antara pelaksanaan sesungguhnya dengan rencana, yang selaras dengan standar.

	 Pendapat di atas, menurut peneliti bahwa pengendalian rencana organisasi dan semua yang digunakan dalam perusahaan untuk mengamankan aktivanya, mengecek kecermatan dan keandalan dari data akutansinya, memajukan efisiensi operasi, dan mendorong ketaatan pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan pimpinan. Pengertian di atas terlihat bahwa pengertian pengendalian secara umum merupakan suatu istilah yang banyak digunakan dalam berbagai pemeriksaan rutin intern, misalnya pada penyusunan pembukuan atau jurnal. Selain memerlukan pengendalian intern untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan pengendalian yang prosesnya untuk menjamin bahwa sebuah pekerjaan dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Kemudian Hartanto (1997:51) memberikan penjelasan tentang pengendalian internal dengan membedakan ke dalam arti yang sempit dan dalam arti luas secara lengkap disebutkan bahwa:
Dalam arti sempit : Pengendalian Intern disamakan dengan “Internal Check” yang merupakan prosedur-prosedur mekanisme untuk memeriksa ketelitian dari data-data administrasi, seperti mencocokkan penjumlahan Horizontal dengan penjumlahan Vertikal. Dalam arti luas: Pengendalian Intern dapat disamakan dengan “Manajemen Control”, yaitu suatu sistem yang meliputi semua cara-cara yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengawasi/mengendalikan perusahaan. Dalam pengertian Pengendalian Intern meliputi : Struktur Organisasi, formulir-formulir dan prosedur pembukuan dan laporan (Administrasi), budget dan standard pemeriksaan intern dan sebagainya. 

	Pengendalian merupakan istilah yang telah umum dan banyak digunakan berbagai kepentingan. Istilah Pengendalian intern diambil dari terjemahan istilah “Internal Control”, Selanjutnya Koontz dan O’Donnel alih bahasa Tuhateru (1985: 258) menyatakan:
Pengendalian adalah usaha sistematis untuk rnenetapkan standar prestasi (performance standard) dengan merencanakan sasarannya guna mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan prestasi kerja tadi dengan standar yang telah ditetapkan lebih dahulu, menentukan apakah ada penyimpangan dan mencatat besar kecilnya penyimpangan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber perusahaan dimanfaatkan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapi tujuan perusahaan.

Pendapat di atas, menggambarkan bahwa fungsi utama dari pengendalian sektor publik ditujukan pada penerapan standar peraturan pekerjaan yang menjadi kewenangan seseorang. Penerapan sistem pengendalian tersebut didasarkan pada kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan organisasi yang obyektif. Aktivitas pengendalian dapat diterapkan dalam pemisahan tugas yang memadai, otorisasi dan kewenangan, serta laporan evaluasi kinerja. Adanya penerapan prinsip-prinsip pengendalian yang ditetapkan melalui prosedur standarisasi proses kerja ditujukan untuk menjamin tujuan organisasi dan mencegah terjadinya penyimpangan tertentu.
   Pengendalian sangat terkait dengan kebijakan yang diimplementasikan terutama pada organisasi pemerintah. Sistem pengendalian manajemen dikategorikan sebagai bagian dari pengetahuan perilaku terapan (applied behavioral science). Pada dasarnya, sistem ini berisi tuntutan-tuntutan mengenai cara menjalankan dan mengendalikan organisasi yang “dianggap baik” berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Dalam hal ini “dianggap baik” berarti mampu mengejawantahkan / menerjemahkan antara lain :
a.	Tolok ukur kinerja yang mencerminkan perusahaan / organisasi berjalan secara efisien, efektif, dan produktif.
b.	Kebijakan dalam menentukan tolok ukur di atas.
c.	Apresiasi kepada sumber daya yang dimiliki organisasi.
Masing-masing organisasi memiliki kompleksitas berbeda dalam pengendalian manajemen, makin besar skala organisasi akan semakin kompleks. Pengendalian manajemen bersifat menyeluruh dan terpadu, artinya lebih mengarah ke berbagai upaya yang dilakukan manajemen agar tujuan organisasi terpenuhi. Jadi sistem pengendalian manajemen dapat diterapkan pada berbagai bentuk organisasi, sebab hakikatnya setiap organisasi mempunyai komponen sama, yaitu :

a.	W = Work (Pekerjaan)
b.	E = Employe (Tenaga Kerja)
c.	R = Relationship (Hubungan)
d.	E = Environment (Lingkungan)

Beberapa definisi sistem pengendalian manajemen: Edy Sukarno (2000) menyatakan:
“Sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem terintegrasi antara proses, strategi, pemrograman, penganggaran, akutansi, pertanggungjawaban, yang hakikatnya untuk membantu orang dalam menjalankan organisasi atau perusahaan agar hasilnya optimal.”
     
          Sedangkan Anthony and Govindarajan dalam bukunya Management Control System mengungkapkan: “Management control is the process by which managers influence other members of the organization to implement the organization’s strategies.”
Sistem pengendalian manajemen mempunyai beberapa ciri penting, yaitu :
a.	Sistem pengendalian manajemen digunakan untuk mengendalikan seluruh organisasi, termasuk pengendalian terhadap seluruh sumber daya (resources) yang digunakan, baik manusia, alat-alat dan teknologi, maupun hasil yang diperoleh organisasi, sehingga proses pencapaian tujuan organisasi dapat berjalan lancar.
b.	Pengendalian manajemen bertolak dari strategi dan teknik evaluasi yang berintegrasi dan menyeluruh, serta kurang bersifat perhitungan yang pasti dalam mengevaluasi sesuatu.
c.	Pengendalian manajemen lebih berorientasi pada manusia, karena pengendalian manajemen lebih ditujukan untuk membantu pimpinan mencapai strategi organisasi dan bukan untuk memperbaiki detail catatan.
         Oleh sebab itu dalam pengendalian manajemen, peranan pertimbangan-pertimbangan psikologis lebih dominan. Berdasarkan ciri-ciri tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tugas terpenting dari pimpinan melalui pengendalian manajemen adalah berusaha mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Agar tugas tersebut dapat dijalankan dengan baik, pada tahap pertama pimpinan harus memutuskan, apa yang akan dicapai oleh organisasi dan cara untuk mencapainya, lewat keputusan ini akan diketahui seperangkat tujuan organisasi dan strategi menjadi sejumlah kebijakan-kebijakan yang dapat menuntun arah, maupun program-program kegiatan untuk tercapainya tujuan tersebut. Setelah keputusan-keputusan tersebut dibuat, maka pengendalian manajemen mulai bertugas untuk memastikan bahwa kehendak pimpinan telah dilaksanakan oleh seluruh organisasi
Mockler dalam Stoner terjemahan Sindoro (1996:248) memberikan definisi mengenai pengendalian yang menunjukkan elemen-elemen esensial dari proses pengendalian sebagai berikut:
Pengendalian adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar prestasi kerja dengan tujuan perencanaan, untuk mendesain sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan prestasi yang sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu, untuk menetapkan apakah ada deviasi dan untuk mengukur signifikansinya, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa sumberdaya perusahaan digunakan dengan cara yang seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan.

Pendapat di atas, bahwa dalam kehidupan seorang menajer perlu dapat mengetahui apa yang akan terjadi baik ditingkat bawah maupun diatas serta mengetahui masalah apa yang terjadi di lapangan. Kemudian seorang pimpinan mampu dalam menggunakan pengaruhnya terutama dalam mengendalikan persoalan-persoalan yang dihadapi organisasinya sehingga organisasi tersebut dapat tercapai dengan efektif dan efesien.
Definisi Mockler dalam Stoner terjemahan Sindoro (1996:249) membagi pengendalian menjadi empat langkah, yaitu sebagai berikut :
Menetapkan standar dan metode pengukuran prestasi kerja. Idealnya, sasaran dan tujuan yang ditetapkan ketika berlangsung proses perencanaan dinyatakan dalam istilah yang jelas, dapat diukur termasuk batas waktunya. Hal ini penting karena beberapa alasan. Pertama sasaran dengan kata-kata yang meragukan, seperti “memperbaiki keterampilan karyawan” hanya berupa slogan kosong sampai manajer mulai menetapkan apa yang mereka maksudkan dengan “memperbaiki” dan apa yang mereka ingin kerjakan dengan sasaran ini - dan kapan. Kedua, sasaran yang kata-katanya tepat (seperti”memperbaiki keterampilan karyawan dengan melaksanakan seminar hal ini lebih mudah di evaluasi ketepatannya dan kegunaannya daripada slogan kosong. Akhirnya kata-kata yang tepat, tujuan yang dapat diukur mudah dikomunikasikan dan diterjemaahkan menjadi standar dan metode yang dapat dipergunakan untuk mengukur prestasi kerja. Kemudahan mengkomunikasikan sasaran dan tujuan dengan kata-kata tepat amat penting untuk pengendalian, karena biasanya ada orang ditugasi untuk berperan dalam membuat rencana dan ada orang lain yang ditugasi untuk berperan dalam pengendalian.
Pengukuran prestasi kerja. Seperti semua aspek pengendalian, pengukuran adalah proses yang berulang-ulang dan berlangsung terus menerus. Frekuensi pengukuran tergantung pada tipe aktivitas yang diukur.
Menetapkan prestasi kerja sesuai dengan standar. Dalam berbagai cara, ini adalah langkah termudah dalam proses pengendalian. Kompleksitas dianggap sudah ditangani dalam langkah pertama. Sekarang masalahnya hanya membandingkan hasil pengukuran dengan target atau standar yang telah ditetapkan. Bila prestasi sesuai dengan standar, manajer mungkin menganggap bahwa “segala sesuatu sesuai dalam kendali.
Mengambil tindakan korektif. Langkah ini penting bila prestasi lebih rendah dari standar dan analisis menunjukkan ada tindakan yang diperlukan. Tindakan korektif dapat termasuk perubahan dalam satu atau beberapa aktivitas operasi organisasi.

Pendapat tersebut diatas telah menunjukkan adanya hubungan antara pengendalian dengan kinerja pegawai dengan menekankan pada upaya memastikan proses kerja sesuai rencana dan melakukan tindakan korektif bila terdapat penyimpangan yang berorientasi pada tujuan dan hasil kerja yang selaras dengan rencana. Fungsi pengendalian (fungsi controlling) merupakan fungsi terakhir dan proses manajemen, fungsi ini sangat penting dilakukan dalarn organisasi atau instansi karena pengendalian bertujuan untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan dalam organisasi.  Selanjutnya Koonz dan O’Donnel dalam  Tuhateru (1985: 258) menyatakan:
Pengendalian adalah usaha sistematis untuk rnenetapkan standar prestasi (performance standard) dengan merencanakan sasarannya guna mendesain sistern informasi umpan balik, membandingkan prestasi kerja tadi dengan standar yang telah ditetapkan lebih dahulu, menentukan apakah ada. penyimpangan dan mencatat besar kecilnya penyimpangan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber perusahaan dimanfaatkan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapi tujuan perusahaan.

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa p engendalian sebagai usaha untuk menetapkan standar, membandingkan pelaksanaan pekerjaan dengan standar, menilai pelaksanaan apakah ada penyimpangan dan bila perlu mengadakan perbaikan guna mencapai tujuan, jadi pengendalian dilakukan sejak proses dimulai sampai dengan pengukuran hasil yang dicapai.
Seperti dikemukakan oleh Subagya (1988:101) pengendalian dapat berfungsi dengan efektif apabila menggunakan sarana pengendalian yang memadai, yaitu:
1.	Struktur Organisasi Agar dapat melaksanakan pengendalian seefektif mungkin, maka harus jelas tugas pokok dan ruang Iingkup organisasi suatu unit, jelas wewenang dan tanggung jawabnya, terang tingkat-tingkat pengendaliannya (span of control), sehingga dengan demikian jelas mana yang harus disempurnakan dan dikoreksi kekurangan-kekurangannya.
2.	Sistem dan Prosedur Landasan peraturan merupakan dasar utama mengendalikan, khususnya yang merupakan titik tolak dimana persoalan-persoalan harus diselesaikan. informasi yang kontinyu, lengkap dapat dipercaya dan mutahir dapat Iebih membantu pengendalian yang efektif, efisien dan produktif
3.	Petugas Personal yang berdisiplin, cakap dan terampil sangat meningkatkan beban pengendalian dengan dernikian peningkatan akan kecerdasarn, keterampi Ian dan mental para karyawan perlu diperhatikan, sebab kekurangan pengetahuan akan tugas, wewenang dan tanggung jawab, jelas menghambat jalannya pengendalian , bahkan dapat merupakan suatu hambatan yang membahayakan seluruh organisasi.
4.	Peralatan Peralatan yang dimaksud tidak selalu harus berwujud barang fisik, seperti alat-alat bantu !ainnya, tetapi bisa merupakan suatu buku petunjuk, standar-standar dan lain sebagainya yang merupakan pula sarana dalam memperlancar suatu sistem.
Pengendalian dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara atau teknik untuk mengetahui hasil pekerjaan yang dilakukan. Hasibuan (1995: 228) mengemukakan cara-cara pengendalian sebagai benkut:

1.	Pengendalian langsung adalah pengendalian yang dilakukan secara langsung oleh seorang manajer/atasan secara pribadi, ia merneriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah hasil-hasilnya sesuai dengan yang dikehendaki.
2.	Pengendalian tidak Iangsung ialah pengendalian jarak jauh melalui laporan yang diberikan berupa kata-kata, angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas kemajuan yang dicapai, pengendalian tidak Iangsung dapat berupa laporan lisan maupun laporan tertulis.
3.	Pengendalian berdasarkan kekecualian ialah pengendalian yang dikhususkan pada penyimpangan-penyimpangan yang luar biasa dan hasil atau standar yang diharapkan.

Stoner (1992: 600) rnenyebutkan bahwa tahap-tahap yang dilalui dalam melaksanakan pengendalian adalah sebagai berikut:

1.	Menetapkan standar dan metode untuk mengukur prestasi, penetapan standar mcrupakan penentuan kriteria-kriteria untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam rencana;
2.	Mengukur prestasi kerja (proses evaluasi);
3.	Membandingkan antara hasil pelaksanaan kerja dengan standar yang telah ditentukan;
4.	Mengambil tindakan korektif, yang dilaksanakan apabila fase-fase sehubungan dapat dipastikan terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

Ada beberapa macam pengendalian, sebagaimana diungkapkan oleh Hasibuan (1995: 229) sebagaimana berikut:
1.	Internal Control, yaitu pengendalian yang dilakukan seorang atasan terhadap bawahannya, cakupan dan pengendalian intern mi meliputi hal-hal yang cukup luas baik pelaksanaan tugas, prosedur, sistem, hasil kehidupan dan lain-lain.
2.	Audit Control, yaitu pengendalian atau penilaian atas masalah-masalah yang berkaitan dengan pembukuan perusahaan. Jadi pengendalian atas masalah khusus yaitu tentang kebenaran pembukuan suatu perusahaan;
3.	External Control, yaitu pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar. Pengendalian ekstern dapat dilakukan secara formal/in formal.
4.	Formal Control, pengendalian mi dilakukan oleh instansi atau pejabat yang berwenang dan dapat dilakukan secara intern, maupun ekstern,

Upaya melakukan pengendalian tiada lain dengan harapan agar organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan disamping itu kinerja pegawai dapat lebih ditingkatkan sehingga pada akhirnya akan mencapai hasil kerja yang optimal. Pendapat tersebut di atas, oleh peneliti selanjutnya dijadikan alat ukur untuk variabel bebas, yaitu variabel pengendalian. Kedua variabel yang dijabarkan melalui teori-teori dasar utama dan pendukung dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mampu membangkitkan variabel kinerja pegawai. Dengan harapan semakin efektif variabel pengendalian dan kinerja dilaksanakan, maka diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja pegawai.
Sedangkan menurut Anthony dalam Kurniawan (2002 : 3 ) mengemukakan bahwa pengendalian mempunyai 4 faktor sebagai berikut :
1.	Detektor. Yaitu melaporkan apa yang sedang terjadi atas organisasi atau lembaga
2.	Assessor . adalah membandingkan informasi ini dengan keadaan yang diinginkan
3.	Effektor . Melakukan tindakan koreksi terhadap perbedaan yang signifikan antara keadaan aktual dengan keadaan yang diingikan untuk diterima.
4.	Sistem komunikasi yaitu memberitahukan para pimpinan apa yang sedang terjadi dan bagaimana membandingkan dengan keadaan yang diinginkan

2.1.6.    Lingkup Kinerja
             Perilaku pegawai dalam organisasi dapat dinilai dari hasil kerja yang ditunjukkannya dalam masing-masing kedudukan dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Goerge dan Jones (1994:144) yang memberikan batasan kinerja sebagai “an evaluation  of result of person behaviour . It involves hiw determining how well or poorly a person has accomplished atsk or done a job ”. Kinerja merupakan penilaian atas hasil perilaku pegawai yang menyangkut baik buruknya seseorang melaksanakan tugas atau pekerjaan.	Kinerja merupakan salah satu indikator dalam menentukan bagaimana usaha harus dilakukan dalam mencapai kinerja yang tinggi pada suatu organisasi, sehingga dalam melaksanakan tugas kerja menjadi efektivitas dan efisiensi.
  Tujuan dari penataan tersebut adalah memperbaiki komposisi dan distribusi pegawai, sehingga dapat didayakan secara optimal dalam rangka  meningkatkan kinerja pemerintah. Sasaran yang dicapai antara lain, pertama, terjadinya kesesuaian antara jumlah dan komposisi pegawai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja yang telah ditata berdasarkan visi-misi sehingga pegawai  mempunyai kejelasan tugas dan tanggung jawab. Kedua, terciptanya kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan syarat jabatan. Ketiga, terdistribusinya pegawai secara proporsional di masing-masing unit kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing. Keempat, tersusunnya sistem penggajian yang adil, layak dan mendorong peningkatan kinerja. Dan kelima, terlaksananya sistem penilaian kerja yang obyektif.
Output (keluaran) dari penataan aparatur negara tersebut diharapkan berupa (1) profil jabatan bagi setiap jabatan baik jabatan struktural, jabatan fungsional yang berangka kredit maupun tidak berangka kredit; (2) perkiraan beban kerja untuk individu, jabatan dan unit kerja; dan (3) beban kerja dan profil jabatan bersama-sama digunakan untuk menyusun jumlah kebutuhan pegawai per jabatan dan unit kerja Tujuan diadakannya pembinanan pegawai diharapkan dapat menghasilkan suatu perubahan perilaku dalam bentuk peningkatan kemampuan, daya nalar serta dapat mengoptimalkan kinerja dirinya dalam aktualitas kehidupannya di dalam suatu organisasi, yaitu bagaimana seseorang melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu pekerjaan, jabatan dan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan tugas dalam sautu organisasi. Prawirosentono (1999:2) mengungkapkan sebagai berikut :
Kinerja/Performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Kinerja pegawai di Satpol Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebagai aparatur pemerintah dapat dilihat dari kuantitas dan kualitasnya. Dalam hal pelaksanaan tugasnya, yang tidak terlepas dari kinerja aparatur pemerintah secara keseluruhan yang tercermin lewat penguasaan kompetensi dan kualifikasi pegawai yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan tugasnya. Menurut Hersey dan Blanchard dalam Ruky (2004:36) mengungkapkan: “Kinerja seseorang ditentukan oleh dua variabel pokok, yaitu motivasi dan kemampuan”. 
Lebih lanjut Blanchard dalam Ruky (2004:36), menyatakan bahwa kinerja pegawai dipengaruhi oleh tujuh variabel, yaitu :
1.	Ability (Kemampuan)
2.	Clarity (Pemahaman)
3.	Help (Dukungan Organisasi)
4.	Incentive (Motivasi)
5.	Evaluation (Umpan Balik)
6.	Validity (Keabsaham Pekerjaan)
7.	Environment (Lingkungan)

Kinerja merupakan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas kerjanya di dalam organisasi atau instansi secara optimal. Kinerja pegawai merupakan kemampuan dimana individu – individu atau kelompok/tim pegawai di dalam organisasi dapat melaksanakan kerjanya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan atau direncanakan sebelumnya.
Mangkunegara (2006:67) mengemukakan : bahwa yang disebut kinerja (prestasi kerja ) adalah : “ hasil kerjanya secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya“, Schermerhorn (1991:59) menyatakan performance is formally defined as the quantity and quality of task accomplishment – individual group or organizational. Jadi kinerja bukan hanya menyangkut kuantitas atau sejumlah hasil yang bisa dihitung, tetapi juga termasuk kualitas atau mutu pekerjaan.
Pengertian di atas, dapat dilihat bahwa kinerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Ini berarti suatu kinerja adalah gabungan dari tiga faktor penting yaitu kemampuan dan minat seseorang pekerja, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas dan peran serta tingkat motivasi seorang pekerja. Semakin tinggi ketiga faktor di atas, maka semakin besarlah kinerja pegawai yang bersangkutan dan untuk melihat bagaimana kinerja ini bisa dihitung, maka perlu dilakukan penilaian prestasi kerja atau performance appraisal . 
Pengertian tentang kinerja tersebut di atas, memberikan pemahaman bahwa kinerja pegawai merupakan hasil dari suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau merupakan kontribusi yang diberikan pegawai terhadap organisasi tempatnya bekerja. Faktor-faktor menjadi ukuran kinerja pegawai sesuai dengan batasannya yang beragam, memiliki keragaman sesuai dengan dimensi yang diinginkan atau dianggap relevan. Dalam penelitian ini dimensi kinerja yang digunakan berdasarkan pendapat dari Mangkunegara (2006:65) mengemukakan bahwa : “Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya". Adapun pengertian menurut Mangkunegara bahwa kinerja yang mempunyai 4 faktor sebagai berikut:
1.	 Kualitas Kerja,  adalah faktor kinerja yang didasarkan pada asumsi bahwa pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya memiliki komitmen agar hasil kerjanya sesuai dengan kebijakan pimpinan dengan mempertimbangkan ketepatan, ketelitian, keterampilan serta kebersihan.
2.	Kuantitas Kerja, adalah faktor kinerja yang didasarkan pada jumlah pekerjaan yang dilaksanakan pegawai baik yang menyangkut hasil dari pekerjaan rutin (output rutin) maupun hasil kerja yang bukan rutin (non rutin/ekstra).
3.	Keandalan,  adalah salah satu faktor kinerja berdasarkan asumsi bahwa pegawai dalam pelaksanakan segala kemampuan yang dimilikinya, senantiasa berinisiatif dalam menyelesaikan pekerjaan, berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya serta rajin dalam melaksanakan pekerjaan.
4.	Sikap, adalah faktor kinerja yang didasarkan pada asumsi bahwa pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya senantiasa menjaga sikapnya baik terhadap organisasi dan sesama pegawai serta senantiasa melakukan kerjasama dalam melaksanakan pekerjaannya.
           Istilah Job performance dalam berbagai literatur dikenal pula dengan istilah  performance, penampilan kerja/unjuk kerja, pencapaian kerja dan atau prestasi kerja. Meskipun peristilahan tersebut memiliki batasan yang beragam, namun secara garis besar kinerja dapat dilihat dari dua pendekatan, yakni pendekatan proses dan pendekatan hasil. Pendekatan proses menekankan pada unjuk kerja yang ditampilkan individu dalam mencapai hasil yang diinginkan.
            Pegawai yang kreatif akan memiliki gagasan-gagasan  dan tindakan-tindakan  yang orisinal dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul pada lingkup tugasnya, sehingga dapat memacu ke arah kinerja organisasi yang diharapkan secara optimal. Dengan demikian, organisasi hendaklah dapat menciptakan peluang untuk mengembangkan inisiatif pegawai dalam penyelesaikan tugas-tugas dan tanggungjawab setiap pegawai.  Ukuran yang paling lazim dinilai suatu organisasi adalah kinerja, yakni bagaimana pegawai melakukan segala sesuatu yang  berhubungan dengan suatu pekerjaan, jabatan untuk menyelesaikan tugas dalam suatu organisasi. Pemahaman mengenai  Performance diterjemahkan menjadi kinerja yang juga berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pemcapain kerja, hasil kerja, unjuk kerja ataupun penampilan kerja.
Prinsip-prinsip pengendalian di atas, peneliti jadikan pedoman pengukuran dalam meneliti serta menganalisis pengaruh terhadap kinerja pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Hal ini didasarkan pada asumsi peneliti bahwa pengendalian sangat diperlukan untuk melakukan pengecekan terhadap anggaran operasional sebagai bagian dari pengawasan yang baik. Keharusan untuk menerapkan pengendalian intern digunakan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan tindak kecurangan-kecurangan yang merugikan, serta diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai.
2.2.      Kerangka Pemikiran
Pengendalian menurut Mockler (Stoner, 1996:592) mendefinisikan mengenai pengendalian menunjukan elemen essensial dari proses pengendalian yaitu, sebagai berikut :
Pengendalian manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar prestasi kerja dengan tujuan perencanaan, untuk mendesain sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan prestasi yang sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu, untuk menetapkan apakah ada deviasi dan untuk mengukur signifikansinya, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya perusahaan digunakan dengan cara yang seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan.

           Pendapat di atas, bahwa pengendalian merupakan usaha sistematis yang digunakan untuk menetapkan standar prestasi kerja yang didasarkan pada perencanaan, dengan mendesian umpan balik dalam bentuk informasi yang membandingkan prestasi kerja sesungguhnya dengan standar yang ditetapkan, dalam rangka mengukur siginifikasinya, dan apabila diperlukan diadakan tindakan korektif untuk memastikan sumber daya organisasi digunakan secara efisien dan efektif untuk tercapai tujuan organisasi secara optimal.
           Pengendalian sangat terkait dengan kebijakan yang diimplementasikan dalam satu manjemen terutama di dalam  organisasi pemerintah. Pengendalian dalam suatu organisasi sangat penting terutama dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yang dirumuskan ataupun dilaksanakan dalam suatu program pemerintah. Pengendalian merupakan suatu yang sistematis dalam menetapkan standar prestasi kerja dengan tujuan perencanaan, untuk mendesain sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan prestasi yang sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu, untuk menetapkan apakah ada deviasi dan untuk mengukur signifikasinya, serta mengambil tindakan seefisien dan seefektif mungkin untuk mencapai tujuan organisasi.
            Pengendalian menurut Urwick (Sadler 2001: 140) mengemukakan 7 (tujuh) prinsip mengenai pelaksanaan pengendalian , yaitu :
1.	Semua organisasi dan setiap bagian pelaksanaannya harus mengekspresikan satu tujuan, baik eksplisit maupun implisit - Prinsip tujuan
2.	Kewenangan dan tanggung jawab formal harus seimbang -  Prinsip persesuaian.
3.	Pertanggungjawaban kewenangan yang lebih tinggi atas tindakan bawahannya adalah mutlak – Prinsip pertanggungjawaban
4.	Setiap organisasi harus ada garis kewenangan formal yang jelas, dari puncak hingga paling bawah – Prinsip jenjang.
5.	Tidak ada atasan yang dapat mengawasi secara langsung pekerjaan dari lima atau enam orang bawahan yang pekerjaannya saling berhubungan – Prinsip rentang kendali.
6.	Setiap orang dalam organisasi sejauh mungkin dibatasi hanya melakukan satu fungsi utama – Prinsip spesialisasi.
7.	Setiap posisi dalam organisasi harus digambarkan dengan jelas secara tertulis – Prinsip definisi.

            Mengimplementasikan pengendalian, dengan harapan suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan di samping itu kinerja pegawai dapat lebih ditingkatkan sehingga pada akhirnya akan mencapai hasil kinerja yang optimal. Kinerja pegawai dipengaruhi pula oleh faktor internal maupun faktor eksternal, dimana interaksi kedua faktor tersebut akan mempengaruhi keseluruhan kinerja pegawai dalam organisasi dapat dinilai dari hasil kerja yang ditunjukkan dalam masing-masing kedudukan dan tanggungjawab dalam menyelesaikan tugasnya.
Relevansinya kajian pustaka dan kajian  teoritis di atas dengan rencana penelitian yang akan peneliti lakukan jelas – jelas sangat relevan, karena pengendalian kinerja pegawai dalam penelitian ini memiliki korelasi yang sangat signifikan dan saling mempengaruhi, dalam konteks saling melengkapi dimana Pengendalian kewenangan pimpinan pada salah satu pihak, hal ini sejalan dengan pendapat Bambang Hartadi (1990 : 121) membedakan pengertian pengendalian intern dalam arti sempit dan luas sebagai berikut :
Dalam arti sempit, istilah pengendalian intern sama dengan pengertian internal check yang merupakan prosedur-prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian data-data administrasi yang didalamnya sudah termasuk prosedur-prosedur akuntansi dan operasional.
Sedangkan dalam arti luas
Pengendalian intern dapat dipandang sebagai sistem sosial yang mempunyai wawasan atau makna khusus yang berada dalam organisasi perusahaan. Sistem tersebut terdiri dair kebijakan, teknik, prosedur, alat-alat fisik, dokumentasi, orang-orang yang berinteraksi satu sama lain diarahkan untuk :
1. Melindungi harta
2. Menjamin terhadap terjadinya hutang yang tidak layak
3. Menjamin ketelitian dan dapat dipercayainya data akuntansi
4. Dapat diperolehnya operasi yang efisien
5. Menjamin ditaatinya kebijakan perusahaan.
Pengendalian intern di atas sesuai dengan pengertian yang dimuat dalam “Statement on Auditing Procedure” dengan definisi sebagai berikut :
Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa langkah-langkah pengendalian merupakan faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian dalam rangka miningkatkan kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka disusun paradigma pemikiran sebagai berikut :

Pengendalian
Urwick, dalam Sadler 
(2001:140)

Kinerja Pegawai
Mangkunegara
(2000:75)

1.	Prinsip Tujuan
2.	Prinsip Persesuaian
3.	Prinsip Pertanggungjawaban
4.	Prinsip jenjang
5.	Prinsip Rentang Kendali
6.	Prinsip Spesialisasi
7.	Prinsip Definisi

1.	Kualitas Kerja
2.	Kuantitas Kerja
3.	Keandalan
4.	Sikap

Gambar :
Paradigma Pemikiran tentang Pengendalian
dan Kinerja Pegawai

2.3       Hipotesis
     	Berdasarkan identifikasi masalah, kajian pustaka dan kerangka pemikiran di atas,  peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :
1.	Pengendalian besar pengaruhnya terhadap kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
2.	Pengendalian  diukur melalui Prinsip Tujuan, Prinsip Persesuaian, Prinsip Pertanggung jawaban, Prinsip jenjang, Prinsip Rentang Kendali, Prinsip Spesialisasi, Prinsip Definisi besar pengaruhnya terhadap kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.