BAB I
PENDAHULUAN

1.1.     Latar  Belakang Penelitian
Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia; Pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21; Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit; Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, dan dengan upaya luar biasa; Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.     
Masyarakat menuntut pemerintah agar, mengefektifkan proses kerja serta memberikan perhatian dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, selanjutnya pemerintah dituntut untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan institusi secara profesional yang bersandar pada tuntutan good governance sehingga akan mewujudkan hubungan mutualisme positif antara pemerintah dengan masyarakat. Salah satu bagian yang penting untuk mengelola institusi menuju profesional adalah dengan cara meningkatkan fungsi pengendalian.
Pengendalian atau kontrol sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Dengan menetapkan serta menerapkan pengendalian secara baik dan benar pada suatu organisasi, maka organisasi tersebut akan lebih mudah dalam mencapai tujuan dan dapat meminimalkan risiko. (Wilkinson dkk.,1996) mengungkapkan bahwa: ”Jika suatu pengendalian ditetapkan maka semua operasi, sumber daya fisik, dan data akan dimonitor serta berada di bawah kendali, tujuan akan tercapai, risiko menjadi kecil, dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Di sisi lain, tanpa pengendalian, kondisi yang membawa dampak negatif bagi organisasi  mungkin akan terjadi, seperti kesalahan pencatatan, kesalahan pengambilan keputusan, efesiensi biaya, kehilangan aset, terhentinya kegiatan usaha, maupun terkena sanksi”. 
Pelaksanaan sistem pengendalian setiap organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang melaksanakannya. Sebaik apapun suatu system akan sia-sia, apabila tidak ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai, kualitas pribadi sumber daya manusia dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, dan pelatihan. Ketiga faktor kualitas sumber daya manusia tersebut diatas saling terkait satu dengan yang lain, karena pada hakikatnya kualitas sumber daya manusia banyak ditentukan oleh jalinan pengaruh ketiga variabel itu. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan Mulyadi (1997:3) yang menyatakan bahwa unsur pokok sistem pengendalian intern adalah struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi serta karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya.  
Sistem pengendalian yang efektif yakni untuk menjamin kebenaran, untuk mengamankan harta kekayaan dan catatan pembukuannya, untuk menggalakan efisiensi usaha serta untuk mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang telah digariskan. Dengan demikian bahwa untuk mencapai tujuan pengendalian yang efektif maka di dalam organisasi diperlukan suatu langkah-langkah antisipatif diantaranya yaitu setiap karyawan harus memiliki kapasitas individu yang bermutu sesuai dengan tanggung jawabnya, serta latar belakang pendidikan yang dimiliki karyawan harus sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya. Di samping itu, setiap bidang pekerjaan harus dijalankan oleh orang yang berbeda artinya bahwa tidak diperbolehkan adanya rangkap jabatan hal tersebut untuk menghindari adanya kecurangan yang mungkin terjadi dalam organisasi. 
Satuan Polisi Pamong Praja Praja  adalah organisasi yang dibentuk dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang  Satuan Polisi Pamong Praja serta diberi kewenangan, yaitu:	
1.	Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau Badan Hukum yang menggangggu ketentraman dan ketertiban umum;	
2.	Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah;
3.	Melakukan tindakan Represif Non-Yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	
	
Kewenangan  yang diberikan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja, tersebut adalah menjadi kewajiban pegawai Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakannya karena hal itu menjadi penilaian kinerja bagi sumber daya manusia yang ada di dalam Satuan Polisi Pamong Praja. Pengendalian sumber daya manusia dalam Instansi Pemerintah dalam hal ini adalah pegawai merupakan faktor pendukung kesuksesan satuan dimaksud, jika Satuan Polisi Pamong Praja memiliki pegawai dengan kredibilitas yang baik maka dapat dipastikan  dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan organisasi tersebut. 
Dalam mewujudkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat berdasarkan kekuatan yang dimiliki tentunya harus bekerja keras untuk mewujudkan tujuannya, serta meminimalisir kelemahan dengan cara mengendalikan pegawainya agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian yang dimaksud adalah kegiatan mengendalikan semua pegawai agar menaati peraturan-peraturan dan bekerja sesuai rencana. Apabila terdapat kesalahan atau penyimpangan, diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian kerja disini meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerja sama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan.
Pengendalian terhadap pegawai yang diterapkan oleh pimpinan organisasi diharapkan para pegawai dalam berkerja dilandasi oleh kesadaran dalam menjalankan setiap pekerjaannya,  terlebih lagi pegawai dapat menciptakan disiplin kerja karena tanpa peningkatan disiplin kerja pegawai, mustahil tujuan dapat tercapai dengan baik, sebab keberhasilan tujuan organisasi antara lain sangat tergantung dari disiplin kerja yang tinggi dari  seluruh pegawainya.
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama ini belum diimbangi dengan pemenuhan kualitas kemampuan pegawai, sarana dan prasarana serta faktor pendukung lainnya yang dianggap memadai. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan peran, fungsi dan tugasnya banyak mengalami kesulitan-kesulitan terutama dalam mencapai hasil kerja yang dilakukan oleh para pegawainya, dengan demikian maka kinerja organisasi belum tercapai dengan optimal.
Kinerja dimaksudkan sebagai kegiatan organisasi dalam mengukur terhadap hasil kerja pegawainya yang lazim  disebut kinerja/performance,  yaitu bagaimana pegawai melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan dan tanggungjawabnya untuk menyelesaikan tugas dalam suatu organisasi,  atau kinerja  disebut juga sebagai prestasi kerja atau hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pagawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Hasil penelitian awal ditemukan permasalahan yaitu kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat masih belum optimal, terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut :	
1.	Kualitas kerja pegawai masih rendah. Contoh: Penanganan unjuk rasa, pengamanan aset-aset penting milik pemerintah Provinsi belum berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. 
2.	Kuantitas kerja pegawai rendah mengakibatkan kerjasama antar pegawai dengan kelompok kerjanya menjadi terhambat. Contoh: Kurang komunikasi antar pegawai mengakibatkan terhambatnya penyelesaian pekerjaan, komunikasi yang minimal diakibatkan 20% - 30% pegawai keluar ruangan pada jam kerja tanpa keterangan.
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, diduga prinsip pengendalian belum berjalan secara optimal. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :   Pengaruh Pengendalian Terhadap Kinerja Pegawai di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.	

1.2.    Identifikasi  Masalah
Berdasarkan uraian tersebut, maka yang dijadikan pernyataan masalah (problem statement) dalam penelitian ini adalah kinerja pegawai di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat rendah. Diduga disebabkan belum dijalankannya prinsip-prinsip pengendalian secara optimal.  Berpedoman pada problem statement di atas, dapat diidentifikasikan masalah penelitian ini, sebagai berikut :	
1.	Berapa besar pengaruh pengendalian terhadap kinerja pegawai di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.	
2.	Berapa besar pengaruh pengendalian diukur melalui prinsip tujuan, prinsip persesuaian, prinsip pertanggungjawaban, prinsip jenjang, prinsip rentang kendali, prinsip spesialisasi dan prinsip definisi terhadap kinerja pegawai di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
	
1.3.    Tujuan Kegunaan Penelitian	
1.3.1.	Tujuan Penelitian
1.	Menganalisis besarnya pengaruh Pengendalian terhadap Kinerja Pegawai di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
2.	Mengembangkan konsep kinerja pegawai di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
3.	Menerapkan secara teoritis Pengendalian dalam memecahkan masalah kinerja pegawai di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.	
1.3.2.	Kegunaan Penelitian
1.	Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khasanah keilmuan Administrasi Negara, khususnya kebiijakan publik yang berkaitan dengan Pengendalian dan Kinerja Pegawai.
2.	Kegunaan Praktik, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan guna dan manfaat serta memberikan sumbangan pemikiran di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam memecahkan masalah Pengendalian dan Kinerja Pegawai.