EFISIENSI PENGELOLAAN PERS MILIK NEGARA DALAM PERSPEKTIF UU NO. 32 TAHUN 2002 TENTANGPENYIARAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG N0 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN

Yusuf, Ms SH MH, NPM : 139030003 (2019) EFISIENSI PENGELOLAAN PERS MILIK NEGARA DALAM PERSPEKTIF UU NO. 32 TAHUN 2002 TENTANGPENYIARAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG N0 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN. Disertasi(S3) thesis, Perpustakaan Pascasarjana.

Text Artikel Yusuf MS.docx Download (183kB)

Abstract

Demokratisasi pers, melahirkanUndang-undang (UU) No 40 tahun 1999 tentang Pers. Namunkelahiran UU itujustrumenjadikantumpangtindihterhadappengaturan pers milik Negara karenamelahirkanduaundang-undanglainnya, yakni UU No 32 Tahun 2002 tentangPenyiaran dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dimanakedua UU itusama-samadijadikandasarpengelolaan Pers Milik Negara. Akibatnyaterjadiketidakefissienandalamkelembagaan dan menyebabkanterjadinyatumpangtindih. TV RI dan RRI berada di bawah LPP payunghukum UU Penyiaran, sementara LKBN Antara menjadiPerum di bawah UU BUMN. Itulah yang menjadipokokbahasandalamtulisanini. Tulisanini juga akanmenawarkanperlunyakontruksihukum yang efektif dan perlunyamenyatukandalamsatupayunghukumdalammelakukanpengelolaan Pers Milik Negara. Penelitianinimenggunakanmetodediskritifanalitis, menggambarkangejala dan keadaantertentu. Pendekatan yang digunakanadalah, yuridisnormatif, mengumpulkanberbagaiperaturanperundang-undanganterkaitdengan pers, (statute approach), dan studikepustakaanbuku-buku yang terkait, termasukmelakukanwawancarakepada para tokoh pers agar semua data dan gejaladapatterkonfirmasidenganbaik. Sementarakerangkapemikiran yang dipakai, menggunakanteori Prof. Dr. RomliAtmasasmita, (teorihukumintegratif) gabunganteori yang dikembangkan oleh Mochtar Kusuma Atmadja (a tool of social engineering) dan SatjiptoRahardjo (hukumprogresifatau living law) menjadialatrekayasabirokrasidan sosial (a tool of socialbureaucratic and engeneering), karenabanyaknyaperaturanperundang-undanganjustrumembuatpemborosanpenggunaananggaran APBN. Kesimpulannya, kedua UU tersebutmenjadikantumpangtindihmenyebabkantidakadanyaefisiensikelembagaan. Idealnya, (das sollen), di era globalisasiNegara haruslahmenjadikansistemkelembagaan pers yang efisien.BerdasarkanmasalahitupentinguntukmenggabungkanKantor Berita Antara, RRI, dan TV RI dalamsatupayunghukum, Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentangPenyiaran dan dalamstrukturLembaga PenyiaranPublik(LPP). Dengandemikian, perluadanyapenyempurnaandalamPasal 14 UU Penyiarandenganmenambahkan, LKBN Atara, juga sebagailembagaPenyiaranPublik (LPP), dan mencabut PP No 40 Tahun 2007 tentangPendirian Kantor Berita Antara. Hal iniakanmeniadakantumpangtindihterhadapkelembagan pers milik Negara dan menjadikan tata kelolalembagasecaraefisien dan efektif. Kata kunci:Efisiensi,LKBN Antara, LPP, Pencabutan PP, Pers Milik Negara,PenyatuanPers MilikNegara.

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Mrs Lusiawati -
Date Deposited:	03 Sep 2019 09:09
Last Modified:	03 Sep 2019 09:09
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/42748

Actions (login required)

View Item