BAB VI
PEMANTAPAN ADMINISTRASI PUBLIK. 
UNTUK MEWUJUDKAN REFORMASI NASIONAL

6.1.	Pandangan Umum
Ditinjau dari segi historis, istilah Administrasi Publik berasal dari istilah "Public Administration". pertama kali diperkenalkan oleh Professor Woodrow Wilson pada tahun 1887, jauh sebelum dia menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Dalam pengertian Wilson, istilah Administrasi Publik ini diartikan sebagai pelaksanaan ("implementation atau carrying out") kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan publik atau masyarakat ("public affairs"), baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak non-pemerintah atau masyarakat sendiri. Dari pengertian tersebut dapat dilihat luasnya cakupan fungsi ("scope of functions") dan cakupan pelaku dari Administrasi Publik, karena terdiri dari mereka yang bekerja langsung sebagai pegawai pada pemerintah, mereka yang dikontrak oleh pemerintah, dan mereka yang sama sekali bukan pegawai pemerintah.
Dalam perjalanan waktu, diawali oleh Wilson sendiri, cakupan fungsi dari Administrasi Publik lebih ditekankan kepada aspek implementasi kebijakan yang menyangkut publik ("implementation of policy on public affairs"), bukan kepada aspek perencanaan dan perumusan ("planning and formulation of public policy"), dengan tujuan agar pelaksana administrasi publik atau administrator publik ("public administrptors or public servants") terlepas dari kepentingan kebijakan publik. Konsep ini membawa konsekwensi yang luas, antara lain karena dengan demikian maka:
•	Administrator Publik dapat benar-benar netral dalam melaksanakan tugasnya, tidak memberikan diskriminasi atau preferensi terhadap kelompok masyarakat/publik tertentu;
•	Lahan tugas Administrasi Publik menjadi lapangan kerja yang berorientasi profesi yang membutuhkan pengetahuan, keahlian dan ketrampilan karena harus memecahkan masalah-masalah teknis dan administratif secara efektif, efisien dan cost-competitive;
•	Administrasi berkembang menjadi suatu cabang ilmu pengetahuan terapan dan teknologi yang bersifat multi-disipliner ("multi-disciplinary applied science and technology"). karena menyangkut pengetahuan, keahlian dan ketrampilan yang khusus dari para pelakunya.
Mengingat luasnya cakupan fungsi dari Administrasi Publik sebagaimana tersebut diatas, secara evolusioner pengertian Administrasi publik - paling sedikit oleh pihak pemerintah disempitkan sehingga lebih bernuansa atau diarahkan kepada Administrasi Negara ("State Administration"), sebagaimana yang digunakan di negara Indonesia. Dengan demikian, publik administrator lebih diartikan sebagai mereka yang bekerja pada pemerintah melaksanakan tugas-tugas negara untuk kepentingan publik. Karena pada prinsipnya negara justru dibentuk untuk kepentingan masyarakat/publik, maka secara umum dapat diartikan bahwa Administrasi Publik merupakan suatu sistem yang mempunyai fungsi ("functional system") melaksanakan kebijakan negara/pemerintahan Dalam suatu negara demokrasi yang menerapkan prinsip "Trias Politica", kebijakan negara tersebut dihasilkan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, sebagai cerminan dari prinsip negara dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Patut dicatat bahwa Istilah melaksanakan mempunyai arti yang luas, yaitu mencakup perencanaan. pelaksanaan ("execution"), pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan yang menyangkut implementasi dari kebijakan pemerintahan.
Berdasarkan uraian diatas, dalam hal negara Indonesia yang dibahas dalam tulisan ini, administrator publik adalah mereka yang menduduki kursi jabatan yang disediakan untuk "Abdi Negara" atau yang lebih dikenal dengan nama "Pegawai Negeri Sipil (PNS)", mulai dari pejabat PNS Eselon 1 sebagai tingkat tertinggi sampai ketingkat yang terrendah. Patut dicatat bahwa selama ini di negara Indonesia jabatan atau tugas sebagai Abdi Negara yang seharusnya diduduki oleh pejabat karir profesional diduduki pula oleh mereka yang masih aktif dalam dinas militer. Selanjutnya pengertian operasional dari Administrasi Publik itu sendiri mencakup;
•	Organisasi dan pengorganisasian Administrasi Publik, yaitu sistem dengan fungsi, jenis dan jumlah subsistemnya yang jelas, serta interrelasi, interaksi/interplay dan interdependensil antara berbagai subsistem tersebut;
•	Proses dan manajemen dari seluruh proses yang terjadi pada sistem administrasi publik tersebut, baik proses internal maupun proses yang berkaitan dengan interaksi sistem tersebut sebagai sistem terbuka dengan lingkungannya;
•	Pelaku dan seluruh perangkat pendukung digunakan di dalam sistem dalam rangka melaksanakan fungsinya.
6.2.	Peran Administrasi Publik dalam Pemerintahan
Sebagaimana diutarakan sebelumnya, kemajuan IPTEK, khususnya dibagian akhir dari Abad-20 ini, telah membuat dunia seakan menjadi kecil tetapi semakin kompleks Khususnya teknologi transportasi dan telekomunikasi telah membuat arus barang, arus informasi dan arus manusia, baik pada tingkat intranasional maupun internasional, meningkat secara dahsyat. Tabir-tabir juridis sebagai pembatas antar negara, pada tingkat operasional, terasa semakin tipis dan "menguap". Dunia memasuki era baru yang secara populer dikenal dengan "Era Globalisasi" atau "Era Sejagat" Di bidang bisnis dan perekonomian, sebagai contoh, berbagai perusahaan khususnya yang dimiliki oleh mereka yang berasal dari negara-negara kaya/maju yang pada awalnya hanya beroperasi pada tingkat lokal atau nasional berkembang menjadi gurita bisnis internasional yang melakukan optimasi kegiatannya secara global dengan memanfaatkan segala potensi keuntungan dari negara-negara dimana perusahaan tersebut beroperasi. Sebagai salah satu akibat globalisasi, disatu sisi persaingan bisnis menjadi semakin ketat, namun disisi lain berkembang hubungan dan kerjasama baru, yang dikenal dengan aliansi strategik ("Strategic Alliance") yang bernuansa bukan saja bisnis ekonomi tetapi juga sosial politik dan sekaligus pertahanan teritorial.
Uraian ringkas diatas menggambarkan betapa sulit dan kompleksnya tugas-tugas dan tantangan yang dihadapi oleh para pelaksana pemerintahan negara, yang bertugas mengambil kebijakan dalam "mengemudikan negara" dalam lautan internasional yang merupakan lingkungan strategis ("lingstra") yang berubah dengan cepat dan kompleks serta penuh dengan ketidak pastian. Tantangan tersebut ditambah lagi dengan tantangan dari dalam negeri sendiri, khususnya dalam bentuk tuntutan dan aspirasi masyarakat yang berkembang dan berubah dengan cepat, terutama disebabkan oleh pengaruh pihak luar negeri antara lain melalui informasi atau manipulasi dengan memakai teknologi yang semakin canggih.
Pada akhirnya, semua tantangan tersebut bermuara pada public administrators yang justru bertugas mengimplementasikan kebijakan-kebijakan negara. Dengan demikian jelas pula bahwa tantangan yang dihadapi oleh administrasi publik meningkat cepat, sehingga dipaksa untuk mencari-mencari solusi yang terbaik menghadapi masa depan yang penuh tantangan, dan ketidak pastian. Dengan demikian tidaklah mengherankan mengapa Amerika Serikat dibawah pimpinan Presiden Clinton melancarkan gerakan penataan kembali Sistem Administrasi Publik, antara lain dengan tujuan agar lebih efektif, efisien dan cost-competitive dalam memberikan yang terbaik untuk rakyatnya.
6.3.	Kondisi Administrasi Publik Indonesia. Saat Ini dan yang Diharapkan di Masa Depan
Pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun telah membuat sistem administrasi publik, khususnya yang menangani tugas-tugas yang dibebankan oleh lembaga eksekutif, telah menjadi sangat gemuk, rnenggurita dan sangat berkuasa. Banyak dari mereka yang duduk sebagai abdi negara, terutama yang duduk pada tempat-tempat yang dikenal sebagai "tempat basah", pada prakteknya lebih bersifat "public masters" bukan sebagai "public servants". Secara garis besar, ciri menonjol dari citra yang ditimbulkan oleh administrasi publik Idonesia di mata masyarakat antara lain adalah sebagai berikut:
1)	Peran
•	Jangankan sebagai pemberdaya dan pengayom masyarakat, Administrasi Publik Indonesia pada umumnya dianggap sebagai lembaga penguasa publik, bukan pelayan publik;
•	Kegiatan-kegiatan terkesan bersifat "memperbaiki" dan secara reaktif-lamban, dan bukan proaktif dan mencegah;
•	Secara formal kegiatannya lebih bersifat "melayani" publik ketimbang memberdayakan publik dan segala aparatnya untuk kepentingan publik;
•	Pada umumnya kegiatan ditekankan pada menghabiskan uang negara/rakyat dari pada mendapatkan uang untuk negara.
•	Pada umumnya kegiatan-kegiatan masih bersifat mengayuh ("rowing") ketimbang menyetir ("steering") dan memberi fasilitasi;
2)	Orientasi Kegiatan
•	Pada umumnya kegiatan berorientasi kepada proyek, proses dan penyelesaian tugas secara administratif, dan bukan berorientasi kepada outcome dan impact dari kegiatan tersebut kepada publik;
•	Orientasi hasil pada umumnya tidak/kurang diarahkan kepada yang membutuhkan dengan prioritas yang cermat, tetapi lebih bersifat kualitatif formal yang sangat dipolitisir untuk kepentingan penguasa;
•	Pada umumnya kegiatan dan sikap diwarnai oleh ego sektoral dan ego pribadi, sehingga orientasinya lebih mementingkan kepuasan atasan dan lembaga/instasi pelaksana ketimbang kepentingan negara dan masyarakat;
3)	Gaya Pendorong
•	Kegiatan pada umumnya didorong dari atas ("top-down") dengan semangat mengamankan keputusan dan kebijaksanaan atasan;
•	Tugas dan fungsi masih merupakan pendorong formal, tetapi pada kenyataannya kegiatan dilapangan lebih didorong oleh faktor-faktor yang kurang/tidak sesuai dengan misi publik sebagaimana yang diamanatkan;
4)	Manajemen Kegiatan
•	Pada umumnya hirarki sangat kuat sehingga komunikasi atas-bawah jauh lebih kuat dari pada bawah-atas, dan kegiatan lebih banyak ditentukan dan diatur oleh pihak pimpinan;
•	Pada umumnya koordinasi baik di dalam maupun antar lembaga/instansi sangat lemah, sehingga banyak menimbulkan tumpang tindih kegiatan, pengulangan yang tidak perlu dan dampak negatif lainnya, sehingga bermuara pada ekonomi biaya tinggi;.
•	Pemantauan dan evaluasi kegiatan pada umumnya lebih banyak bersifat teknis administratif, ketimbang menilai proses dan substansi di lapangan;
5)	Semangat Operasional
•	Pada umumnya kegiatan dilaksanakan sendiri secara monopolistis, kurang menggalakkan kerjasama;
•	Pekerjaan-pekerjaan yang dikontrakkan sering dilakukan dengan kurang transparan dan pemilihan kontraktor yang sering tidak sesuai dengan kriteria yang disepakati secara resmi/terbuka;
6)	SDM
•	Aspek Pribadi
•	Pada tingkat pribadi terdapat banyak kelemahan, khususnya dalam penerapan prinsip dan norma yang mulia sesuai dengan nilai-nilai agama, adat dan abad yang berlaku dalam keanekaragaman yang indah di negara Indonesia ini;
•	Maraknya budaya neo-feodal, khususnya dalam hubungan atasan-bawahan, menyebabkan maraknya praktek-praktek ABS (Asal Bapak Senang), sikap dan praktek kemunafikan, praktek gaya "kodok", yaitu menjikat keatas dan menerjang kebawah;
•	Secara lebih eksplisit, ciri pribadi masih ditandai oleh lemahnya "personal mastery", sehingga menimbulkan sikap mau menang sendiri, tidak kurang sinkronya "mental model" sehingga melihat dan membahas permasalahan dengan kaca mata dan persepsi yang tidak/kurang realisitis sebagaimana adanya ("current realities");
•	Secara ringkas dapat pula disebutkan bahwa pada tingkat pribadi, tingkatan MIE-Q, yaitu kombinasi antara Moral Quqtient, Intelligence Quqtient dan Emotional Quqtient individu pada umumnya masih lemah.
•	Tingkat profesionalisme pada umumnya masih lemah, karena pemilihan dan penempatan personil lebih banyak diwarnai oleh pertimbangan-pertimbangan yang kurang mengindahkan kepentingan instansi/lembaga.
•	Aspek Kelompok/Team
•	Pada umumnya tingkat "mutual care" saling peduli, "mutual respect" saling menghargai dan "mutual trust" saling mempercayai, masih sangat lemah, sehingga sangat sulit terjadi dialog dalam arti yang sesungguhnya, dimana masing-masing peserta dialog benar-benar berupaya membuka dirinya untuk mendapatkan "common perception and understanding" persepsi dan pengertian bersama, dalam rangka menggalang terbentuknya suatu "team learning" yang handal dan mencapai "shared vision" yaitu dambaan dan aspirasi bersama serta "team spirit" yang kokoh, masih jauh dari yang diharapkan;
•	Pada praktek di lapangan keberadaan suatu team juga sering terganggu karena pemindahan personil dan penempatan personil yang kurang mempertimbangkan aspek bakat, aspek psiko-sosial dan aspek kepentingan dan kecenderungan serta interest pribadi dari yang bersangkutan;
•	Aspek Organisasi
•	SDM yang terlibat dalam suatu organisasi/instansi, baik para pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan masyarakat yang dikenai oleh kebijakan tersebut, masih jauh dari kondisi yang diharapkan, yaitu membentuk suatu "learning organization", yang cepat dan tepat tanggap dalam menghadapi perubahan-perubahan di masa depan semakin kompleks, cepat dan tidak pasti.
•	Pada umumnya sifat ego sektoral masih sangat melekat pada anggota oraanisasi/instansi, terlihat dengan menonjolnya sikap "alumni", sikap kelompok profesi, kelompok agama, etnis dan lainnya
7)	Kelembagaan
•	Pada umumnya struktur kelembagaan masih belum dioptimalkan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan keberadaan lembaga tersebut dan melaksanakan kegiatannya, secara efektif, efisien dan costcompetitif;
•	Hubungan, kerjsama dan koardinasi antar lembaga pada umumnya masih lemah, sering terdapat keengganan untuk bekerja sama karena alasan-alasan tertentu;
•	Pemantauan dan penilian negara terhadap peran dan fungsi organisasi/instansi secara praktis tidak ada, sehingga masing-masing lembaga/instansi cenderung melakukan dan mengatur dirinya sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan lembaga/instansi itu saja.
Mengingat besarnya tantangan masa depan yang harus dihadapi oleh para pemegang tali kemudi negara ini, sudah jelas bahwa sangat didambakan untuk mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada, meningkatkan potensi yang ada dan mengantisipasi dan memanfaatkan peluang secara proaktif ke depan, khususnya dengan metode-metode manajemen modern, antara lain sebagai mana yang dilukiskan dalam tulisan ini.
6.4.	Kondisi dan Pengaruh Lingkungan Strategis
Secara garis besar ada tiga komponen lingkungan strategis yang perlu dicermati dan dipertimbangkan dalam rangka merancang, merencanakan dan melaksanakan upaya-upaya berbentuk kebijakan, strategi dan program yang diperlukan untuk membuat kondisi administrasi publik Indonesia tangguh menghadapi tantangan masa depan.
1)	Lingkungan strategis skala nasional
Pada tingkat nasional perlu diperhatikan perkembangan dan pengaruh faktor-faktor berikut:

•	Gelora reformasi
Dengan maraknya aspirasi dan tuntutan masyarakat untuk melaksanakan. reformasi total, maka dapat diharapkan bahwa kondisi ini akan sangat mendorong terciptanya suatu kondisi administrasi publik yang bersih, professional dan akrab rakyat;
•	Kebebasan pers
	Dengan adanya kebebasan sebagaimana yang dialami saat sekarang ini telah membuat masyarakat berani mengadakan social control terhadap perbuatan-perbuatan, khususnya kecurangan-kecurangan yang mungkin telah dan/atau sedang dilakukan oleh oknum administrasi publik;
•	Penegakan hukum
	Secara garis besar sudah dapat dilihat gejala bahwa:, secara terpaksa atau atas kemauan sendiri, pihak penegak hukum telah mulai memperlihatkan kesungguhan dalam menangani kasus-kasus merugikan negara yang dilakukan oleh oknum administrasi publik;
•	Tingkat pendidikan
	Dengan meningkatnya taraf pendidikan nasional, dapat diharapkan bahwa akan lebih mudah mendapatkan tenaga-tenaga potensial dan profesional yang akan mengisi posisi kunci dalam rangka meningkatkan kinerja administrasi publik;

•	Peningkatan taraf sosial ekonomi
	Meningkatnya taraf sosial ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang berkecimpung pada sektor publik, diharapkan akan dapat mengurangi tendensi oknum untuk melakukan kecurangan, khususnya praktek-praktek KKN sebagaimana yang telah terjadi selama Orde-Baru;
•	Sikap Angkatan Bersenjata
	Sesuai dengan Visi TNI dan Polisi nasional yang baru, dimana TNI dan Polisi akan lebih bersikap Tut Wuri Handayani dalam masyarakat, dapat diharapkan bahwa posisi-posis kunci pada administrasi publik akan dapat diisi oleh orang-orang yang lebih profesional untuk meningkatkan kinerja instansi.
2)	Lingkungan strategis regional dan internasional
Pada tingkat regional dan internasional nasional perlu diperhatikan perkembangan dan pengaruh faktor-faktor berikut:
•	Kemajuan IPTEK dan manajemen modern
Agar dapat lebih tanggap dalam mengantisipasi dan memanfaatkan peluang, administrasi publik perlu mencermati perkembangan iptek dan manajemen modern, khsusunya teknik-teknik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di lapangan.

•	Globalisasi dan Gombalisasi
Disatu segi perlu diperhatikan perkembangan dan pengaruh globalisasi, khususnya globalisasi dalam kehidupan bisnis ekonomi, sosiat politik, agar administrasi publik beserta SDM-nya dapat memanfaatkan kecenderungan yang ada dan mengaitkan diri dengan mitra kerja di luar negeri ("forwardbackward linkages").
Sebaliknya administrasi publik, khususnya para pejabat seniornya yang berfungsi sebagai mata dan motor organisasi, jangan terlalu cepat terpukau oleh konsep-konsep baru yang dilontarkan oleh mereka yang menamakan dirinya pakar luar negeri. Dalam alam kompetisi dan bisinis yang semakin ganas ini, mereka yang dinamis dan ambisius akan cepat menangkap peluang mencari uang dengan mencoba menjual ide-ide dan konsep baru, khususnya di bidang manajemen dan tata laksana administrasi publik. Para pemikir Indonesia perlu lebih banyak menggali potensi dari budaya sendiri yang tidak kalah dengan budaya negara lain apabila dirangkum dan dikemas dengan baik.
3)	Rambu-rambu dan pembatas ("constraints") nasional
Rambu-rambu dan pembatas-pembatas dimaksud antara lain adalah:
•	Semua peraturan dan perundangan yang berlaku, sehingga seluruh upaya perubahan yang dilakukan harus tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan yang ada;
•	Kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh para pengambil kebijakan negara;
•	Batasan-batasan alami yang ditentukan kondisi sumber daya alam dan SDM Indonesia.
6.5.	Upaya Pemantapan
1)	Kebijakan
a).	Dilaksanakan kaji ulang terhadap keberadaan, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan tata laksana dari lembaga/instansi administrasi publik yang ada sekarang, misalnya antara Lembaga Administrasi Nasional;
b).	Dilaksanakan suatu mekanisme agar setiap instansi administrasi publik lebih bersifat sebagai suatu enterprise, dengan peran, orientasi, manajemen, semangat kompetisi dalam suasana transparansi, dimana kegiatannya lebih bersifat outcome, mission, customer dan market oriented.
c).	Dikembangkan sistem pengembangan dan pemantapan SDM yang lebih berkualitas dari apa yang ada sekarang
2)	Strategi 
a).	Diperlukan pengembangan mekanisme untuk meningkatkan personal mastery dan mental model dari para personil, suasana team learning dan team spirit untuk mendapatkan kekompakan cita-cita bersama (shared vision), serta mengembangkan mekanisme untuk membuat organisasi berfungsi sebagai suatu learning organisation yang cepat dan tepat tanggap menghadapi perubahan lingkungan dalam kaitan ini LAN seyogyanya berperan sebagai sebuah center of excellence. 
b).	Diberikan sumber daya yang memadai untuk mendukung program pemantapan tersebut, sehingga hasilnya dapat dirasakan dalam waktu yang tidak terlalu lama; 
c).	Dilaksanakan kaji ulang terhadap keberadaan, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan tata laksana dari lembaga/instansi administrasi publik yang ada sekarang, misalnya antara lembaga Administrasi Nasional;
3)	Aspek Operasional
a).	Kelembagaan
•	Perampingan dan right sizing dari institusi yang menangani masalah-masalah nasional, baik di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, hukum dan iptek, dengan memberikan perhatian khusus pada misi pemanfaatan sumber daya alam seoptimal mungkin.
•	Pemberdayaan, kemandirian dan jaring kerjasama antar lembaga perencanaan daerah, yang diperkuat dengan unsur iptek daerah, guna meningkatkan kualitas perencanaan di daerah.
•	Penerapan otonomi pemerintah daerah secara konsisten dan berkelanjutan;

b).	SDM
•	Penciptaan Pegawai Negeri Yang Profesional
Adanya wujud Pegawai Negeri yang profesional merupakan syarat mutlak, bagi dukungan terwujudnya administrasi publik yang mantap dan terjaminnya kelancaran penyelenggaraan reformasi di bidang hukum 
•	Pegawai Negeri yang profesional dapat diwujudkan melalui upaya:
(1).	Membentuh Pegawai Negeri yang netral, dalam arti memiliki kemandirian, dan kuat dari goyangan politik;
(2).	Membentuk Pegawai Negeri yang berkemampuan dalam arti dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya, baik secara keilmuan maupun secara moral.
(3).	Menciptakan sistim perencanaan karir yang jelas dan tertata apik, mulai dari rekruitmen, kepangkatan, jabatan, sampai dengan masa pensiun;
(4).	Membentuk Pegawai Negeri yang berkesadaran hukum tinggi;
•	Diadakan rasionalisasi jumlah dan profesionalisasi pegawai;
Dipersiapkan program transisi bagi mereka yang potensial terkena rasionalisasi. Alternatif rasionalisasi juga dapat dilakukan dengan memutasikan pegawai ke daerah, sejalan dengan peningkatan volume pekerjaan di daerah karena pelaksanaan otonomi.
•	Perbaikan/peningkatan kemampuan melalui pendidikan reguler teknis maupun penjenjangan, baik struktural maupun fungsional.
c).	Tatalakasana
Dalam penataan tatalaksana ini, hal-hal yang perlu dilakukan antara lain;
•	Menciptakan birokrasi yang cepat dan efisien, tidak berbelit-belit;
•	Menciptakan "job-discription" yang jelas pada tiap-tiap unit kerja:
•	Menciptakan budaya kerja dan etos kerja yang positif, sesuai dengan akar budaya Indonesia;
•	Menciptakan sistim reward dan punishment yang memudai;
•	Menciptakan sistim pelayanan publik yang benar-benar berorientasi kepada pelanggan (rakyat)  birokrasi yang melayani dari pada dilayani;
•	Budaya KKN harus dijauhkan dari tata laksana birokrasi.
•	Sistem rekrutmen dibuat terbuka, permanent employment berlaku untuk jajaran manajemen menengah ke bawah, sedangkan untuk jajaran manajemen menengah ke atas dibuat terbuka, berdasarkan kontrak dan dapat merekrut dari kalangan luar birokrasi. Sistem seperti ini telah dilaksanakan di Australia Barat.
•	Sistem remunerasi diperbaiki secara total, melalui benchmarking secara wajar terhadap dunia swasta. Reward and punishment diberikan berdasarkan achievement performance dan mission accomplishment. Pendekatan managerialism lebih diutamakan.
•	Dibangun jejaring informasi dan sinergi antara departemen terkait, sesuai dengan misi setiap unit
•	Sistem pembinaan karir dibuat terbuka dan zig-zag dengan mengadopsi sistem kekaryaan ABRI, dalam arti bahwa seseorang PNS dapat berkarya untuk kurun waktu tertentu di dunia swasta yang relevan dan kemudian kembali membina karir di kalangan birokrasi. Sistem seperti ini telah berjalan dengan baik di Jepang.