BAB II
MENUJU KEUNGGULAN EKONOMI BANGSA

2.1.	Perjalanan Ekonomi Nasional .
Proklamasi pada tahun 1945 yang diikuti dengan berbagai pergolakan di dalam negeri dalam mempertahankan kemerdekaan serta persatuan dan kesatuan, telah melahirkan semangat nasionalisme yang sangat kental dalam jiwa bangsa Indonesia. Namun di bawah pemerintahan presiden Soekarno, semangat nasionalis ini berkembang ke arah xenophobia, nasionalisme yang secara sempit diterapkan menjadi semangat anti asing.
Akhir dekade 1950an diwarnai dengan gelombang nasionalisasi berbagai perusahaan asing, terutama perusahaan Belanda. Sejumlah perusahaan negara didirikan untuk mengisi dan menggantikan sistem produksi dan distribusi dari berbagai barang dan jasa. Semangat memajukan perusahaan nasional dan kaum pribumi, terkenal dengan sebutan politik benteng antara lain direfleksikan pada peraturan pemerintah yang membatasi ruang: gerak usaha bagi warga negara asing hanya sampai tingkat kabupaten. Kondisi ini mengakibatkan gelombang eksodus warga keturunan cina yang tidak menjadi WNI. Dalam implementasinya, politik benteng menimbulkan distorsi dengan kehadiran sejumlah pengusaha pribumi dadakan ("instant entrepreneur"), kala itu terkenal dengan pengusaha aktentas, yang bermodalkan kedekatan dengan penguasa atau yang memiliki political leverage tertentu.
Penerapan politik sebagai panglima selama periode kepemimpinan Soekarno dan semakin terpusatnya kekuasaan pada presiden menimbulkan individu dan mengakibatkan pembangunan ekonomi terbengkalai, sementara politik konfrontasi dengan pihak barat dan negara-negara jajahannya ditingkatkan.
Pada pemerintahan presiden Soeharto, dikembangkan model ekonomi Orde Baru, sebagai upaya mewujudkan apa yang disebut model pembangunan Ekonomi Pancasila, yang dicanangkan sebagai model normatif dari pembangunan ala Indonesia.
Di tahap awal, Orde Baru memobilisasi kalangan intelektual yang dikenal sebagai teknokrat, yang mempunyai tugas pokok menyelesaikan problematik ekonomi warisan Orde Lama berupa hiperinflasi (650% pada tahun 1966), kelangkaan sandang dan sembako, serta kelangkaan tabungan nasional untuk menyongsong Industrialisasi Substitusi lmpor (ISI). Misi teknokrat terselesaikan dengan memuaskan. Inflasi menurun ke sekitar 10 % di awaf Pelita 1, sembako terpenuhi dan IGGI menjamin mengalirnya utang luar negeri untuk pembangunan berkesinambungan. Dana untuk PMA dari kalangan perusahaan multinasioral (MNC) dan PMDN mengalir, sejalan dengan investasi yang dilakukan pemerintah. Eksploitasi sumberdaya alam banyak digunakan melalui skema PMA dan PMDN tersebut.
Pertumbuhan, sebagai salah satu pilar dalam azas trilogi pembangunan yang dianut Orde Baru, menggunakan teori trickle down effect. Namun yang absen dari agenda para teknokrat yang dimotori oleh Widjojo (karenanya disebut Widjojonomics) tersebut adalah:
1)	Tidak dilakukannya sebuah "politik industrialisasi" (forward-backward linkage) yang sejak awal memposisikan UKM secara sistematis dalam ISI,
2)	Tidak tersusunnya kerangka kombinasi inward-outward looking yang optimal yang bukan hanya membangun industri dalam negeri yang protektif, tapi juga mendorong para pengusaha sejak awal ke pasaran dunia sehingga menstandarisasikan dirinya pada tingkat efisiensi global (seperti halnya kasus Korea Selatan) (DAM-1999). Ini membawa akibat pada gulung tikarnya UKM, terutama yang memproduksi barang yang sejenis PMA dan PMDN (tekstil, minuman, dan sebagainya). Keadaan ini sekaligus menandai awal kefahiran konglomerasi yang bersifat jago kandang, dan ekonomi yang dualistis dengan berbagai kesenjangan struktural (antar etnis, urban-desa, Jawa-luar Jawa, dan sebagainya). Masalah ketimpangan struktural ini ditanggapi oleh pemerintah Orde Baru antara lain melalui himbauan presiden Soeharto kepada para konglomerat untuk menyisihkan saham sebesar 25 % kepada para pengusaha UKM dan koperasi, walaupun pada akhirnya para konglomerat tersebut hanya menyanggupi 1% saja.
Kebijakan yang mengandung pribumisasi yang diterapkan pemerintah ternyata berkembang menjadi "pola Ali-Baba", mirip pelaksanaan politik benteng pada masa Orde Lama, dan kemudian melahirkan "budaya KKN" seperti yang kita kenal dewasa ini.
Keberadaan Widjojonomics* yang lebih menggunakan pendekatan makro ditingkahi dengan keberadaan Habibienomics yang pendekatannya lebih mikro dan memperhatikan pendalaman teknologi, serta oleh beberapa kalangan dinilai lebih berwarna ekonomi kerakyatan (DAM-1999). Habibienomics bersama para barisan teknolog yang dibawanya menggelar berbagai program ekonomi kerakyatan (seperti bank muamalat, beasiswa orbit, dan sebagainya). Namun agenda yang tertinggal adalah, mensinergikan antara Widjojonomics dengan Habibienomics dalam tingkat kebijaksanaan rill, sehingga terdapat harmoni dalam pengelolaan ekonomi tingkat makro dan mikro.
2.2.	Rumah Kartu Bangunan Ekanomi Orde Baru : ilusi 
Pertumbuhan dan krisis ekonomi
Pemerintah Orde Baru membukukan rekor pertumbuhan ekonomi cukup menakjubkan selama tiga dekade terus-menerus, rata-rata di atas 7 %. Keadaan ini dipicu oleh pertumbuhan Asia Timur, dengan dimotori oleh Jepang yang berada pada posisi hulu dalam formasi the flying geese. Sebagaimana yang kemudian terbukti oleh krisis Asia, pertumbuhan ini lebih berhubungan dengan faktor-faktor eksternal (misalnya capital-technology inflow) ketimbang faktor-faktor endogen, seperti efisiensi birakrasi dan SDM yang-berkualitas.
Di samping kemampuan menjaga inflasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat, yaitu di bawah 10 %, neraca pembayaran sepanjang era Orde Baru selalu mengalami defisit, kecuali selama tiga tahun (1974/75, 1979/80, 1980/81) yang berhubungan dengan oil boom. Defisit ini berhubungan dengan transaksi jasa, antara lain yang berhubungan dengan ketimpangan akibat penggunaan jasa tenaga kerja asing, yang terus membengkak dengan puncaknya pada tahun 1997 (sebelum krisis) mencapai US$10 milyar.
Dengan telah terkurasnya sumberdaya alam, seharusnya utang luar negeri berkurang (dengan asumsi industrialisasi berjalan efisien). Namun yang terjadi - adalah Indonesia terperangkap dalam perangkap utang (debt trap) dengan utang US$ 143 milyar ditambah rencana IMF sekitar us$ 43 milyar. Yang membuat prihatin adalah bahwa lebih dari 60 % dari utang tersebut adalah utang swasta jangka pendek (dengan bunga komersial) yang – sebagian besar tidak di-hedge, digunakan umumnya untuk proyek-proyek jangka panjang dan spekulatif (umumnya properti), dan penerimaan dalam bentuk rupiah. Dengan angka DSR yang telah menunjukkan angka sekitar 34 % pada tahun 1997, lengkaplah sudah segala .persyaratan untuk "meniup" bangunan rumah kartu ekonomi Indonesia akibat investasi yang tidak terarah (bubble economy).
Krisis baht di Thailand segera menjalar ke Indonesia, ditanggapi dengan panik oleh para nasabah bank. Sementara nilai tukar rupiah merosot terus, rush tidak terelakkan dan kepanikan bertambah dengan ditutupnya 16 bank. Krisis moneter menjalar ke krisis perbankan, dan pada gilirannya mengakibatkan runtuhnya sektor rill.
Krisis perbankan nasional sesungguhnya dapat dirunut kembali pada kebijakan paket deregulasi Oktober 1988 (Pakto-88) menyebabkan tumbuhnya berbagai bank baru yang mencapai -	ratusan jumlahnya. Paradigma yang berkembang pada waktu itu di Indonesia dan negara berkembang lainnya adalah liberalisasi ekonomi, sebagai antitesis dari pengekangan perbankan sebelumnya.
Guncangan makro ekonomi , sebagai contagion effect dari Thailand memberikan dampak langsung pada sejumlah besar bank di Indonesia. Krisis berlanjut sehingga bank sebagai lembaga perantara antara yang membutuhkan dan yang kelebihan dana menjadi lumpuh total, dan semakin parah ketika terjadi negative spreads pada  transaksi dari bank yang bertahan (KWI-1999). Kondisi ini telah berlangsung sejak bulan Juli 1997 sampai sekarang, yang berarti bahwa perbankan Indonesia terpaksa memakan modal sendiri untuk bertahan hidup. Posisi keuangan dan likuiditas perbankan nasional terus memburuk, walaupun kecenderungan pelarian simpanan (deposit runs) oleh masyarakat telah jauh berkurang bila dibandingkan pada awal tahun 1998.
Faktor eksternal berupa guncangan makro ekonomi (macro economic shock) yang berada di luar kemampuan perbankan atau pemerintah lewat bank sentral untuk mengendalikannya, diperparah oleh dua faktor internal:
1)	kegagalan regulasi dan pengawasan (regulation and supervision failure) yang sangat terkait dengan peran bank sentral, dan
2)	kegagalan pasar (market failure), yaitu gagalnya pasar untuk berfungsi dalam perbankan yang disebabkan oleh disinformasi. Dalam kondisi rupiah melemah; bank Indonesia menaikkan bunga SBI. Disamping berakibat pada negative spread, kebijakan ini mengakibatkan runtuhnya sektor rill dan meninggalkan bad debts dan kemudian ditinggalkan dalam bank sebagai kredit macet (Non Performing Loan)
Sejak 1998 pemerintah telah mengambil sejumlah langkah konkrit dalam restrukturisasi perbankan nasional untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, program mana merupakan bagian yang integral dari paket stabilisasi dan pemulihan ekonomi. Langkah tersebut diikuti dengan penyehatan posisi keuangan perbankan dan memperbaiki lingkungan sistem operasional perbankan. Secara kronologis langkah-langkah yang telah ditempuh pemerintah dalam menanggulangi krisis perbankan.
Proses restrukturisasi perbankan nasional yang berjalan relatif lamban dibandingkan dengan negara Asia lainnya masih berkisar pada proses penyelesaian masalah solvabititas melalui program rekapitalisasi. Biaya rekapitalisasi yang diperlukan cukup besar, yakni mencapai Rp 300 trilyun atau 30% dari PDB, yang sebagian besar akan dibiayai dari penerbitan obligasi pemerintah. Dengan memperhatikan neraca perbankan, rekapitalisasi sekedar menambah pada posisi assets dengan suntikan modalnya yang baru, atau hanya sebatas financial restructuring atau balance sheet restructuring.
Dalam rangka program rekapitalisasi, seluruh bank dikelompokkan dalam tiga kategori CAR (a-b-c). Bank kategori a tidak diikutkan program rekapitatisasi; bank kategori b wajib ikut rekapitalisasi dan bank kategori c (CAR di bawah minus 25%) diberi batas waktu 30 hari untuk memperbaiki CAR dengan setoran modal dari pemiliknya dan memperbaiki Kualitas Aktiva Produktif (KAP) nya dan apabila tidak dilakukan akan diserahkan kepada BPPN.
2.3.	Mencari Bangunan Ekonomi Indonesia Baru  
a.	Tinjauan lingkungan strategis
Globalisasi perekonomian kini tidak hanya telah menjadi kenyataan, tetapi juga secara perlahan telah mengalami proses institusionalisasi yang semakin sistematis terutama pasca terbentuknya World Trade Organization (WTO) tahun 1994. Kini proses globalisasi tersebut bukan lagi perkara suka atau tidak suka, sejalan dengan bergantinya era perang dingin oleh era "Pax-Americana", yakni menunggalnya kembali dunia di tangan Amerika atau paling tidak bersama para mitranya di kelompok tujuh negara industri paling kaya (G-7).
Proses globalisasi sejauh ini sangat jarang dibahas dan dipersiapkan implikasinya dalam tataran yang luas dan mendalam untuk skala nasional. Manakala krisis moneter mengguncang Thailand dan kemudian merembes ke Indonesia, dan kemudian pada gilirannya mengguncang seluruh sendi-sendi perekonomian, politik dan ketatanegaraan, barulah kemudian kita terperangah betapa dasyatnya dampak dari proses globalisasi, yang sesungguhnya masih dalam tahap embrio tersebut. Tak pernah terpikirkan bahwa dunia telah berubah menjadi kampung global (global village), yaitu bahwa sesuatu peristiwa di satu bagian dunia dapat segera memberikan resonansi ke bagian dunia lainnya dalam hitungan detik. Tak pernah terbayangkan pula bahwa implikasi globatisasi juga menyentuh berbagai kategori sub-sub peradaban, dari mulai mereka yang siap berkompetisi dengan warga di pusat-pusat metropolis dunia hingga warga marginalis yang setiap saat justru tergusur oleh deru mesin pembangunan.
Pertumbuhan Asia Pasifik, khususnya negara-negara industri baru (NIB), tidak dapat dilepaskan dari perapan kaum etnis-Cina  perantauan. Beberapa alasan yang melatarbelakangi mengapa diaspora peranakan Cina dan penduduk Cina daratan merupakan pendorong utama dalam dekade dan abad mendatang, yakni :
•	Besarnya pasar domestik cina dan makin meningkatnya saling ketergantungan dengan kawasan Asia Pasifik.
•	Kekuatan ekonomi Cina perantauan di dalam negerinya masing-masing dan di seluruh Asia Pasifik.
•	Identitas kultural dan jejaring keluarga yang sangat mengakar kuat, walaupun terpisah jarak yang sangat jauh.
•	Potensi meningkatnya ketegangan etnis dalam kawasan asia pasifik, dan persaingan dengan Jepang.
Di samping integrasi ekonomi antara Cina, Hong Kong dan Taiwan, hubungan ekonomi antara Cina dan modal pefanakan Cina di Asia Tenggara juga berkembang. Sekitar 15  penanaman modal langsung di Cina berasal dari peranakan Cina di Asteng. Sebelum timbulnya krisis, etnis Cina Indonesia yang hanya berjumfah 4 % dari penduduk, mengontrof 17 hingga 25 kelompok bisnis terbesar dan memiliki 70 - 75 % aset selain yang dimiliki oleh pemerintah dan asing lainnya. Sukses ekonomi Cina, khususnya kemampuannya dalam bertahan dari badai krisis Asia, serta kebanggaan menjaga identitas Cina merupakan faktor pendorong penting dalam mengembangkan ekonomi Asia Pasifik. Faktor pendorong lain bagi pertumbuhan kembali Indonesia dan kawasan Asia Pasifik pasca krisis adalah catatan masa talu tentang pertumbuhan perdagangan dan aliran modal intraregional serta timbulnya pusat-pusat pertumbuhan subregional. Dua kecenderungan penting dalam perdagangan Asia Pasifik di masa prakrisis adalah:
(1).	meningkatnya-perhatian pada kegiatan perdagangan dan pengurangan tarif internal secara tajam;
(2).	kawasan ini telah bergeser menjadi pusat manufakturing berbagai barang. Di masa pra krisis Asia, kawasan ini juga telah membuktikan kemampuannya untuk terus tumbuh di atas 7 % di saat dunia mengalami resesi pada tahun 1990 - 1992. Di saat itu, kawasan ini mampu bertahan terhadap kerawanan perubahan siklis dari kegiatan ekonomi yang melanda bagian dunia lainnya. Ini menunjukkan kemampuan endogen kawasan ini untuk kembali tumbuh manakala titik nadir krisis telah terlampaui.
Beberapa pusat pertumbuhan subregional penting di- kawasan Asia Pasifik yang dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi adalah 7 zona pertumbuhan di Asia Timur - Australia :
1)	Zona laut Jepang (Korut, Korsel, Cina Timurlaut, Siberia, dan Jepang),
2)	Zona Cina Raya (Guangdong, Fujian, Guanxi, p. Hainan, dengan Taiwan dan Hong Kong),
3)	Indocina Raya (Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Burma, Cina Baratdaya, dan kemungkinan Singapura),
4)	Segitiga Indonesia, Malaysia dan Thailand, 
5)	Segitiga Indonesia, Malaysia dan Singapura,
6)	Kawasan Asean Timur, Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina, dan Australia,
7)	Kawasan Timur Indonesia - Australia.
Keberadaan zona-zona pertumbuhan tersebut merupakan upaya rasionalisasi dari keluaran (output) ekonomi dari kawasan Asia Timur, di mana masing-masing zona memiliki basis teknologi, keuangan dan pasar, sejalan dengan tersedianya buruh murah. Pembagian dari kawasan ini ke dalam berbagai zona pertumbuhan atau pusat-pusat ekonomi merupakan evolusi -yang tak terelakkan dan sangat rasional, dalam rangka mengumpulkan faktor-faktor produksi (seperti modal, buruh, sumberdaya alam, dan kapasitas manufaktur) untuk menampung pertumbuhan (yang pernah) cepat dan menghilangkan berbagai hambatan dalam penyediaan infrastruktur (transportasi, komunikasi, energi) dan pasokan buruh. Dari sudut pandang etnis dan agama, kerjasama dalam tingkat ekonomi juga memegang peranan penting untuk mengurangi potensi ketegangan di antara masyarakat keturunan Cina dan penduduk setempat, serta antara kelompok-kelompok penganut agama yang berlainan.
Jauh sebelum krisis merebak di Indonesia, para pakar telah mengemukakan pandangan alternatif dari model ekonomi Orde Baru yang kurang  memberikan pemberdayaan pada ekonomi rakyat. Pandangan alternatif ini dimotori oleh Prof. Mubyarto yang kemudian diberi label ekonomi Pancasila, disebutkan sebagai ekonomi bukan kapitalis dan bukan ekonomi sosialis, tidak berhasil menemukan sosoknya yang jelas. Bersamaan dengan timbulnya krisis di Indonesia, gagasan ekonomi rakyat mendapatkan momentum untuk diposisikan dan didefinisikan kembali. Namun gagasan ini tak pernah secara eksplisit dan langsung dijadikan sebagai target pemberdayaan, yaitu menjadikan rakyat sebagai target groups yang secara sengaja dan sistematis menjadi target perencanaan pembangunan dan diberdayakan menjadi sebuah "kelas menengah" yang terintegrasi, besar jumlahnya, dan diperhitungkan dalam percaturan ekonomi nasional dan global. 
Dalam kaitan di atas patut dicatat bahwa Jepang telah berhasil menumbuhkembangkan ekonomi rakyat ala Jepang yang mengandalkan antara lain: 
•	industri kecil yang terintegrasi dengan industri besar melalui sistem subkontrak;
•	para petani yang disubsidi oleh hasil kinerja spektakuler dari ekspor industri manufaktur;
•	kaum buruh dengan tingkat kesejahteraan di antara yang tertinggi di dunia tanpa harus lewat perjuangan kontradiktif.
Dari serikat buruh tapi tebih mengandalkan negosiasi harian. Mengikuti kemajuan Jepang, perekonomian Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapura telah berkembang menjadi "empat macan" NIB. sedangkan "tiga bayi macan" NIB telah lahir pula di Thailand, Malaysia dan Indonesia. Kenyataan tersebut telah menciptakan kemakmuran di kawasan Asia Pasifik yang diperkirakan akan menjadi kutub pertumbuhan dari- pusat kemakmuran dunia di abad-21 mendatang.
b.	Usulan Visi Ekonorni Bangsa: Indonesia Incorporated -
Beberapa elemen penting yang mendasari formulasi visi ekonomi Indonesia di abad-21 antara lain adalah:
1)	Pergeseran kebijakan kepemerintahan (governance) dari yang lebih bersifat sentralistik - inward looking ke arah desentratistik - outward looking.
2)	Reformasi haruslah menghasilkan bangunan ekonomi yang dilandaskan pada kekuatan ekonomi rakyat ringan kelas menengah yang besar. Model ekonomi dan teknologi yang dikembangkan harus digali dan berakar pada nilai-nilai budaya kekeluargaan serta menyentuh kepentingan rakyat Indonesia.
3)	Bangunan ekonomi yang unggul harus dibangun berdasarkan potensi sumberdaya alam yang ada dan didukung oleh kemampuan iptek domestik yang kuat. Dengan demikian, national resource-based economy dengan inti agroindustri dan agrobisnis merupakan entry point yang cukup rasional bagi pengembangan keunggulan ekonomi nasional.
4)	Adanya pluralitas pelaku ekonomi dalam suatu sinergi nasional dan tidak menimbulkan ekonomi yang dualistis, dalam arti bahwa tidak terjadi dikotomi antara ekonomi rakyat (dalam arti sempit) dan ekonomi konglomerasi, namun terintegrasi secara harmonis. Dengan pola demikian, seperti halnya pengalaman Jepang dan Taiwan, outsourcing dan subcontracting dari konglomerat kepada UKM akan menjadi tuntutan ekonumi internal perusahaannya.
5)	Otonomi daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah, manajemen pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Indonesia bersinergi dan terintegrasi dengan berbagai kecenderungan perdagangan intraregional dan keberadaan pusat-pusat pertumbuhan regional dan global lainnya.
6)	Adanya kesadaran kampung global, dalam arti ia memberikan konsekuensi bahwa adalah tidak relevan lagi untuk mendikotomikan antara pasar domestik dan pasar manca negara. Jika faktor-faktor produksi, pemasaran dan distribusi sudah memperhitungkan ini, maka yang terjadi adalah efisiensi nasional dan, di samping menjadi pemain global, kita akan menjadi tuan rumah di negara sendiri (seperti kasus Jepang).
Dalam konteks formulasi visi ekonomi Indonesia di abad-21, semua potensi rakyat Indonesia pertu dimanfaatkan secara sinergik dalam bentuk gerakan bersama, yang dapat disebut suatu "Indonesia Incorporated". Berdasarkan gagasan ini, baik sektor informal, UKM, konglomerat beserta kalangan birokrat, peneliti dan para diplomat Indonesia di seluruh dunia berusaha membuat sinergi agar menghasilkan kinerja terbaik di pasar global. Indonesia incorporated (Indocorp) dapat diformulasikan sebagai suatu masyarakat ekonomi Indonesia yang berorientasi "keluar" (outward looking), dibangun oleh massa UKM yang besar, kuat, efisien dan sangat teknokratis (highly science and technologybased small-medium enterprise) dengan forward and backward linkage yang erat dengan pelaku ekonomi konglomerasi nasional, dengan industri inti yang berbasis pada kekuatan domestik yang didukung potensi sumberdaya alam, khususnya agroindustri dan agrobisnis. Indocorp berakar pada nilai-nilai budaya asli Indonesia dan adaptif terhadap nilai-nilai modern yang berasal dari kebudayaan lain yang mendukung, menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi daerah yang sinergis dengan perkembangan globalisasi dan regionalisme.
2.4.	Menuju Keunggulan Ekonomi Indonesia 
a.	Keunggulan ekonomi Indonesia: sebuah utopia ?
Lima tahun lalu, banyak lembaga internasional mempublikasikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi yang terburuk di dunia dan dengan tingkat daya saing yang rendah. Bahkan pada tahun 1998 yang lalu. the "world competitiveness report" menempatkan Indonesia pada urutan 41 dari 43 negara yang diteliti, jauh. lebih rendah dari Malaysia dan Thailand. Laporan serupa pada tahun 1996 menyebutkan bahwa daya saing SDM Indonesia terpuruk pada urutan ke-45, di bawah Singapura (8), Malaysia (34), Cina (35), Filipina (38), dan Thailand (40).
Menurut Paul Krugman, ekonom asal Harvard, "gunung es" masalah ekonomi Indonesia - seperti halnya yang berlaku pada negara-negara yang disebut the emerging market lainnya di Asia Timur dan Tenggara - lebih disebabkan oleh kekuatan luar (dengan utang, investasi langsung perusahaan asing, dan a!iran kapital swasta asing), ketimbang didorong oleh kekuatan endogen (kekuatan dari dalam negeri).
Kendati pembangunan selama tiga puluh tahun telah menghasilkan transformasi struktur produksi dari ekonomi agraris menjadi industrial, struktur ketenagakerjaan (employment) masih didominasi tenaga kerja pertanian, yaitu berkisar antara 40 - 50 % sejak 1990 . Walaupun sumbangan terhadap PDB sektor manufakturing mefebihi sektor-sektor lainnya , industri yang dibangun masih sangat dangkal - dalam arti teknologi yang dikuasai masih belum signifikan serta SDM yang terlibat masih didominasi pekerja unskilled labor.
Krisis yang menimpa Indonesia terutama dipicu oleh kurangnya dukungan regulasi, tidak tearahnya investasi (bubbie economy), rendahnya daya saing yang kini makin terancam oleh apa yang   dideskripsikan sebagai the "nut cracker economy  merupakan suatu mekanisme persaingan yang dilandasi semata-mata oleh keunggulan komparatif tenaga buruh murah dan teknologi yang rendah, seperti halnya pada industri garmen, sepatu, dan sejenisnya. Dalam persaingan global, khususnya dalam merebut pasar Amerika dan Eropah, posisi Indonesia akan terjepit bagaikan berada pada suatu nut cracker, di satu sisi oleh Cina dan India yang mempunyai teknologi yang lebih baik dan ongkos produksi yang lebih murah, dan di sisi lain oleh negara-negara Afrika dan Bangladesh yang mempunyai biaya produksi lebih murah.
Mengelola keunggulan ekonomi masa depan adalah mengelola variabel-varlabel strategis, struktural dan ketidakpastian (uncertainty). Dalam menyusun skenario masa depan yang antisipatif dan mengurangi resiko kegagalan serta mendukung keberhasilan kebijakan pemerintah, perlu diidentifikasi kekuatan-kekuatan kunci (key forces) terhadap kinerja ekonomi baik saat ini maupun pada masa depan. Selanjutnya diidentifikasikan pula faktor-faktor lingkungan makro (driving forces) yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap "key forces" tersebut dan seberapa besar derajat ketidakpastiannya (uncertainty) yang perlu diantisipasi di dalam skenario.
b.	Kekuatan-kekuatan kunci
Untuk membangun dan mengelola ekonomi Indonesia abad-21 sesuai visi yang ditetapkan dapat distrukturkan kedalam 5 (lima) kelompok variable yaitu stabilisasi politik, stabilisasi makro ekonomi, reformasi sektor publik, reformasi sektor swasta dan reformasi sektoral dan regional.
1.	Stabilisasi politik
Stabilisasi politik merupakan syarat fundamental menuju pembangunan ekonomi. Outcome stabilisasi politik adalah terlaksananya demokrasi dan munculnya pemimpin politik yang berakar dan didukung rakyat.
Melihat trend maupun hasil pooling beberapa mass media yang ada pemerintahan mendatang diperkirakan akan berbentuk koalisi partai-partai reformis. Dengan demikian key forces yang sangat menentukan kedepan adalah kapabilitas pemerintah yang baru dalam menyusun dan melaksanakan agenda reformasi dan mensosiatisasikan visinya kepada masyarakat.

2.	Stabilitas makro ekonomi
Seperti halnya stabilitas politik, stabilitas makro ekonomi merupakan faktor fundamental. Stabilitas makro ekonomi berperan untuk mendorong pertumbuhan ekspor dan daya saing, tranformasi sektor pertanian, pertumbuhan industri, serta mengurangi kemiskinan melalui pembangunan semua sektor secara berkelanjutan dan berimbang (growth with equity).
Selain itu stabilitas makro ekonomi harus diarahkan untuk repositioning Indonesia yang saat ini kurang kompetitif karena kondisi nut cracker economy, ketertinggalan dalam aplikasi teknologi maupun sistem insentif, dan tenaga kerja murah yang selama ini menarik investor asing. Dengan demikian, kebijakan makro ekonorni harus dapat mendukung pemasaran global abad 21.
Stabilitas makro ekonomi meliputi pengendalian inflasi, neraca pembayaran dan DSR, serta utang. Ini mencakup pula eliminasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai tukar dan pengendalian harga (price control), stabilisasi nilai tukar, menghilangkan trade barriers, disiplin fiskal, menurunkan inflasi, berkembangnya pasar modal (capital market), kebijaksanaan pendayagunaan sumberdaya alam dan SDM, judicial system serta penyediaan infrastruktur.
Secara umum "key forces" stabilitas makro di atas dapat diperkirakan kecenderungannya (predetermined), karena sudah diagendakan oleh pemerintah dan akan diteruskan oleh pemerintah yang baru karena adanya kesepakatan dengan IMF dan lembaga-lembaga donor internasional. Dengan demikian "key force" yang sangat perlu mendapat perhatian dalam rangka menyusun scenario adalah arah kebijakan ekonomi makro pemerintah Yang akan datang. Pemerintah Indonesia perlu memperhitungkan kondisi yang ada saat ini antara lain lemahnya daya saing, ketersediaan sumberdaya, kemampuan teknologi, dan geografis_ Di lain pihak, WT0 dan AFTA mengharuskan pemerintah harus mengantisipasi perkembangan pasar Asia Timur, yang juga sedang mengalami kemunduran, perkembangan negara kompetitor dan faktor-faktor global lainnya yang bersifat tidak pasti (uncertainty).
3.	Reformasi sektor publik
Salah satu faktor fundamental lainnya yang saat ini menjadi isu nasional karena merupakan penyebab krisis dan melemahkan daya saing perekonomian adalah sektor publik. Reformasi sektor publik harus merupakan prioritas (short term to medium term) diarahkan untuk tercapainya pemerintahan yang kuat, bersih dan efisien (good governance), transparan, dan akuntabel.
Beberapa "key forces" dalam rangka reformasi sektor publik adalah pemberantasan KKN, meningkatkan partisipasi sektor swasta di: dalam pelayanan dan pengadaan infrastruktur, kebijaksanaan persaingan perdagangan, peningkatan pelayanan masyarakat, reformasi perpajakan, desentralisasi dan reformasi birokrasi.
4.	Reformasi sektor swasta
Sektor swasta seharusnya adalah tulang punggung perekonomian nasional yang berorientasi ekspor. Tanpa peningkatan ekspor yang berarti ke depan Indonesia tidak akan mampu keluar dari perangkap defisit neraca pembayaran yang telah menjadi kronis selama pemerintahan Orde Baru.
Untuk tujuan tersebut beberapa "key forces" yang perlu diagendakan adalah penyelesaian hutang swasta agar kembali liquid dan mampu membayar hutangnya dan berproduksi, dukungan teknologi dan informasi yang market driven, melanjutkan proses privatisasi sektor publik, modernisasi infrastruktur, meningkatkan partisipasi swasta dalam ekonomi, peningkatan manajemen dan pemasaran sektor swasta di Asia. Kemitraan UKM dengan konglomerat, termasuk pengusaha etnik Cina yang menguasai 70-75% asset dan mengontrol 17 dari 25 group bisnis terbesar perlu ditingkatkan. Jaringan  sektor swasta Cina Indonesia adalah bagian dari the overseas chinese networks yang meliputi jaringan pemasaran dan capital yang sangat kuat. Hal ini dibuktikan bahwa 75% investasi di Cina dibiayai oleh jaringan ini, dan diperkirakan 15% dari jumlah tersebut berasal dari Asia Tenggara. Oleh karena itu keterlibatan peningkatan peran swasta ethnic Cina di Indonesia adalah merupakan "key forces" yang sangat menentukan di dalam rangka reformasi sektor swasta.
5.	Reformasi sektoral dan regional
Reformasi sektoral dan regional merupakan agenda jangka pendek dan panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat lapisan bawah agar terjadi proses pembangunan ekonomi yang berlandaskan growth with equity.
Beberapa key forces dalam rangka reformasi sektoral dan regional adalah tersedianya jaring pengaman sosial, terbukanya pasar tenaga kerja yang fleksibel, restrukturisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan sistem keamanan, rekonversi industri, restrukturisasi sistem perbankan, kebijaksanaan subsidi dan penyediaan bahan makanan, kebijakan UMR yang layak serta peningkatan peran sektor-sektor strategis khususnya pertanian.
c.	Gaya-gaya pendorong ("Driving forces")
Berdasarkan uraian terdahulu dapat disimpulkan beberapa driving forces, yaitu key forces yang sangat berpengaruh dan diperkirakan masih akan berlaku terhadap kinerja keunggulan ekonomi Indonesia abad-21, yaitu:
1.	Kemampuan (kapabilitas) pemerintah hasil pemilu 1999 dalammengagendakan dan melaksanakan isue-isue reformasi 
2.	Arah kebijaksanaan ekonomi makro pemerintah dalam pasar global abad-21
3.	Reformasi birokrasi sebagai eksekutif pemerintah, sebagai titik sentral pembangunan yang berpengaruh langsung pada sektor-sektor lainnya.
4.	Pendayagunaan sektor ' swasta ethnic Cina yang sangat berperan secara nasional maupun internasional (the Overseas Chinese Network).
5.	Reformasi sektor pertanian sebagai landasan resources based industries yang merupakan comparative-competitive advantage Indonesia di masa depan.
d.	Negara dan masyarakat Indonesia dalam kampung global
Abad 21 adalah abad bersatunya dunia dalam kampung global yang sarat dengan ketidakpastian, penuh dengan paradoks, peluang dan tantangan. Dalam merencanakan masa depan, diperlukan beberapa pilar dalam membangun perekonomian Indonesia : 
1).	Berlangsungnya proses demokratisasi dengan kelembagaannya menurut proses check and balance untuk menghindari distorsi dalam kehidupan kenegaraan dan perekonomian, termasuk KKN.
2).	Terciptanya pemerintahan yang bersih, kuat dan efisien (good governance).
3).	Realisasi dan pelaksanaan sepenuhnya dari proses desentralisasi dan otonomi yang diperluas yanq menjamin distribusi kekuasaan dan redistribusi kekayaan antara pusat dan daerah.
4).	Kebijakan moneter dan fiskal yang berpihak pada pembentukan kelas menengah yang besar.
5).	Marketisasi ekonomi yang mendorong seturuh pelaku pasar (yang plural) dengan mengindahkan signal-signal pasar dan terciptanya kompetisi yang sehat, sehingga terdapat efisiensi baik dalam tingkat makro maupun mikro.
6).	Berperannya koperasi sebagai institusionalisasi pasca kapitalisme ala abad pertengahan yang tampil dalam bentuk konglomerasi, monopoli, kartel, KKN, dan perburuan rente jangka pendek.
7).	Dukungan penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi untuk menghasilkan teknologi yang dapat mendorong ekonomi rakyat, khususnya yang berbasis pertanian dengan inti agrobisnis dan agroindustri.
8).	Pelaksanaan secara tuntas reformasi agraria untuk menjamin akses rakyat ke sumber-sumber agraria, baik lahan, perairan, udara maupun ekologi yang sehat.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta analisis beberapa kekuatan kunci dan kekuatan pendorong, disusun suatu skenario masyarakat multi partai untuk Indonesia 2025. Skenario ini dibuat berdasarkan asumsi bahwa pemilu 1999 berlangsung sah dan sukses, menggambarkan beberapa alternatif perwujudan ekonomi rakyat yang demokratis yang mendukung terjadinya mekanisme pasar yang sehat.
Pemilu yang jurdil dan tuber akan mengantarkan Indonesia pada masyarakat multipartai. Pemilu juga diharapkan akan menghasilkan lembaga legislatif dan yudikatif yang mandiri dan berfungsi dalam menjalankan proses demokratisasi. Koalisi yang membentuk pemerintah baru, bersama lembaga yudikatif dan legislatif dalarn melakukan reformasi dan penegakkan hukum, pada gilirannya akan menghasilkan good governance.
Agenda mendesak dari pemerintah baru, yaitu: stabilisasi ekonomi makro, restrukturisasi perbankan dan korporasi, dan pembenahan kemampuan fiskal negara secara serius akan membangkitkan kepercayaan domestik dan internasional. Bantuan asing dalam kerangka IMF, yang akan berakhir tahun 2000, tetap masih diperlukan dalarn rangka penguatan sisi penerimaan. Kemampuan fiskal negara masih dihadang beban berat di sisi pengeluaran untuk subsidi, alokasi perimbangan keuangan daerah yang makin lmeningkat, rekapitalisasi perbankan, pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri, dan biaya rutin gaji dan belanja pegawai. Sementara penerimaan berupa pajak dan dari migas juga masih merupakan ketidakpastian karena berbagai faktor.
Akumulasi kepercayaan terhadap governance di Indonesia akan mengundang investor asing, baik dalam bentuk investasi langsung maupun portofolio. Tidak tertutup kemungkinan repatriasi dari pelarian modal yang terjadi selama krisis. Ini seluruhnya akan menggerakkan kembali sektor riil. Pada gilirannya, diperlukan kebijakan yang memihak (affirmative action) dari pemerintah dalam bidang moneter dan fiskal untuk menunjang pembentukan kelas menengah baru yang besar dan kuat. Kelas menengah ini adalah para UKM yang terutama bergerak dalam sektor pertanian dan sumberdaya alam lain, yang didukung oleh kemampuan iptek domestik yang kuat. Otonomi yang diperluas akan memberikan pemerintah daerah keleluasaan dalam menentukan kebijakan pengelolaan kekayaan sumberdaya alamnya dalam rangka mendukung kegiatan usaha dari para ukm yang membentuk kelas menengah tersebut.
Melalui beberapa pemilu yang prosesnya makin lama makin sehat dan dewasa, proses demokratisasi akan berjalan menuju masyarakat multi partai dengan tiga kemungkinan bentuknya.
1)	Skenanio masyarakat pasar bebas (free market society) 
Pembentukan skenario ini merupakan manifestasi penciptaan masyarakat teknokratis. Masyarakatnya telah sampai pada tingkat yang relatif homogen, rasional, dan "bebas nilai" dengan peran iptek yang sangat menentukan. Dalam masyarakat ini, peran nilai (apalagi nilai tradisional) retatif sangat terbatas.
Dengan struktur dan budaya yang demikian, penciptaan masyarakat demokratis, rasional, peran minimum negara, sekuler serta berlakunya supremasi hukum yang disertai peran iptek yang spektakuler - yang menjadi dasar terjadinya masyarakat pasar bebas. - sangat kondusif dan menjadi contoh bagi negara berkembang, termasuk dalam mengembangkan UKM yang merupakan manifestasi model pemberdayaan ekonomi rakyatnya.
Untuk kasus Indonesia, adalah tak mudah untuk mengikuti pola masyarakat pasar bebas ini, mengingat keterkaitan dengan masa lalu yang sangat kental, peran agama serta nilai-niiai tradisional yang sangat kt;at serta tingkat pluralitas yang tinggi.
2)	Skenario state-led development
Dalam skenario masyarakat dengan model state-led development atau capitalist development state - dengan contoh terkenalnya jepang - mekanisme pasar dan sektor swasta berjalan dengan sehat, tapi setelah negara (yang bersih dan efisien) menetapkan tujuan jangka panjang (dalam berbagai strategi untuk menguasai pasar global). Dengan demikian, antara negara, swasta dan elemen lainnya cenderung bekerjasama - seperti yang terkenal dengan ungkapan Japan Incorporated - tanpa menimbulkan ekses yang besar untuk timbutnya KKN.
Dalam tataran sosial yang demikian, ekonomi rakyat sangat berkembang melalui peran negara dan pasar yang sehat dan seimbang, dengan bentuk-bentuk kemitraan sejati yang terkait dengan konglomerasi (zaibatsu, keidancen). Dalam kondisi demikian, secara makro, struktur distribusi pendapatan masyarakat Jepang termasuk salah satu yang terbaik di dunia. Pada jaman Orde Baru, dengan kekuatan GOLKAR Indonesia pada dasarnya ingin menerapkan model Jepang (yang memiliki partai dominan LDP). namun karena tingkat KKN dan distorsi pasar yang besar disertai proses politik yang non-demokratis, maka akhirnya kebangkrutan ekonomi dan politiklah yang terjadi.
3)	Skenario civil society ala Eropah Barat dan Utara.
Kendati para ahli kerap mengkategorikan Eropah Kontinental sebagai manifestasi masyarakat sekuler, sesungguhnya agama, nilai lama dan aspirasi ideologis terinternalisasikan pada "sistem multipartai". Kehidupan masyarakat demokratis dengan banyak partai berbarengan dengan berfungsinya ekonomi pasar, difasilitasikan oleh proses kemandirian peran masyarakat yang diwujudkan dengan terdapatnya peran swasta, koperasi, serikat buruh yang menampung berbagai aspirasi petani, nelayan dan buruh industri serta gerakan koperasi di mana mereka masing-masing terwakili dalam partai politik. Dengan demikian ekonomi rakyat terjamin kepentingannya karena secara struktural semua partai politik memiliki kaitan sistematis dengan unsur-unsur petani dan buruh industri.
Melihat antusiasme dan eforia pemilu 1999, akan ada kecenderungan ideal bagi Indonesia untuk menuju kehidupan masyarakat- multipartai ala Eropah. Namun-demikian; tarlalu dini untuk membandingkan realisasinya dalam waktu dekat, mengingat tingkat kesadaran politik masyarakat Indonesia yang masih rendah.
Dari ketiga skenario tersebut, terdapat cukup besar kemungkinan terwujudnya kembali adopsi model Jepang, tetapi dengan prakondisi pemerintahan dan birokrasi yang telah direformasi sehingga terbentuk good governance.
2.5.	Strategi Membangun Keunggulan Ekonomi Bangsa.
Pemilu 1999 merupakan faktor kritis, sebagai kekuatan pengungkit utama bagi keberlangsungan negara, tidak saja politik, tetapi juga berbagai dimensi lainnya yaitu ekonomi, sosial-budaya, hukum dan iptek. Kendati berbagai indikator ekonomi makro saat ini teiah menunjukkan perbaikan, dalam arti bahwa bagian terburuk dari krisis telah dilewati dan perekonomian telah mencapai titik terendah, masih dipertanyakan apakah perbaikan dalam indikator makro ekonomi tersebut mencerminkan kinerja ekonomi Indonesia, ataukah memang ada faktor-faktor non-ekonomi lainnya.
1.	Strategi jangka pendek
a.	Agenda Utama
Pemulihan kepercayaan dianggap merupakan agenda mendesak, khususnya bagi pemerintahan baru pasca pemilu. Kepercayaan dan pemulihan rasa keamanan pada gilirannya akan menurunkan biaya transaksi secara keseluruhan dan akan meningkatkan daya saing. Selanjutnya; empat agenda utama dafam rangka pemulihan ekonomi jangka pendek.adalah:
1)	Stabilisasi ekonomi makro berupa pengendalian inflasi, stabilisasi nilai tukar rupiah; pengendalian transaksi berjalan, pengendalian lalu lintas moneter.
2)	Melanjutkan restrukturisasi perbankan dan perusahaan. Rekapitalisasi, manajemen aset BPPN, negosiasi dengan pada debitur bermasalah.
Arah kebijakan perbankan di masa mendatang seyogyanya dipadukan dengan arah kebijakan ekonomi nasional yang dapat memulihkan kepercayaan masyarakat kepada perekonomian Indonesia, termasuk kebijakan-kebijakan lainnya di bidang moneter, fiskal dan sektor riil. Khusus di bidang perbankan diharapkan untuk penyehatan sistem perbankan nasional di antaranya adalah mempercepat restrukturisasi, penerapan kehati-hatian perbankan, memperkuat fungsi pengawasan termasuk law enforcement disamping juga penyempurnaan ketentuan dan perangkat hukum, termasuk pemberian independensi kepada bank Indonesia berdasarkan undang undang. Kebijakan perbankan dalam jangka pendek memang berfungsi untuk secepatnya mengatasi masalah insolvency, sehingga kebijakan rekapitalisasi yang diambil berupa financial restructuring. Kebijakan yang cepat ini sangat diperiukan untuk mengembalikan perbankan sebagai lembaga intermediasi yang dipercaya.
3)	Pembenahan fiskal (fiscal sustainability), khususnya dalam rangka menyeimbangkan sisi penerimaan dan pengeluaran. Sejumlah ketidakpastian menghadang di sisi penerimaan, yaitu dari pajak dan penerimaan dari penjualan migas: Sementara di sisi pengeluaran, pemerintah yang akan datang akan dihadapkan pada sejumlah ketidakpastian yang berkenaan dengan alokasi dana dalam rangka perimbangan keuangan pusat-daerah, berbagai subsidi, rekapitalisasi perbankan, dan pengeluaran belanja pegawai. Kombinasi seturuh faktor ini menyebabkan tekanan pada ketergantungan pada bantuan luar negeri (IMF, ADB, World Bank, dan sebagainya) tetap tinggi. 
4)	Kebijakan fiskal dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan lebih diarahkan pada membiayai hasil (outcome and impact orientation) ketimbang membiayai masukan seperti yang telah lama menjadi praktek selama Orde Baru (financing the outcome, not the input). 
b.	Isu-Isu Kritis
Dalam rangka membangun keunggulan nasional untuk penguasaan pasar global, beberapa isu kritis perlu mendapat perhatian. Langkah-langkah jangka pendek (stabilisasi makro ekonomi, restrukturisasi perbankan dan korporasi, dan pembenahan - kemampuan fiskal negara) di atas perlu diarahkan pada beberapa isu kritis berikut.
1)	Penerapan berbagai kesepakatan AFTA, APEC dan juga yang diatur dalam WTO menghendaki tidak adanyanya dikotomi antara pasar domestik dan pasar manca negara. Karenanya efisiensi berbagai faktor produksi, pemasaran, distribusi dan penjualan hendaknya mengacu pada satu standar ekspor yang ketat.
2)	Mekanisme persaingan global di antara sesama negara berkembang, khususnya sebagai konsekuensi dari skenario nut cracker economy, memerlukan beberapa upaya yang mendesak yaitu:
a)	Upaya diversifikasi pasar selain pasar "tradisional" yang sangat kompetitif yang selama ini menjadi tujuan ekspor (Jepang, Eropa, Amerika Serikat). Posisi khusus Indonesia sebagai negara pemrakarsa gerakan non-blok dan anggota yang disegani dafarn OKI perlu ditindaklanjuti dengan berbagai langkah diplomasi dagang. Statistik ekspor Indonesia (label 5) ke negaranegara tersebut (Afrika, Timur Tengah, Asia Kecil, Asia Selatan, bekas Uni Soviet dan sebagian China) menunjukkan peluang besar untuk terus dapat dikembangkan.
b)	Penyehatan sektor produksi industri yang berorientasi ekspor dan terkena krisis oleh karena peningkatan nilai tukar dolar dan tingginya bunga SBI pada saat-saat awal penyehatan perbankan. Berbagai industri ini saat ini berproduksi dibawah kapasitasnya. Penyehatan industri kategori ini (tekstil, garmen, sepatu, dan sebagainya) - akan membantu kemampuan fiskal negara dari sisi penerimaan dalam waktu dekat.
c)	Peningkatan penguasaan teknologi yang mendukung UKM sebagai bagian dari kelas menengah baru yang berorientasi ekspor dalam rangka bersaing dengan negara-negara penghasil teknologi yang murah (Cina, India).
d)	Penyempurnaan pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari strategi modal sumberdaya manusia (human capital) yang berorientasi "keluar" (enterpreneurial outward looking), sebagai bagian dari upaya pembentukan ketas menengah yang kuat dan besar.
3)	Reformasi birokrasi yang merupakan kekuatan penentu bagi sukses tidaknya pelaksanaan berbagai kebijakan, khususnya keberpihakan kepada ekonomi rakyat yang memfokuskan pada pembentukan kelas menengah yang besar dan kuat. Reformasi birokrasi memerlukan pergeseran model mental guna menghasilkan sistem administrasi publik yang lentur dan kenyal, ramping, efisien, menghasilkan ketimbang membelanjakan (earning than spending), dan mampu bergerak cepat dan proaktif.
4)	Meninjau ulang dan internalisasi secara optimal anggaran pembangunan (DIP) ke dalam anggaran rutin (DIK) untuk mendapatkan efisiensi anggaran dan mencegah kebocoran.
2.	Strategi jangka panjang
Dalam jangka menengah - panjang perlu dicari model ekonomi alternatif untuk Indonesia yang berakar pada nilai-nilai budaya dan bersumber pada keunggulan komparatif dan kompetitif nasional, utamanya sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. letak geografis yang menguntungkan dari sudut geopolitik dan geoekonomi, serta kekayaan budaya lokal, sumberdaya alam dan lingkungan yang inheren dengan faktor-faktor spasial harus menghasilkan sinergi yang optimal secara nasional. Dalam jangka panjang, beberapa langkah yang perlu ditempuh:
1)	Mempertahankan kemampuan fiskal negara, khususnya sehubungan dengan utang-utang Iuar negeri. Mengingat Indonesia adalah negara pengutang terbesar di dunia, perlu diupayakan untuk melakukan negosiasi kepada negara-negara kreditor untuk menjadwal kembali utang-utang yang telah atau bakal jatuh tempo. Tak tertutup kemungkinan untuk menegosiasikan kembali berbagai persyaratan yang dipandang memberatkan dalam jangka menengah - panjang.
2)	Pelaksanaan azas pembangunan growth with equity secara baik dan benar. Model-model redistribusi pendapatan yang sesuai dengan Indonesia perlu dicari. Implikasi dari ketiga skenario yang dikemukakan dalam bab sebelumnya perlu dikembangkan terus. Khusus yang berkenaan pembangunan daerah dalam rangka pemberian otonomi yang diperluas, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) perlu dimengerti dan dipahami secara benar oleh perencana dan aparat pemda. Paling tidak 4 faktor utama harus diperhatikan dalam konteks pembangunan berkelanjutan employment (economy),  environment (ecology), engagement (participation), dan equity (democratization). Pembangunan daerah pun perlu mempertimbangkan identitas (ekonomi) setiap daerah, dan antara satu dengan lainnya dapat bersinergi secara totalitas dalam tingkat nasional
3)	Forward dan backward linkage antara para kelas menengah UKM dengan konglomerasi dalam rangka penguasaan pasar global.
4)	Reformasi kelembagaan, khususnya yang menyangkut birokrasi dan pelayanan publik.
5)	Reformasi hukum sebagai antisipasi dari berbagai kemungkinan bentuk masyarakat ekonomi yang bakal terbentuk, sejalan dengan berbagai skenario yang telah dikembangkan di atas.