BAB IV
MEMBERDAYAKAN IPTEK SEBAGAI
KUNCI PEMBANGUNAN BANGSA

4.1.	Selayang Pandang Pengelolaan IPTEK 
4.1.1.	Pandangan Umum
Pembangunan IPTEK sebagai bagian yang integral dengan pembangunan nasional, harus secara jangka pendek dan menengah, tanggap menghadapi perubahan kondisi dan situasi akibat krisis sehingga muncul tatanan baru kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara jangka panjang, pembangunan IPTEK perlu diarahkan untuk mendorong pembangunan bangsa secara berkelanjutan, khususnya dalam rangka menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Dengan demikian, reformasi di bidang IPTEK tidak sekedar mengkaji ulang kebijaksanaan dan program IPTEK, tetapi lebih bersifat revitalisasi kebijaksanaan dan program IPTEK untuk memecahkan berbagai masalah mendesak dan masalah strategis yang dihadapi bangsa.
Peran IPTEK dalam pembangunan suatu bangsa demikian penting, terbukti dari keunggulan negara-negara maju. Namun, pembangunan dan perkembangan IPTEK sangat ditentukan oleh kondisi ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya, yang kesemuanya itu harus mendapat perhatian secara proporsional untuk menumbuh kembangkan lingkungan IPTEK yang kondusif.
Menurut pemikiran Parapak (PAR-1999), reformasi IPTEK memiliki dua  dimensi utama, yaitu reformasi karena perkembangan IPTEK itu sendiri dan reformasi berbagai bidang karena kemajuan teknologi. Keunggulan dan daya saing abad ke 21 akan sangat ditentukan oleh kompetensi pemilihan teknologi tepat guna dan kompetensi pengelola informasi. Di samping itu pemanfaatan teknologi informasi akan sangat mempengaruhi pola informasi, pola komunikasi, efisiensi, dan efektivitas sektor publik maupun sektor bisnis.
Salah satu penentu utama keberhasilan pembangunan IPTEK adalah dukungan sungguh-sungguh dari pemerintah seperti yang ditunjukkan oleh pemerintah Australia Barat dengan West Australia Government Support Programs for Science and Technology yang secara nyata mendorong kegiatan IPTEK di negerinya. Disisi lain, ASTEC (Australia Science, Technology and Engineering Council) mengembangkan suatu strategi IPTEK jangka panjang untuk Australia. Dalam strategi yang dikembangkan tersebut terlihat bahwa dalam pengembangan IPTEK mereka telah mengidentifikasi enam isu utama yang memberi arah pembangunan IPTEK Australia sampai tahun 2010 (ASTEC,1996) yaitu kebutuhan untuk:
•	Menumbuhkan inovasi dan kewirausahaan;
•	Menggugah masyarakat sadar teknologi;
•	Memanfaatkan peluang dari globalisasi;
•	Melestarikan lingkungan alam;
•	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan;
•	Membangun sistem IPTEK yang berorientasi ke depan.
Isu-isu strategis ini tampaknya sangat gayut juga bagi Indonesia dan perlu mendapat perhatian dalam pembangunan IPTEK di Indonesia.
Dalam kaitan yang lebih luas; Cass & Schwartz (CAS-1999) menggambarkan 6 kekuatan utama yang paling potensial menentukan perkembangan Asia, karenanya berpengaruh terhadap perkembangan IPTEK di Indonesia, yakni:
•	Sumber daya dan pengaruh jaringan Cina perantauan;
•	Tekanan yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang cepat;
•	Ketidakpastian keamanan regional;
•	Perdagangan intraregional dan arus modal;.
•	Pola perkembangan (emerging pattern) pembangunan subregional;
•	Pengaruh dominan kapitalis monolitik.
Dari uraian ringkas di atas, jelas bahwa pembangunan IPTEK harus ditujukan untuk membentuk ketahanan dan keunggulan bangsa, khususnya dalam perekonomian global, agar bangsa Indonesia mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dengan tingkat perlumbuhan yang baik dan distribusi yang adil, tanpa menimbulkan beban yang dapat menghambat perkembangan generasi mendatang. Dengan demikian pembangunan IPTEK harus dapat secara efektif meningkatkan ketahanan nasional, khususnya di bidang ekonomi melalui peningkatan mutu dari nilai tambah produksi nasional, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk meningkatkan perolehan devisa.
4.1.2.	Pengelolaan IPTEK
Berdasarkan Keppres No. 60 Tahun 1998, Kantor Menristek mempunyai tugas dan fungsi membantu Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi. Ini berarti penanganan IPTEK berada dalam koordinasi Kantor Menristek .
Pelaksanaan tugas dan fungsi ini merupakan proses yang kompleks sehingga hanya dapat ditangani secara efektif dan efisien melalui interaksi yang selaras dan dinamis, baik hubungan internal maupun hubungannya dengan instansiinstansi lainnya (stakeholder dan pelanggan).
Sampai saat ini, kelembagaan ristek di Indonesia tersebar di banyak instansi, seperti Lembaga Penelitian di tiap Departemen, Lembaga Penelitian Non Departemen (LPND), Lembaga Penelitian di Perguruan Tinggi dan berbagai Unit Litbang Swasta. Lembaga Penelitian Non-Departemen itu sendiri masih terdiri dari banyak instansi, seperti LIPI, LAPAN, BATAN, BPPT, BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir), BPS, dan BAKOSURTANAL.
Dengan penyebaran seperti digambarkan di atas, masalah koordinasi dalam upaya mencapai efetivitas dan efisiensi, serta menghindari tumpang tindih menjadi sangat penting. Dalam kaitan ini, Kantor Menristek baru pada tahun 1999 ini  mengeluarkan satu panduan perencanaan strategis dan pengukuran kinerja yang dapat digunakan tiap unit organisasi penelitian untuk merencanakan manajemen keberhasilan, posisi saat ini, tujuan yang akan dicapai, cara mencapai tujuan tersebut dan cara mengukur kemajuan unit kerja.
Pengembangan IPTEK dengan cara lompat katak (leap frog) yang pernah dipraktekkan di Indonesia ternyata tidak berhasil. Menurut Mc Mullen dan Gunawar, (MCM-1999), salah satu sebab kejatuhan ekonomi nasional adalah karena Indonesia meniru model pengembangan IPTEK Jepang yang ingin mencapai kejayaan teknologi tingkat tinggi dalam waktu cepat. Model tersebut mempunyai banyak kelemahan seperti sifatnya yang terlalu monoton dan tidak responsif terhadap perkembangan pasar dunia. Di lain pihak, infrastruktur termasuk kesiapan kultur dan SDM di Jepang yang menghasilkan teknologi itu justru tidak ditiru Indonesia.
Selama krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia hingga sekarang ini, ternyata sektor pertanian, khususnya agrobisnis merupakan sektor yang paling tangguh. Berdasarkan kenyataan ini, dan mengingat sebagian besar rakyat Indonesia tinggal dipedesaan sebagai petani, peternak dan nelayan; sudah selayaknya para penentu kebijakan pembangunan di Indonesia memprioritaskan pembangunan bidang agroindustri dan agrobisnis dalam pembangunan IPTEK-nya.
Untuk dapat menumbuhkembangkan dan memanfaatkan peran lPTEK secara optimal untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara diperlukan suatu tatanan dan pelaksanaan Administrasi Negara/Publik yang profesional dan dedikatif, sehingga kebijakan-kebijakan negara yang berasal dari rakyat melalui wakil-wakilnya dapat terselenggara efektif dan efisien oleh "public servants" (pelaksana administrasi publik) untuk kepentingan rakyat itu sendiri.
4.2.	Profil dan Kinerja Pembangunan IPTEK Prareformasi
Pembahasan ringkas tentang profit dan kinerja IPTEK prareformasi dipandang perlu untuk dijadikan landasan pijak dalam rangka merumuskan gagasan ataupun saran tentang kebijakan dan program IPTEK nasional mendatang sbb :
4.2.1.	Kejadian yang berkembang
Produk hasil institusi IPTEK masih kurang dapat diandalkan, karena belum memiliki daya saing yang dapat menembus mekanisme pasar yang ada , dengan alasan :
•	Kecenderungan Industri cenderung mengimpor lisensi IPTEK dan pelaku IPTEK atau lembaga-lembaga litbang di lingkungan pemerintah kurang terdorong untuk memasarkan hasil R, D & E (Research, Developmen and Engineering)-nya.
•	Alih teknologi, adaptasi, integrasi, inovasi, perekayasaan, dan penemuan teknologi baru sangat terbatas, sehingga porsi pemerintah untuk upaya penggalian kemanfaatan sumberdaya-sumberdaya tersebut - bagi ketangguhan ekonomi nasional dan kesejahteraan bangsa Indonesia yang diridhai Tuhan YME. Dalam hubungan ini, pembangunam IPTEK bidang-bidang, ilmu bahan, kehidupan, kualitas lingkungan hidup, kebumian dan kelautan. serta sosial-budaya hendaknya menjadi fokus pembangunan IPTEK berkeunggulan tersebut. Secara lebih spesfik; penguasaan bidang ilmu kehidupan (termasuk bioteknologi), kualitas lingkungan hidup, dan sosial budaya setidaknya akan memandu kita kepada pemanfaatan sumberdaya alam (hutan, pertanian, dan perairan) secara berkelanjutan. Dalam jangka pendek, bahkan, penguasaan dan pemanfaatan IPTEK yang dapat menanggalkan ketertinggalan Indonesia dalam bidang pertanian, khususnya agroindustri, perlu mendapat perhatian untuk segera mengentaskan diri dari kesulitan ekonomi nasional.
Kegiatan pembangunan IPTEK juga harus diarahkan untuk meningkatkan mutu dan nilai tambah produksi nasional, baik untuk memenuhi kebutuhan berswasembada pangan (khususnya beras) dan kecukupan gizi maupun untuk memperbesar peluang meningkatkan ekspor. Peningkatan ekspor tersebut merupakan kebutuhan mutlak untuk menghasilkan devisa guna membiayai modal pembangunan nasional atau IPTEK, yang masih harus diimpor. Di pihak lain, keberhasilan di bidang produksi akan meningkatkan ketersediaan lapangan kerja yang kontributif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Pada masa ini semua instansi pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menyelenggarakan pelayanan yang efisien, efektif dan berkualitas tinggi, serta dapat menjawab permasalahan yang nyata. Sementara itu, ketersediaan anggaran makin terbatas. Hasil pengamatan menunjukkan perlu adanya pemfokusan program-program IPTEK di seluruh jajaran baik pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan kapasitasnya menjawab tantangan itu. Namun, sesuai dengan karakteristiknya, program-program IPTEK juga harus mampu mengantisipasi berbagai perubahan jangka panjang yang menimbulkan tantangan dan kesempatan bagi pelaksanaan pembangunan di masa mendatang, serta mengakumulasikan kemampuan IPTEK untuk menghadapinya. Oleh karena itu, perencanaan program-program IPTEK harus secara harmonis memadukan pendekatan top down: mission driven oriented management dan pendekatan bottom up , expert initiated activities. Apalagi kalau mencermati peranan industri-industri expor Indonesia yang terjepit oleh the Nutcracker, yakni di antara negara-negara yang berkemampuan memberikan factor cost rendah (misalnya Bangladesh serta nagara-negara Afrika) dan factor cost relatif rendah tetapi dengan teknotogi lebih tinggi (seperti Cina dan India).
Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa kata kunci yang perlu mendapatkan perhatian, baik bagi pihak pemerintah maupun pihak masyarakat, dalam rangka mengembangkan dan memanfaatkan IPTEK untuk kepentingan bangsa dan negara di masa depan.
1).	Koordinasi
Koordinasi memegang peranan penting dalam menangani program-program IPTEK untuk menjawab tantangan masa depan yang penuh dengan nuansa global: Koordinasi perencanaan program, koordinasa pengoperasian program dan koordinasi pengawasan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja program, koordinasi penataan kelembagaan, koordinasi pembinaan sumber daya manusia perlu segera dilakukan. Beberapa program terpadu yang terkendalikan secara terpusat seyogyanya terus dilaksanakan, sedangkan program-program baru yang melibatkan lembaga-lembaga daerah perlu dikembangkan untuk menumbuhkan potensi daerah dalam menunjang pelaksanaan, otonomi daerah. Sinergi positif melalui jaringan kerjasama antar pelaku IPTEK di sektor produksi, penelitian dan pendidikan serta pelaku IPTEK di sektor produksi, penelitian dan pendidikan serta unsur-unsur penunjangnya perlu segera dibentuk termasuk koordinasi sistem kelembagaan IPTEK secara terpadu untuk membentuk kemampuan R, D, & E, menumbuhkan kapasitas inovasi dan produksi, meningkatkan efektivitas pendidikan dan latihan, serta mempertajam kemampuan penyusunan kebijakan IPTEK.
2).	Tolok ukur keberhasilan
Tolok ukur keberhasilan penelitian, pengembangan dan rekayasa perlu diukur dari keluarannya berupa inovasi atau teknik produksi yang terterapkan di lapangan, dampak teknologinya yang meluas bagi kesejahteraan masyarakat serta kestrategisan sumbangan ilmiahnya untuk industri. Jadi tolok ukur keberhasilan haruslah dinilai dari laku dijualnya keilmuan tadi sehingga setiap kegiatan harus dapat menghasilkan produk nyata berupa karya ilmiah, paten atau prototipe serta proses teknik produksi yang dalam jangka pendek atau jangka panjang akan dimanfaatkan masyarakat banyak.
3).	Perkembangan global
Posisi Indonesia yang terjepit oleh the Nutctacker, .perlu ada penyelarasan dengan perkembangan global, dengan meningkatkan kompatibilitas pembangunan nasional untuk mengikuti perkembangan global. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk maksud ini, antara lain: dengan memantau berbagai aspek teknologi yang mempengaruhi perkembangan standar praktek perdagangan internasional, serta mempersiapkan dan membina perkembangannya di Indonesia, menerapkan teknologi produksi yang ramah lingkungan; meningkatkan pengelolaan kelestarian sumber daya alam dan iklim global; memapankan pengelolaan zone ekonomi eksktusif seperti garis batas, landasan kontinen, alur laut dan lain-lain.
Krisis yang dialami negara saat ini mengakibatkan banyak Perusahaan tidak mampu meneruskan kegiatan usahanya dan memutuskan hubungan kerja dengan pegawainya sudah dikupas sebelumnya. Walaupun pada saat ini Indonesia masih dapat menawarkan biaya produksi yang rendah, tetapi kurangnya kemampuan teknologi dan permodalan terutama pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) menyebabkan mereka sulit untuk bersaing. Karena investasi untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan serta rekayasa seringkali dianggap mengandung risiko tinggi perlu adanya insentif untuk menekan risiko tersebut; untuk memperbesar pangsa pasar, serta membentuk iklim yang kondusif bagi investasi jangka panjang, termasuk untuk mengatasi akibat-akibat masih terbatasnya kualitas kemitraan antara pelaku ekonomi dengan para pelaku riset.
4).	Sistem insentif
Sistem insentif akan mendorong, terjadinya kemitraan industri dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi untuk mengurangi tingkat risiko investasi. Bentuk insentif adalah dengan menyediakan dukungan pembiayaan (grant dan soft loan) serta keahlian bagi kegiatan penelitian, pengembangan dan rekayasa, dan perguruan tinggi. Bentuk lain adalah pemberian tax deduction kepada industri besar sebagai konpensasi atas biaya investasi penelitian, pengembangan dan rekayasa. Untuk menjalankan program sistem insentif, modus pembiayaan pada lembaga pengelola adalah dengan cara-cara sebagai berikut :
•	Hibah untuk penggunaan tenaga terdidik dan terampil, biaya pendamping untuk memperkuat pelayanan teknologi di lembaga IPTEK dan perguruan tinggi,
•	Hibah dan kredit lunak untuk kegiatan inovasi di Industri Kecil dan Menengah (IKM),
•	Kredit lunak untuk restrukturisasi sarana produksi,
•	Bantuan biaya untuk pembentukan konsorsium teknologi. 
5).	Reformasi dan restrukturisasi
Reformasi dan restrukturisasi instansi-instansi yang mempunyai kaitan dengan IPTEK merupakan salah satu "action with the highest leverage" dalam rangka membenahi sistem IPTEK di Indonesia. Dalam menuju keunggulan IPTEK nasional, tidak kurang pentingnya juga sistem manajemen dan kelembagaan IPTEK. Penelitian dasar dan terapan perlu dikembangkan di perguruan tinggi; penelitian terapan dan pengembangan serta pemanfaatan teknologi hendaknya merupakan titik berat program lembaga litbang nondepartemen (LIPI, BATAN, LAPAN, dan BAKOSURTANAL). Dalam rangka pemapanan daya inovasi nasional dengan semangat reformasi, diperlukan adanya keberanian untuk:
•	Menyederhanakan jumlah dan jenis„ lembaga-lembaga IPTEK yang ada saat ini;
•	Mempertajam visi, misi, tugas dan fungsi berbagai lembaga-lembaga IPTEK tersebut;
•	Memantapkan struktur fisik dan struktur manejemen lembaga-lembaga IPTEK;
•	Memperkuat koordinasi antara lembaga-lembaga tersebut, misalnya dengan membentuk lembaga/ kementerian/ departemen yang secara khusus mengelola pengembangan dan pemanfaatan IPTEK untuk menunjang ketahanan nasional secara jangka panjang.
Hal-hal yang merujuk pada reposisi kelembagaan IPTEK ini dimaksudkan agar kelembagaan IPTEK memiliki posisi yang strategik Dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dengan demikian, sistem budaya IPTEK dan ristek nasional akan menjadi lebih dinamis dan lebih efisien.
Sebagai salah satu konsekuensinya, keberadaan lembaga BPPT sebagaimana terlihat pada kegiatan yang telah dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai sampai sekarang perlu dikaji ulang. Di kalangan universitas, diperlukan pula adanya pembagian dan pengembangan dan pemfokusan kompetensi bidang-bidang penelitian, dalam rangka mengurangi tumpang-tindih bidang garapan serta meningkatkan. efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang ada.
Pemapanan daya inovasi nasional sangai penting untuk menciptakan kemandirian dan keunggulan IPTEK nasional. Kemitraan sinergis antara pihak pemerintah, universitas/ litbang, dan dunia usaha bukan saja dapat mempercepat pengembangan produk-produk baru dalam bentuk barang, jasa dan teknologi yang berdaya saing tinggi, tetapi juga akan mendorong berkembangnya IPTEK, pendidikan dan pemasyarakatan IPTEK itu sendiri. Model kemitraan dengan dukungan pemerintah seperti ini terbukti telah berhasil menjadi model rujukan bagi sektor industri di Perth, Australia Barat, yang disebut dengan Technology Park. Namun, yang penting dari kemitraan tersebut adalah sagaimana pembagian keuntungan dapat dilakukan karena kegiatan litbang dan perekayasaan produk biasanya memerlukan biaya yang besar, memerlukan waktu yang lama, dan melibatkan sumberdaya manusia yang mahal pula. Pembagian keuntungan tersebut berkaitan, antara lain, dengan hak paten atas penggunaan IPTEK dalam menghasilkan produk baru. Pengakuan hak paten ini hanya merupakan salah satu aspek dari sistem insentif yang harus dikembangkan, di dalam menuju keunggulan IPTEK nasional; yang juga mencakup apresiasi berupa pemberian. imbalan yang layak bagi peneliti, pengembang, dan perekayasa IPTEK.
6).	Lingkungan hidup 
Keserasian dan kesehatan lingkungan hidup dan penyelamatan sumber daya alam khususnya yang tak terbarukan (unrenewable) perlu pula mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Kerusakan lingkungan hidup dengan dihasilkannya polutan dari kegiatan industri dan produk IPTEK lainnya dan degradasi sumber daya alam akibat perilaku pemanfaatan IPTEK yang tidak ramah lingkungan akan merulatangkan bencana bagi kehidupan dan keberlanjutan ketahanan ekonomi negara. Efek rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global dan hujan asam yang merusak kehidupan makhluk biologis, misalnya, perlu diperlambat lajunya dengan menerapkan IPTEK yang ramah lingkungan. Dalam hubungan ini, penciptaan teknologi industri primer yang mampu mendaur ulang produk dan tanpa menghasilkan limbah (recycling and zero waste primary industrial technology) perlu digalakan sebagaimana yang terjadi di Jepang. Dalam bidang pertanian, penerapan teknologi daur ulang dan tanpa limbah ini dapat dilaksanakan dalam kesempatan pertama, lebih-lebih pada saat ini harga sarana produksi pertanian (khususnya agrokimia) yang diimpor sulit terjangkau oleh daya beli petaninya. Teknologi pertanian berkelanjutan dengan masukan eksternal rendah (LEISA, Low External Input and' Sustainable Agriculture) setidaknya perlu mendapat perhatian sebelum mampu menerapkan teknologi pertanian biologis (biological agriculture) atau pertanian organik (organic farming). Di tataran. permukiman, perlu mulai dipikirkan kemungkinan pembangunan perkampungan ekologis berbasis sistem pertanian yang berkelanjutan (eco-village), untuk mengimbangi rencana pembangunan agropolitan oleh Departemen Transmigrasi dan PPH (Direktorat Bina Program, Departemen Transmigrasi dan PPH, 1999) dan pembangunan kawasan industri masyarakat perkebunan (KIMBUN) oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan  yang kemungkinan akan berpendekatan techno-farming ketimbang eco-farming.
Untuk mencapai berbagai keunggulan IPTEK di atas, diperlukan adanya perubahan mental model bangsa Indonesia, khususnya pada pelaku, pemanfaat, dan pendukung IPTEK agar bersedia melakukan mental shift, lebih-lebih jika harus menghadapi reformasi struktur kelembagaan IPTEK yang ditawarkan di atas . Reformasi struktur kelembagaan tersebut akan berdampak pada pengalokasian dana dan sarana, dan mungkin prasarana dan kelembagaan lain yang terkait. Selain itu, diperlukan juga adanya pemahaman dan apresiasi, serta penyamaan visi (sharing vision) atas paradigma baru pembangunan IPTEK yang lebih menekankan pada keunggulan ilmu dan pengetahuan (science and knowledge) untuk mendayagunakan sumber daya (resources) dengan visi dan misinya yang baru pula. Tidak kurang penting adalah reformasi administrasi publik dalam bidang IPTEK ini untuk merealisasikan pembangunan yang berkelanjutan.
4.2.2.	Visi IPTEK Nasional
Walaupun Kementrian negara Riset dan Teknologi sudah berada di negara kita selama lebih dari 25 tahun, secara konkrit, Visi pembangunan IPTEK nasional baru dirumuskan dan disosialisasikan pada tahun 1999 ini sebagai berikut :
Terwujudnya suatu masyarakat sejahtera Indonesia yang dinamis peradabannya berdasarkan kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang manusiawi, guna menunjang perkembangan ekonomi bangsa yang berkeadilan serta secara nyata meningkatkan kualitas hidup dengan menjaga lingkungan dan sumber daya alam sehingga terjamin keberlanjutan pemanfaataannya.
Visi ini masih gayut untuk menuju keunggulan IPTEK masa depan demi pembangunan berkelanjutan. Namun agar lebih dapat berfungsi sebagai tenaga pendarong dalam pembangunan bangsa, diusulkan agar visi IPTEK nasional diubah sebagai berikut:
"Menjadikan IPTEK sebagai perangkat kunci dalam merancang dan melaksanakan dan mengendalikan program pembangunan nasional menuju kemandirian dan kesejahteraan bangsa Indonesia"
4.2.3.	Misi IPTEK Nasional
Kantor Menristek juga pada tahun ini merumuskan misi pembangunan IPTEK nasional sebagai berikut :
•	Membina kemampuan sumber daya manusia yang bermutu, kreatif, dan proaktif untuk mengantisipasi, mengadopsi, menerapkan, mengadaptasi, menginovasi, mereka, dan mencipta serta mengembangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjawab pelbagai tantangan pembangunan;
•	Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan teknik produksi, pengembangan IPTEK, serta penguasaan penelitian terapan dan penelitian dasar sehingga semakin mantap dalam menyuguhkan pelayanan jasa dan nasihat berdasarkan data dan informasi ilmiah yang terterapkan dalam produksi nasional;
•	Menyuburkan kemitraan dan sinergi antara para pelaku ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyuburkan pertumbuhan industri dalam suatu sistem inovasi nasional yang produktif, inovatif, kreatif, efektif, dan efisien;
•	Membentuk iklim, sarana, prasarana, dan struktur kelembagaan yang diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan sistem inovasi nasional yang dapat mengikuti kemajuan guna bersaing secara intemasional;
•	Mewujudkan masyarakat berbudaya yang sadar dan gemar IPTEK.
Kelima misi ini dinilai dapat menjadi panduan yang memadai untuk merumuskan program-program dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas. 
4.3.	Membangun Keunggulan IPTEK
Yang dimaksudkan dengan membangun keunggulan IPTEK adalah upaya terrencana dan terprogram pada tingkat nasional untuk menggalang kemampuan bangsa untuk mengembangkan dan mendayagunakan IPTEK sehingga menjadi faktor unggul Dalam menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi, baik dalam bentuk barang dan jasa di pasar domestik dan di pasar internasional. Dengan demikian IPTEK berperan langsung dan menentukan dalam mendukung program pembangunan nasional secara berkelanjutan.
4.3.1.	Faktor kunci
Dengan memanfaatkan analisis skenario stratejik (Strategics Scenarios Analysis) yang diperkena!kan oleh Stace dan Dunphy (1994), diduga bahwa pembangunan IPTEK nasional akan dipengaruhi oleh adanya. Perubataan-perubahan dalam tiga faktor kunci sebagai berikut:
•	Populasi nasional dan global (yang menyediakan pencipta dan pemakai IPTEK dan produknya);
•	Etika, moral, dan budaya manusia (tatanan kehidupan manusia dalam bermasyarakat atau berbangsa dan apresiasinya terhadap produk);
•	Sumber daya (sarana kehidupan manusia yang harus ditransformasi oleh IPTEK menjadi produk barang dari jasa).
Dengan mempertimbangkan ketiga lingkungan stratejik ini, di dalam perebutan pasar produk secara global, kinerja IPTEK pun harus memiliki kelas global, memenuhi skenario ekonomi, dan memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Indonesia jangan lagi menjadi pengekspor teknologi berperingkat rendah di masa depan, dengan tetap masih dikalahkan oleh Singapura, Malaysia, Taiwan, dan Korea.
4.3.2.	Kekuatan Pendorong 
Kekuatan-kekuatan pendorong yang dianggap sangat menentukan pencapaian visi dan misi pembangunan IPTEK nasional adalah sebagai berikut:
•	Meningkatnya proses menuju globalisasi ekonomi yang sarat dengan keperluan akan penguasaan IPTEK untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar global,
•	Telah terbentuknya zona-zona ekonomi regional, khususnya di Asia-Pasifik, yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan Insular Southem Asia Zone di wilayah Asia Timur;
•	Unggulnya ekonomi etnik Cina perantauan di wilayah Asia-Pasifik dalam penguasaan IPTEK; yang di Indonesia pun menunjukkan hal sama, dan karenanya perlu dimanfaatkan secara tepat untuk kemajuan IPTEK dan ekonomi nasional;
•	Meningkatnya kesadaran dan tuntutan akan pentingnya kesehatan lingkungan hidup, baik pada tingkat nasional maupun internasional,;
•	Besarnya potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia Indonesia sebagai pelaku IPTEK, tenaga kerja proses produksi, dan pemakai produk IPTEK yang dapat memandu ke arah paradigma pembangunan IPTEK nasional yang sekaligus berbasis sumber daya dan ilmu pengetahuan.
•	Terdapatnya Sila Ketuhanan YME dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, hal mana memberikan landasan moral/ etika yang kuat dalam rangka pemanfaatan IPTEK yang manusiawi untuk kesejahteraan manusia. 
4.3.3.	Skenario
Kegiatan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan IPTEK menekankan pada pentingnya peningkatan kapasitas penyerapan serta pembentukan daya kreativitas dan inovasi untuk mentransformasikan kemajuan IPTEK menjadi barang dan jasa yang dapat dipasarkan. Dengan demikian, pengintegrasian IPTEK ke dalam pembangunan ekonomi melalui kreativitas dan inovasi yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan menjadi salah satu wahana utama untuk meningkatkan daya saing nasional.
Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pembangunan IPTEK Nasional dalam memasuki milenium ketiga dirumuskan dalam suatu skenario yang digambarkan secara skematik sederhana sebagai berikut:

Sumber: FAH-2008
1)	Kondisi Sekarang: Nilai Kualitatif Aset Pembangunan IPTEK
Berangkat dari uraian terdahulu sebenarnya Pembangunan IPTEK pada era Pra Reformasi sudah dapat menghasilkan seperangkat aset sebagai modal dasar untuk membangun IPTEK di masa mendatang. Adapun nilai aset dimaksud antara lain seperti:
•	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peranan penguasaan lPTEK sebagai salah satu faktor pelaksanaan pembangunan;
•	Semakin banyaknya sumber daya manusia terdidik yang dapat dikerahkan sebagai pelaku IPTEK;
•	Telah terakumulasinya khasanah dan sumber daya IPTEK di Dalam negeri serta dapat diadopsinya sumber daya tersebut dari luar negeri melalui berbagai saluran dan mekanisme, yang secara nyata sebagian sudah diterapkan di berbagai industri;
•	Melimpah dan tingginya keanekaragaman sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun tak terbarukan, yang dapat diolah sebagai bahan dasar industri untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah yang tinggi;
•	Sudah berkiprahnya sebagian pelaku bisnis dalam usaha industri mulai dari yang kecil hingga besar;
•	Besarnya pangsa pasar dalam negeri sebagai peluang usaha yang memenuhi skala ekonomi bagi kegiatan inovasi dan difusi kemajuan teknologi.
•	Terbatasnya dana untuk penyelenggaraan IPTEK, karena dana yang ada lebih diprioritaskan pada kebutuhan lain serta para penentu kebijakan umumnya kurang berwawasan IPTEK.
•	Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan IPTEK, karena hasilnya dianggap kurang cepat dapat dinikmati dan menambah biaya produksi.
2)	Alur Cerita : Proses Menuju Perbaikan
Suatu kenyataan bahwa dalam pembangunan IPTEK ke depan dihadapkan pada suatu kondisi perubahan global, yang, menuntut perlunya kesadaran, kewaspadaan, dan tindakan proaktif dalam menyikapinya. Beberapa hal pokok yang parlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut:
•	Dalam rangka membentuk iklim usaha yang kompetitif dan sehat, sejalan dengan komitmen pemerintah di fora WTO, AFTA, dan APEC, secara bertahap segala hambatan yang selama ini bersifat melindungi industri nasional terhadap pesaing luar mulai dihilangkan. Dengan demikian, industri nasional dapat terdorong untuk memperbesar kapasitas produksi dan meningkatkan daya saingnya sampai menembus pasar regional maupun global. Untuk itu pemanfaatan jaringan produksi perusahaan multinasional oleh industri nasional merupakan suatu kebutuhan guna memperluas aksesnya ke pasar global, yang sudah barang tentu harus disertai dengan upaya perbaikan Quality, Cost, & Delivery (QCD) kegiatan produksi nasional.
•	Dengan masuk dan semakin kuatnya jaringan produksi perusahaan multinasional dalam sistem perekonomian Indonesia, dengan corporate culture yang satu sama lain berbeda akan berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian dalam negeri yang belum tentu sesuai dengarf tujuan nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan kemampuan manajemen dan penguasaan IPTEK, pembentukan kreativitas dan kewirausahaan, pengembangan pola usaha dan sistem kemitraan; serta pemantapan berbagai aspek, sosial dan budaya kepada para pelaku ekonomi nasional menjadi hal yang mutlak dilakukan.
•	Disadarinya sumber daya alam nasional yang begitu melimpah dan belum termanfaatkan secara optimal sebagai suatu keunggulan komparatif, merupakan tantangan tersendiri dalam pemanfaatannya untuk tidak melanggar persyaratan-persyaratan internasional, karena sifat usahanya yang cenderung dan dapat merusak fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian peningkatan sistem manajemen dan teknologi pelestarian fungsi lingkungan, yang berkaitan dengan pemenuhan kehidupan masyarakat mulai dari pangan, energi, permukiman, hingga pada kegiatan produksi dan konsumsinya, merupakan permasalahan yang perlu ditangani secara sungguh-sungguh.
•	Permasalahan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dipastikan akan lebih diangkat ke permukaan oleh negara-negara maju, yang didasarkan atas kesepakatan Trades Related Intellectual Property Rights (TRIPR) pada putaran Uruguay, untuk menjaga posisinya dalam perdagangan internasional terhadap tekanan pertumbuhan industri negara-negara berkembang. Dalam hubungan itu, sistem pengelolaan HAKI nasional harus disempurnakan untuk menjamin kepentingan nasional dalam sistem perdagangan intemasional dan menumbuhkan daya inovasi di kalangan dunia usaha.
•	Sudah berkembang kecenderungan bahwa pembangunan dirancang dengan pendekatan ”people-centered” (menempatkan manusia sebagai pusat perhatian). Dengan pendekatan pembangunan nasional seperti itu, Hak Asasi Manusia (HAM) mendapat kedudukan yang tinggi dan pembangunan sumber daya manusia perlu diarahkan pada pemapanan tata nilai, cara berpikir, bersikap dan berperilaku agar harmonis dalam kehidupan sesama manusia dan dengan lingkungan hidup.
3)	Logika Faktor Pemicu
Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah berbagai kesempatan terbuka yang berpengaruh terhadap perumusan skenario ini, untuk menjawab mengapa skenario tersebut berperilaku demikian, sebagai berikut:
•	Maraknya semangat reformasi, yang pada akhirnya membawa semangat bangsa Indonesia untuk mengadakan perubahan mendasar di segala bidang, termasuk dalam memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai IPTEK untuk mengatasi krisis dan muncul sebagai salah satu bangsa yang akan diperhitungkan dalam percaturan global.
•	Pesatnya kemajuan IPTEK, yang dalam dua dekade terakhir ini tidak terbandingkan dengan masa-masa sebelumnya dan khusus bagi bangsa Indonesia belum mampu mengejarnya. Bahkan kemajuan IPTEK ini bagi bangsa-bangsa lain sudah menjadi ranah yang diminati untuk dikembangkan lebih jauh lagi di masa mendatang, yang bagi kita tentunya merupakan kesempatan untuk meningkatkan produktivitas nasional, seperti:

Tabel 4.1
Bidang-bidang unggulan IPTEK di berbagai negara
No.	Ranah IPTEK	Negara	
1	Ilmu-ilmu Bahan	AS, Jepang, inggris, Jerman, Korea, Australia	
2	Ilmu-ilmu Kehidupan	AS, Jepang, Inggris, Jerman, Korea, Australia, Selandia Baru	
3	Teknologi Informasi & Komunikasi	AS, Jepang, Inggris, Jerman, Korea, Australia, Selandia Baru	
4	Mikroelektronika	AS, Jepang, lnggris, Jerman, Australia	
5	Energi & Pertambangan	AS, Jepang, Australia, Norwegia	
6	Kualitas Lingkungan ~	AS, Jepang, Inggris, Jerman, Korea, Australia	
7	Transportasi 	AS. Jepang, Jerman, Korea, Australia	
8	Teknologi Manufaktur	AS, Inggris, Jerman, Australia, Selandia Baru	
9	Kebumian & Kelautan	Inggris, Norwegia, Selandia Baru .	
10	Sosial Budaya	Jepang, Inggris, Australia, Setandia. Baru	
11	Fotonika	Jerman, Jepang	
12	Nanoteknologi 	Jerman, Jepang	
Sumber: Kantor Menristek (2006).
•	Meningkatnya tuntutan konsumen, terutama dalam hal QCD sebagai akibat dari dibukanya sistem perdagangan yang semakin liberal dan terbukanya sumber informasi modern, sehingga mendorong terciptanya insentif pasar bagi pendayagunaan kemajuan teknologi.

•	Terjadinya aliansi regional yang membuka pasar global, yang mengharuskan negara-negara maju anggota APEC untuk membebaskan pasarnya 10 tahun lebih awal daripada negara negara berkembang, sehingga peluang itu perlu dimanfaatkan dengan mendayagunakan kemajuan IPTEK serta menyeleksinya yang tepat untuk diterapkan guna menghasilkan barang dan jasa yang kompetitif.
4)	Penelusuran ke Kondisi Akhir
Beranjak dari ketiga unsur kunci penjelasan secara skematik tersebut serta uraian terdahulu, skenario pembangunan IPTEK untuk lima tahun ke depan dapat dirumuskan menjadi tiga altematif sebagai berikut:
a.	Skenario Pesimistik
Reformasi yang terus berlangsung di segala bidang yang dilakukan oleh "the ruling government" manapun; masih akan terfokus pada urusan untuk mengatasi krisis moneter dan ekonomi khususnya serta menempatkan supremasi hukum di atas semuanya. Sentuhan teknologi terhadap kegiatan untuk memanfaatkan keunggulan komparatif, khususnya pertanian baik secara integrasi vertikal maupun horisontal, masih terbatas pada meningkatkan produksi untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Perhatian pada pembangunan IPTEK masih seperti pada era pra-reformasi, tanpa ada perubahan mendasar dalam hal kelembagaan dan ketatalaksanaan, sehingga difusi teknologi yang sudah dikuasai masih belum menyentuh dunia usaha untuk bersaing baik di pasar regional maupun global. Pola kemitraan antara industri besar menengah kecil belum dirasakan sebagai insentif, melainkan dianggap sebagai beban. Penghargaan bagi para inventors maupun innovators belum cukup merangsang, bahkan mereka tertarik bergabung ke dalam perusahaan mufti nasional yang berafiliasi dengan luar negeri. Tekanan terhadap fungsi lingkungan hidup terus berlangsung, walaupun sedikit berkurang, karena penerapan teknologi bersih dan standar yang ramah lingkungan masih relatif mahal, mengingat komponen impornya masih tinggi.
b.	Skenario Medioker
Digugah oleh kesadaran untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan menyejahterakan bagian terbesar rakyat yang hidup dari sektor pertanian yang sebelumnya terabaikan, perhatian untuk mengembangkan sektor ini yang berbasiskan IPTEK baik secara vertikal maupun horisontal dikedepankan, serta didukung dengan upaya penataan persebaran wilayah pertanian dan penguasaan lahan pertanian secara konsisten dan konsekuen. Dukungan permodalan untuk usaha pertanian merupakan paket yang tidak terpisahkan dengan pemberdayaan kemampuan manajemen dan penguasaan teknologi. Apresiasi masyarakat terhadap pentingnya IPTEK makin berkembang, sebagai akibat sistem pendidikan nasional yang makin baik dan kegiatan penyuluhan yang intensif. Secara nyata hasil dari sektor pertanian ini, walaupun kecil, sudah mulai menampakkan kontribusinya (surplus) terhadap perolehan devisa negara.
c.	Skenario Optimistik
Sektor primer yang berbasiskan IPTEK berkembang dalam satu kesatuan sistem, sehingga recycling and zero waste primary industry technology mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usahanya, dan secara berarti menambah devisa negara semakin ke hilir usaha tersebut dilakukan melalui pola kemitraan usaha antara industri kecil-menengah-besar perusahaan multinasional, yang produknya mampu menembus pasar global dengan QCD yang kompetitif dan mendapat pengakuan ecolabelling. Dukungan sarana dan prasarana, kelembagaan dan sistem informasi, serta riset kemitraan dan anggaran IPTEK menempatkan pembangunan IPTEK sebagai pilar utama pembangunan nasional secara berkelanjutan.
4.3.4.	Strategi
Dari ketiga rumusan skenario tersebut di atas, untuk mewujudkan skenario optimistik diperlukan langkah-langkah strategi sebagai berikut:
•	Mengarahkan program dan bantuan (hibah dan kredit lunak) investasi serta keahlian bagi kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan (R, D & E) industri kecil dan menengah berbasis teknologi sebagai cloud industries yang mampu bekerja sama dengan industri besar sebagai core industries.
•	Mendorong terbentuknya konsorsium dan mengembangkan kemitraan antara kegiatan riset di lembaga penelitian/perguruan tinggi dengan kegiatan desain dan produksi di sektor produksi, sebagai upaya mendifusikan kemajuan IPTEK.
•	Memberikan pengurangan pajak (tax deduction) kepada industri besar sebagai kompensasi atas biaya investasi R, D & E.
•	Menyediakan dana bagi lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk mengembangkan information inquiry and technical assistance service, serta untuk mensubsidi pelayanan informasi dan teknologi kepada industri, yang pemberiannya disesuaikan dengan kinerja (performance based financial support).
•	Mengoptimalkan struktur kelembagaan IPTEK dengan menggabungkan LPND Ristek dalam suatu wadah setingkat kementerian, serta menata ulang struktur dan mereposisi tugas/fungsi unit-unit kelitbangan di semua departemen. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan jalur birokrasi IPTEK antara penghasil dengan pengguna yang lebih pendek, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
•	Memberikan insentif yang lebih menarik bagi para pelaku R, D, & E, sehingga mau dan mampu berkiprah dalam pembangunan IPTEK secara optimal.
Dengan melaksanakan strategi tersebut di atas dapat dicapai hal-hal sebagai berikut:
•	Terkaitnya industri kecil dan menengah dengan industri besar;
•	Berkurangnya kesenjangan antara perkembangan industri besar dengan industri kecil dan menengah, dan
•	Terbentuknya struktur ekonomi yang kuat. 
4.3.5.	Agenda reformasi IPTEK
Memenuhi tuntutan pembangunan yang berkelanjutan, dengan dukungan hasil R, D, & E yang handal, pergeseran paradigma pembangunan IPTEK dengan visi dan misi yang sudah diuraikan terdahulu, perlu dilanjutkan dengan reformasi pada beberapa hal sebagai berikut:
•	Untuk memacu kemajuan IPTEK yang mampu mendorong pembangunan secara berkelanjutan, diperlukan alokasi anggaran yang lebih besar daripada selama ini. Oleh karena itu anggaran untuk R, D, & E seyogyanya dapat ditingkatkan, dengan menggali sumber-sumber dana lain non APBN, sehingga mencapai paling tidak setara 1% dari APBN.
•	Bidang IPTEK yang perlu dibangun mempunyai cakupan yang luas dan masing-masing bidang membutuhkan dana yang besar. Dalam kaitan ini, pemrioritasan pembangunan IPTEK yang tepat perlu diarahkan sesuai dengan keunggulan komparatif negara kita, sehingga hasilnya nanti mampu bersaing di pasar global.
•	Penentu utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan IPTEK adalah SDM pelaku R, D, & E. Sehubungan dengan itu perlu diciptakan sistem insentif yang mampu menumbuhkan kebanggaan dan mendorong kiprahnya untuk berkarya secara optimal dalam pembangunan IPTEK.
•	Untuk menciptakan hasil R, D, & E yang mampu bersaing dibutuhkan dukungan administrasi publik yang kondusif, yang sangat ditentukan oleh para penentu kebijakan/ pimpinan administrasi publik. Mengingat peran pemerintah yang akan lebih berperan dalam fungsi stearing ketimbang rowing, pelaksanaan diklat penjenjangan dan diklat-diklat lainnya tidak perlu dimonopoli oleh pemerintah, melainkan dapat juga dilaksanakan oleh lembaga lain non-pemerintah dan swasta.
•	Kelembagaan IPTEK yang tersebar di banyak instansi (litbang departemen, LPND, dan perguruan tinggi) merupakan masalah tersendiri dalam berkoordinasi. Oleh karena itu selain diperlukan penentuan ranah kegiatan R, D, & E di antara lembaga-lembaga tersebut, juga penggabungan LPND IPTEK dalam suatu institusi setingkat kementerian merupakan kebutuhan, sehingga memudahkan koordinasi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan IPTEK.