MEDIASI DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET MELALUI PROSES EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH SECARA SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA MURAH

Iyus Suryana, NPM : 149030015 (2019) MEDIASI DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET MELALUI PROSES EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH SECARA SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA MURAH. Disertasi(S3) thesis, Perpustakaan Pascasarjana.

Text Artikel Iyus Suryana.rtf Download (34MB)

Abstract

Jaminan yang sering dipergunakan oleh Bank adalah jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda tertentu dari debitur, yang dapat dipertahankan pada setiap orang, salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal adalah jaminan hak tanggungan. Dalam prakteknya, pada saat pelaksanaan eksekusi, jaminan kebendaan ini banyak menemukan hambatan dan halangan. Salah satunya adalah perangkat aturan hukum itu sendiri, atau pada saat dilakukan eksekusi yang bersangkutan tidak bisa menjalankan atau lalai dalam menjalankannya. Persoalan dalam disertasi ini adalah; Bagaimanakah mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa kredit macet yang melalui parate eksekusi dengan jaminan hak tanggungan pada lembaga peradilan perdata di Indonesia?; Mengapa diperlukan mediasi perdata di Pengadilan Negeri dalam proses eksekusi hak tanggungan?; Bagaimanakah hambatan yang terjadi di Pengadilan Negeri, terkait dengan pelaksanaan parate eksekusi dengan jaminan Hak Tanggungan?. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah preskriftif-analitis, yang didukung dengan format penelitian hukum normatif, dan pendekatan hukum normatif. Analisis data dilakukan secara yuridis – kualitatif, yakni menguraikan makna lebih dalam dari Perma No. 1 Tahun 2016. Hasil penelitian memberikan sebuah kesimpulan bahwa: Sebenarnya proses eksekusi dapat dilakukan tanpa campur tangan atau melalui lembaga pengadilan. Dengan kata lain tidak perlu meminta fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun dalam praktek, hal tersebut hampir tidak pernah dilaksanakan, bahkan banyak kasus yang masuk ke Pengadilan Negeri hanya untuk meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri agar memberikan penetapan sita eksekutorial, sebab juru lelang kadang kala menolak untuk melakukan penjualan di muka umum sebelum adanya persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Terkait dengan lembaga eksekusi terhadap hak tanggungan, dalam pembebanan jaminan kredit, maka formulasi mediasi di pentingkan sebagai lembaga yang bisa mendamaikan kedua belah pihak antara pihak kreditur (Bank) dan debitur, secara adil, kemanfatan dan meraih kepastian hukum. Problematika yang terjadi di Pengadilan Negeri (PN) terkait dengan parate eksekusi hak tanggungan, sebetulnya terletak pada substansi ketentuan Pasal 14 Ayat (2) dan (3) Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang membingungkan tersebut. Sebagai saran dalam Disertasi ini adalah; diperlukan pembaharuan hukum (law reform) terkait regulasi / pegaturan hak tanggungan. Sebab pengaturan hak tanggungan yang ada sebagaimana terdapat di dalam Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah tidak memiliki kepastian hukum. Kemudian, diperlukan penguatan lebih lanjut dalam rangka pengintegrasian mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia, yakni melalui pembentukan Undang - Undang tentang pengintegrasian mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia, yang tentunya secara khusus mengintegrasikan model mediasi ke dalam eksekusi hak tanggungan. KATA KUNCI: Hukum Jaminan, Mediasi Pengadilan; Jaminan Hak Tanggungan, Ketidaksinkronan Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Mrs Lusiawati -
Date Deposited:	25 Jun 2019 06:31
Last Modified:	25 Jun 2019 06:31
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/42242

Actions (login required)

View Item