PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ATAS PERNYATAAN HARAM VAKSIN MEASLES RUBELLA (MR) OLEH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Sarah Alya Hasna, 151000277 (2019) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ATAS PERNYATAAN HARAM VAKSIN MEASLES RUBELLA (MR) OLEH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (91kB) | Preview
	Text I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (417kB)
Preview	Text H. BAB III.pdf Download (617kB) | Preview
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text D. DAFTAR ISI.pdf Download (105kB) | Preview
	Text J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB)
Preview	Text G. BAB II.pdf Download (434kB) | Preview
Preview	Text F. BAB I.pdf Download (466kB) | Preview

Abstract

Negara Indonesia mempunyai cita-cita hukum untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satunya ialah pembangunan Sumber Daya Manusia melalui pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di bidang kesehatan. Pada tahun 2017, pemerintah mewajibkan masyarakat untuk mengikuti program imunisasi dengan vaksin Measles Rubella bagi anak-anak usia 9 (sembilan) bulan sampai dengan anak berusia di bawah 15 (lima belas) tahun sebagai bentuk pelayanan kesehatan. Pada bulan Agustus tahun 2018, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan pernyataan haram vaksin Measles Rubella melalui fatwa nomor 33 tahun 2018. Hal ini menjadi suatu permasalahan dimana pemerintah telah mewajibkan masyarakat untuk melakukan imunisasi sebelum adanya informasi mengenai halal atau haramnya suatu produk kesehatan tersebut, meskipun imunisasi tetap dapat diberikan bagi masyarakat non-muslim. Dalam hal ini, permasalahan yang peneliti angkat dianalisis dengan menggunakan metode penelitian berupa spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan fakta-fakta dalam hal perlindungan hukum bagi masyarakat atas pernyataan haram vaksin Measles Rubella (MR) oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif, yakni mencari norma, asas, kaidah atau das sollen, dan das sein melalui sumber data peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para ahli. Analisis data dilakukan dengan secara yuridis kualitatif, yaitu tanpa menggunakan rumus matematika, dengan menggunakan alat analisis penafsiran grammatical (tata bahasa). Berdasarkan hasil analisis, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa, fatwa MUI berdasarkan kedudukan dalam hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi, dapat menjadi keterangan ahli di bawah sumpah dalam acara pembuktian di persidangan. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi masyarakat yang mengalami kerugian setelah penggunaan vaksin Measles Rubella ialah berupa perlindungan hukum yang berbentuk represif, diantaranya memperoleh bantuan hukum, ganti kerugian, serta perawatan kesehatan. Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh masyarakat ialah penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), melalui pengadilan, maupun di luar pengadilan. Kata kunci: perlindungan, upaya, imunisasi, fatwa.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	04 May 2019 02:58
Last Modified:	04 May 2019 02:58
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/42133

Actions (login required)

View Item