RELOKASI WARGA EX TERAS CIKAPUNDUNG YANG MENEMPATI TANAH NEGARA DIALIHKAN KE RUSUNAWA SADANG SERANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA

Gilar Wahyu Pranajaya, 131000412 (2019) RELOKASI WARGA EX TERAS CIKAPUNDUNG YANG MENEMPATI TANAH NEGARA DIALIHKAN KE RUSUNAWA SADANG SERANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Preview	Text BAB II.pdf Download (390kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (241kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (838kB)
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (95kB) | Preview
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB)
Preview	Text COVER.pdf Download (106kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (314kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (294kB) | Preview

Abstract

Warga ex Teras Cikapundung telah mendiami lahan tanpa izin selama berpuluh-puluh tahun. Di dalam PERPU Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dijelaskan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang bahkan terancam dipidana. Di sisi lain, warga menolak direlokasi dikarenakan mereka telah mengelola tanah dan air serta memanfaatkannya, bahkan membayar pajak. Maka dengan permasalahan yang ada, penelitian ini ingin menjawab pengaturan relokasi yang dilakukan pemerintah dan mengetahui pelaksanaan relokasinya. Hingga pada akhirnya akan diketahui bagaimana penyelesaian masalah yang dilakukan pemerintah dalam menanggapi relokasi yang terjadi. Penelitian ini adalah studi perdata dengan perspektif hukum agraria. Penelitian ini dijelaskan secara deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tahapan penelitian dimulai dari penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan wawancara dan diakhiri dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa warga telah menempati lahan tanpa izin yang berhak atau kuasanya, yang mana tanah Teras Cikapundung merupakan tanah yang dikuasai dan dilindungi langsung oleh Negara sebagaimana pada Pasal 1 PERPU No 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak dan Kuasanya. Yang memiliki hak atas tanah tersebut adalah Negara, sedangkan warga Cikapundung selama berpuluh-puluh tahun telah menduduki mengerjakan, menguasai, dan mendirikan bangunan untuk tempat tinggal mereka di bantaran sungai Cikapundung, dan hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang (Pasal 2). Setelah terjadinya masalah ini, yang memiliki wewenang untuk menindaklanjuti adalah pemerintah kota Bandung sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 ayat (1) dan (2). Pemkot Bandung memiliki wewenang untuk memerintah warga yang telah melanggar aturan tersebut dengan arahan mengosongkan tanah yang bukan haknya sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 ayat (1). Kata Kunci: Relokasi, Tanah Negara, Hak Milik

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	02 May 2019 03:45
Last Modified:	02 May 2019 03:45
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/42130

Actions (login required)

View Item