IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM APLIKASI TERPADU RKPD ONLINE DAN MANAJEMEN ANGGARAN DI BAPPEDA KOTA BANJAR

ASEP INTAN YULIANA, NPM : 168010041 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM APLIKASI TERPADU RKPD ONLINE DAN MANAJEMEN ANGGARAN DI BAPPEDA KOTA BANJAR. Magister Administrasi Publik Pascasarjana UNPAS.

	Text Jurnal Cover.docx Download (51kB)
	Text Jurnal.docx Download (722kB)

Abstract

Implementasi Kebijakan Program Aplikasi Terpadu RKPD Online dan Manajemen Anggaran di Bappeda Kota Banjar yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Banjar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penggunaan dan Pengelolaan Program Aplikasi Terpadu RKPD Online dan Manajamen Anggaran masih mengalami kendala, antara lain belum optimalnya indikator Struktur Birokrasi, Sumber Daya, Disposisi dan Komunikasi. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Program Aplikasi Terpadu RKPD Online dan Manajemen Anggaran (PATROMAN) di Bappeda Kota Banjar ?. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif di Bappeda Kota Banjar. Informan Kepala Bappeda, Kepala Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Plt Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, Kepala Bidang Sosial dan Ekonomi, Kepala Bidang Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Staff. Pengumpulan data melalui observasi non partisipasi, wawancara mendalam (in-depth interview) dan studi dokumentasi sesuai dengan tradisi studi sosial. Analisa data menggunakan model interaktif oleh Miles dan Huberman. Kesimpulan dari peneliti ini bahwa Implementasi Kebijakan Program Aplikasi Terpadu RKPD Online dan Manajemen Anggaran Di Bappeda Kota Banjar berdasarkan Peraturan Walikota Banjar Nomor 11 Tahun 2018 masih belum berjalan Optimal, serta belum mampu menjadikan kinerja organisasi Bappeda lebih baik. Faktor-faktor yang menentukan Implementasi Kebijakan PATROMAN sehubungan dengan kinerja organisasi Bappeda secara internal adalah ; Sumber Daya Manusia; Eselonering dan Fasilitas; sementara faktor Ekstemal yang sangat menentukan adalah Politik, dalam hal ini Kepala Daerah sebagai Jabatan Politik dan DPRD yang merupakan perwakilan politik; serta Peraturan Hukum yang berlaku. Model Altematif yang bisa dipakai dalam lmplementasi Kebijakan Pembentukan organisasi Bappeda Kota Banjar agar bisa berjalan baik sesuai dengan peran dan fungsinya adalah dalam hal wewenang koordinasi dan standar pelayanan serta Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Program Aplikasi Terpadu RKPD Online dan Manajemen Anggaran (PATROMAN)

Item Type:	Article
Subjects:	JOURNAL
Divisions:	Pascasarjana > S2-Administrasi dan Kebijakan Publik 2018
Depositing User:	mr Azis -
Date Deposited:	15 Apr 2019 04:00
Last Modified:	15 Apr 2019 04:00
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/42104

Actions (login required)

View Item