FUNGSI LEGISLASI MAJELIS PERMUSYAWARAKATAN RAKYAT PAPUA (MRP) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS MASYARAKAT PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

I Ketut Nata Suebu, 141000429 (2019) FUNGSI LEGISLASI MAJELIS PERMUSYAWARAKATAN RAKYAT PAPUA (MRP) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS MASYARAKAT PAPUA DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNPAS.

[img]
Preview
Text
N. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (43kB) | Preview
[img] Text
M. BAB V .pdf
Restricted to Repository staff only

Download (33kB)
[img]
Preview
Text
I. BAB I.pdf

Download (143kB) | Preview
[img]
Preview
Text
J. BAB II.pdf

Download (105kB) | Preview
[img]
Preview
Text
K. BAB III.pdf

Download (116kB) | Preview
[img] Text
L. BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (102kB)
[img]
Preview
Text
H. DAFTAR ISI.pdf

Download (33kB) | Preview
[img]
Preview
Text
A. COVER.pdf

Download (31kB) | Preview

Abstract

Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberlakukan Otonomi Khusus oleh pemerintah Republik Indonesia. Sebagaimana amanat UU No. 21 Tahun 2001, Otsus Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Pemerintah Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI. Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan suatu bagian dari pelaksanaan Otsus Papua yang tidak dapat dipisahkan dan berdiri sendiri. MRP adalah partner kerja dari DPRP dan Pemerintah daerah Provinsi Papua dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dimana lebih menekankan dalam perlindungan orang asli Papua dalam kebijakan pelaksanaan Otsus Papua. Metode pendekatan (approach) yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif. Metode ini dipilih karena akan memungkinkan penulis untuk memanfaatkan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Hasil penelitian bahwa MRP saat ini belum mampu menjawab keterwakilannya terhadap masyarakat asli Papua yang memilih dan mempercayai lembaga tersebut sebagai lembaga yang mampu membawa perubahan di tanah Papua. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa tidak dijalankannya fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga budaya tersebut. Keterwakilan dalam hal ini untuk mewakili orang asli Papua dalam melindungi hak-hak mereka yang dimana didalam UU No 21 Tahun 2001. Kelemahan dari MRP dapat dilihat dengan berjalannya MRP sampai dengan saat ini berdasarkan beberapa fungsi dan kewenangannya dalam pengawasan dan sebagai rekan kerja Gubernur dan DPRP belum berjalan maksimal. Berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Otsus Papua, MRP mempunyai fungsi dan tugas, sebagai perlindungan terhadap hak-hak orang asli Papua belum berjalan secara maksimal. Kata Kunci : Legislatif, Otonomi Khusus Papua,Majelis Rakyat Papua (MRP) iii

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User: Lilis Atikah
Date Deposited: 20 Mar 2019 06:34
Last Modified: 20 Mar 2019 06:34
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/41907

Actions (login required)

View Item View Item