PENGAWASAN PEMBENTUKAN QANUN DI KABUPATEN ACEH TENGAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Muhammad Farhan Aditya Putra, 141000263 (2019) PENGAWASAN PEMBENTUKAN QANUN DI KABUPATEN ACEH TENGAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNPAS.

Preview	Text J. BAB II.pdf Download (93kB) | Preview
Preview	Text K. BAB III.pdf Download (77kB) | Preview
Preview	Text A. COVER.pdf Download (83kB) | Preview
	Text L. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (64kB)
Preview	Text N. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (39kB) | Preview
	Text M. BAB V .pdf Restricted to Repository staff only Download (39kB)
Preview	Text H. DAFTAR ISI.pdf Download (32kB) | Preview
Preview	Text I. BAB I.pdf Download (133kB) | Preview

Abstract

Otonomi daerah memberikan kewenangan terhadap daerah untuk menjalankan daerahnya sendiri . Salah satu yang menjadi kewenangan daerah yaitu membentuk suatu peraturan daerah (perda) yang dapat memajukan dan mengaturnya daerahnya. Aceh memiliki perdanya sendiri yang lazim disebut sebagai Qanun. Qanun tersebut diatur di dalam UU Pemerintahan Aceh yang diberikan oleh pusat .Penelitian ini akan mengkaji mengenai proses pembuatan qanun di Kabupaten Aceh Tengah, mekanisme pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap Qanun Kabupaten Aceh Tengah, serta konsekuensi hukum dari pengawasan pusat terhadap qanun. Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif Analitis yaitu penelitian dengan menggambarkan secara sistematis, akurat, aktual dan menyeluruh mengenai proses pembuatan qanun di Kabupaten Aceh Tengah, mekanisme pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap Qanun Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Tengah, serta konsekuensi hukum dari pengawasan pusat terhadap qanun. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuatan qanun di Kabupaten Aceh Tengah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan pemerintah pusat terhadap qanun kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur, dan ditingkat provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Konsekuensi hukum dari pengawasan pusat terhadap qanun adalah berupa merevisi, menangguhkan, membatalkan qanun yang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta ajaran Islam. Saran saya diharapkan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam membuat/atau membentuk qanun harus berdasarkan Qanun No. 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, serta perlu adanya pengawasan khusus mengenai syari’at Islam yang diatur dalam qanun Aceh khususnya pengawasan qanun Kabupaten/Kota sehingga jelas bagaimana bentuk pengawasannya. Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintah Pusat, Qanun Aceh

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	20 Mar 2019 06:16
Last Modified:	20 Mar 2019 06:16
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/41906

Actions (login required)

View Item