PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ATAS PERNYATAAN HARAM VAKSIN MEASLES RUBELLA (MR) OLEH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Sarah Alya Hasna, 151000277 (2019) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ATAS PERNYATAAN HARAM VAKSIN MEASLES RUBELLA (MR) OLEH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNPAS.

[img] Text
I. BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (266kB)
[img] Text
J. BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (90kB)
[img]
Preview
Text
H. BAB III.pdf

Download (419kB) | Preview
[img]
Preview
Text
G. BAB II.pdf

Download (289kB) | Preview
[img]
Preview
Text
A. COVER.pdf

Download (104kB) | Preview
[img]
Preview
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (103kB) | Preview
[img]
Preview
Text
D. DAFTAR ISI.pdf

Download (171kB) | Preview
[img]
Preview
Text
F. BAB I.pdf

Download (314kB) | Preview

Abstract

Negara Indonesia mempunyai cita-cita hukum untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan cara meningkatkan pembangunan di Negara Indonesia. Salah satunya ialah pembangunan Sumber Daya Manusia melalui pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di bidang kesehatan. Pada tahun 2017, pemerintah mewajibkan masyarakat untuk mengikuti program imunisasi dengan vaksin Measles Rubella bagi anak-anak usia 9 (sembilan) bulan sampai dengan anak berusia di bawah 15 (lima belas) tahun sebagai bentuk pelayanan kesehatan. Pada bulan Agustus tahun 2018, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan pernyataan haram vaksin Measles Rubella melalui fatwa nomor 33 tahun 2018. Hal ini menjadi suatu permasalahan dimana pemerintah telah mewajibkan masyarakat untuk melakukan imunisasi sebelum adanya informasi mengenai halal atau haramnya suatu produk kesehatan tersebut. Dalam hal ini, permasalahan yang peneliti angkat dianalisis dengan menggunakan metode penelitian berupa spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan fakta-fakta dalam hal perlindungan hukum bagi masyarakat atas pernyataan haram vaksin Measles Rubella (MR) oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif, yakni mencari norma, asas, kaidah atau das sollen, dan das sein melalui sumber data peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para ahli. Analisis data dilakukan dengan secara yuridis kualitatif, yaitu tanpa menggunakan rumus matematika, dengan menggunakan alat analisis penafsiran grammatical (tata bahasa). Berdasarkan hasil analisis, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa kedudukan pernyataan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang berupa fatwa, dalam hal ini tidak mempunyai kedudukan dalam hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Akan tetapi, dapat menjadi keterangan ahli di bawah sumpah dalam acara pembuktian di persidangan. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi masyarakat yang mengalami kerugian setelah penggunaan vaksin Measles Rubella ialah berupa perlindungan hukum yang berbentuk represif, diantaranya memperoleh bantuan hukum, ganti kerugian, serta perawatan kesehatan. Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh masyarakat ialah penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), melalui pengadilan, maupun di luar pengadilan. Kata kunci: perlindungan, upaya, imunisasi, fatwa.

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User: Lilis Atikah
Date Deposited: 20 Mar 2019 02:19
Last Modified: 20 Mar 2019 02:19
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/41900

Actions (login required)

View Item View Item