TUGAS DAN KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENCEGAH TERJADINYA BAHAYA LATEN DI WILAYAH TERITORIAL KODIM 0618/BS KODAM III SILIWANGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

Dadang Permana, 121000090 (2019) TUGAS DAN KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENCEGAH TERJADINYA BAHAYA LATEN DI WILAYAH TERITORIAL KODIM 0618/BS KODAM III SILIWANGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNPAS.

	Text Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (218kB)
	Text Bab V.pdf Restricted to Repository staff only Download (94kB)
Preview	Text Daftar Isi.pdf Download (84kB) | Preview
Preview	Text Bab I.pdf Download (367kB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (260kB) | Preview
Preview	Text Cover.pdf Download (48kB) | Preview
Preview	Text Bab II.pdf Download (487kB) | Preview
Preview	Text Bab III.pdf Download (209kB) | Preview

Abstract

Di dalam sebuah negara sudah seharusnya dilengkapi dengan kekuatan militer untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan, persatuan serta kedaulatan sebuah negara. Seperti halnya negara-negara di dunia, Indonesia juga mempunyai kekuatan militer yang sering disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan berkembangnya kondisi lingkungan yang semakin maju serta telah terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan tujuan agar TNI menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota TNI. Di masa modern dan teknologi informasi saat ini telah mempengaruhi berbagai sendi kehidupan manusia. Hal ini sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan global di era modern dengan ancaman bahaya laten yang sangat kompleks. Ancaman bahaya laten di wilayah territorial negara di era modern, tidak hanya didominasi oleh kekuatan militer suatu negara akan tetapi kekuatan non state actors sangat berperan didalamnya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut : (1). Bagaimana tugas dan kewenangan TNI dalam mencegah terjadinya bahaya laten di wilayah teritorial Kodim 0618/BS Kodam III Siliwangi. (2). Kendala apa yang dihadapi dalam mencegah dan menangani ancaman bahaya laten di wilayah teritorial Kodim 0618/BS Kodam III Siliwangi. (3). Upaya apa yang diterapkan oleh TNI dalam mencegah dan menangkal bahaya laten di wilayah teritorial Kodim 0618/BS Kodam III Siliwangi. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriftif kualitatif yaitu data yang dihimpun dengan cara diuraikan di atas, kemudian diolah dengan cara data diseleksi. Penelitian ini juga menggunakan metode yuridis normatif yang menyangkut masalah Tugas dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam mencegah terjadinya bahaya laten di wilayah teritorial Kodim 0618/BS Kodam III Siliwangi berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Setelah dianalisis dan di klarifikasi, kesimpulan yang didapat penulis yaitu : Aspek-aspek negara hukum terhadap tugas dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam mencegah terjadinya bahaya laten di wilayah teritorial yaitu dengan penguasaan teknologi informasi bagi personil TNI Angkatan Darat merupakan hal yang mutlak dilakukan sehingga dapat mengawasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang telah dimodernisasi atau yang sedang ditingkatkan kemampuannya guna mencegah ancaman bahaya laten di wilayah teritorial. Di era modern, dinamika keamanan mengalami perubahan dari ancaman militer menjadi ancaman non militer, dari ancaman keamanan tradisional menjadi ancaman keamanan non tradisional, dan dari classic security issues menjadi modern security issues. Ancaman bahaya laten radikalisme, ekstremisme, dan fundamentalisme yang tercermin dalam ancaman bahaya laten di belahan dunia merupakan ancaman nyata yang membahayakan kedaulatan negara dan keutuhan bangsa terutama khususnya di wilayah-wilayah lingkungan teritorial masyarakat Kodim 0618/BS Kodam III Siliwangi. Dengan adanya ujung tombak prajurit TNI yaitu Babinsa yang tergelar di setiap desa dan kelurahan baik di kota maupun di desa dituntut untuk mampu melakukan pulbaket dan belanja masalah di desa atau kelurahan sehingga mampu mencegah terjadinya ancaman bahaya laten dan aksi radikalisme. Kata kunci : Tugas dan kewenangan TNI, Ancaman Bahaya Laten, Undang undang no 34 tahun 200

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	18 Mar 2019 07:54
Last Modified:	18 Mar 2019 07:54
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/41868

Actions (login required)

View Item