PENATAAN KEMBALI STRUKTUR PENGUASAAN HAK ATAS TANAH PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI KOTA PALU DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH JO PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENANGANAN BENCANA DAN PENGEMBALIAN HAK-HAK MASYARAKAT ATAS ASET TANAH DI WILAYAH BENCANA

Putri Septiani, 151000027 (2019) PENATAAN KEMBALI STRUKTUR PENGUASAAN HAK ATAS TANAH PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI KOTA PALU DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH JO PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENANGANAN BENCANA DAN PENGEMBALIAN HAK-HAK MASYARAKAT ATAS ASET TANAH DI WILAYAH BENCANA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNPAS.

Preview	Text 9.1. BAB II.pdf Download (285kB) | Preview
	Text 9.3. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (271kB)
	Text 9.2. bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (798kB)
	Text 9.4. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (12kB)
Preview	Text 10. DAFTAR PUSTAKA baru.pdf Download (302kB) | Preview
Preview	Text 0. cover baru.pdf Download (26kB) | Preview
Preview	Text 8. DAFTAR ISI.pdf Download (164kB) | Preview
Preview	Text 9. BAB I.pdf Download (220kB) | Preview

Abstract

Permasalahan di bidang pertanahan di Indonesia ini juga disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya bencana alam, yaitu gempa bumi di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, yang terjadi di Kota Palu tersebut, merupakan salah satu bencana alam yang cukup fenomenal karena telah mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang multidimensi, dan menimbulkan ketidakpastian kepemilikan hak atas tanah. Diperlukan penataan tanah kembali bagi para pemegang hak atas tanah untuk memiliki haknya atas tanah yang dikuasai, dan juga kebijakan dan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah pasca bencana alam gempa bumi. Berdasarkan hal tersebut masalah yang akan diteliti yaitu pengaturan penataan struktur penguasaan kepemilikan hak atas tanah pasca bencana alam gempa bumi, penataan kembali di Kota Palu pasca bencana alam gempa bumi, dan kendala dan upaya Badan Pertanahan Nasional terhadap pelaksanaan penataan tanah kembali pasca bencana alam. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer seperti peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum sekunder seperti artikel. Berdasarkan hasil penelitian Pengaturan penataan struktur penguasaan kepemilikan hak atas tanah pasca bencana alam gempa bumi dilakukan dengan merevisi rencana tata ruang wilayah kota, untuk Penataan kembali di Kota Palu pasca bencana alam gempa bumi dilaksanakan dengan pendaftaran tanah secara sistematik berdasarkan Petunjuk Pelaksana yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Kendala dan upaya Badan Pertanahan Nasional terhadap pelaksanaan penataan tanah kembali pasca bencana alam kendala yang dihadapi diantaranya, tanah masih ada, tetapi tidak memiliki tanda batas pada persil bidang tanah, tanah masih ada, tetapi administrasi dokumen pembuktian hak atas tanah hilang, tanah masih ada, tetapi pemilik hak atas tanah ikut hilang pada saat bencana alam terjadi. Upaya yang dilakukan menyimpan seluruh data fisik dan data yuridis dari tanah kedalam satu database, melalakukan penyuluhan dan musyawarah antar masyarakat yang terkena dampak bencana terkait batas tanah yang hilang, melakukan penelitian lapangan terhadap bidang tanah, dan Badan pertanahan nasional meyelenggarakan program pendaftaran tanah. Kata Kunci: Pendaftaran tanah, Penataan kembali, Hak Atas Tanah, dan Bencana alam,

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	18 Mar 2019 06:53
Last Modified:	16 Sep 2019 02:05
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/41867

Actions (login required)

View Item