OPTIMALISASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN DIBIDANG KETENAGAKERJAAN SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PIPIT BUDI HARYANTO, 141000418 (2019) OPTIMALISASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN DIBIDANG KETENAGAKERJAAN SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (69kB) | Preview
Preview	Text H. DAFTAR ISI.pdf Download (95kB) | Preview
Preview	Text I. BAB I.pdf Download (119kB) | Preview
Preview	Text J. BAB II.pdf Download (166kB) | Preview
Preview	Text K. BAB III.pdf Download (67kB) | Preview
	Text L. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (104kB)
	Text M. BAB V .pdf Restricted to Repository staff only Download (56kB)
Preview	Text N. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (62kB) | Preview

Abstract

Sanksi pidana pada dasarnya bersifat ultimum remedium, tetapi mengingat keberadaan sanksi tersebut agar para pengusaha mampu menjalankan perusahaannya dengan melindungi dan memenuhi hak pekerja, maka sanksi pidana tepat diterapkan menggunakan prinsip primum remedium sebagai alat untuk memaksa pengusaha patuh terhadap aturan yang ada sehingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan dengan benar sebagai dampak kebebasan menyampaikan pendapat yang dilakukan oleh pekerja dalam bentuk mogok kerja. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisis apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran di bidang ketenagakerjaan sebagai upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di PT. PBA telah sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan hukum ketenagakerjaan?, Mengapa penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran di bidang ketenagakerjaan sebagai upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum optimal pelaksanaannya?, dan Bagaimana upaya optimalisasi sanksi pidana terhadap pelanggaran di bidang ketenagakerjaan sebagai upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di masa yang akan datang? Penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitupenelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti khususnya yang berkaitan dengan sanksi pidana ketenagakerjaan. Metode penelitian ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktiknya. Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran dibidang ketenagakerjaan sebagai upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di PT.PBS belum sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan hokum ketenagakerjaan. Pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelanggaran dibidang ketenagakerjaan sebagai upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum optimal karena kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan pengusaha terhadap peraturan prundang-undangan yang berlaku khususnya terkait dengan ketenagakerjaan. Upaya optimalisasi sanksi pidana terhadap pelanggaran dibidang ketenagakerjaan sebagai upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial dimasa yang akan dating harus lebih dimaksimalkan lagi. Kata kunci : Sanksi Pidana, Perselisihan Hubungan Industrial

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	16 Mar 2019 06:29
Last Modified:	16 Mar 2019 06:29
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/41839

Actions (login required)

View Item