Annisa Fitri Balqish, 151000095 (2019) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PENGAMBILAN DATA MELALUI ATM DENGAN TINDAKAN SKIMMING OLEH PIHAK KETIGA DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
|
Text
A. COVER.pdf Download (73kB) | Preview |
|
|
Text
H. DAFTAR ISI.pdf Download (53kB) | Preview |
|
|
Text
I. BAB I.pdf Download (279kB) | Preview |
|
|
Text
J. BAB II.pdf Download (212kB) | Preview |
|
|
Text
K. BAB III.pdf Download (151kB) | Preview |
|
Text
L. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB) |
||
Text
M. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (48kB) |
||
|
Text
N. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (90kB) | Preview |
Abstract
ATM merupakan sarana teknologi yang dapat melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat, namun dibalik kemudahan dan keamanan, teknologi mesin ATM masih terdapat kelemahan. Dalam bertransaksi melalui ATM nasabah banyak yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh tindakan Skimming. Skimming merupakan tindakan pengambilan informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu secara ilegal. Permasalahan yang timbul antara lain: Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pengguna ATM atas tindakan skimming berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Bagaimana pertanggungjawaban Bank atas tindakan skimming yang dapat merugikan nasabah Bank, serta Bagaimana upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah Bank yang mengalami kerugian atas tindakan skimming. Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif Analitis yaitu penelitian dengan menggambarkan secara sistematis, akurat, dan menyeluruh mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pengambilan data melalui ATM dengan tindakan skimming. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku. Tahap penelitian yang digunakan yaitu melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara pada Bank BRI dan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, dalam perlindungan hukum terhadap nasabah pihak bank telah memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelayanan pengaduan kepada nasabah apabila ada nasabah bank yang merasa dirugikan oleh bank, namun pada proses pelayanan pengaduan nasabah, pihak bank masih sangat lambat dalam pemrosesannya sehingga banyak nasabah yang mengeluh karena belum mendapat kepastian. Dalam Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan memberikan perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan bahwa simpanannya dijamin oleh bank melalui Lembaga Penjamin Simpanan masyarakat yang bersifat permanen. Bank akan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah ketika menggunakan ATM apabila, kerugian itu diakibatkan oleh kesalahan bank atau mesin ATM. Upaya penyelesaian dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan dan diluar jalur pengadilan, dalam hal ini lebih dianjurkan untuk melakukan upaya penyelesaian diluar jalur pengadilan yaitu dengan mediasi. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab, Bank
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
Depositing User: | Lilis Atikah |
Date Deposited: | 16 Mar 2019 06:06 |
Last Modified: | 16 Mar 2019 06:06 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/41832 |
Actions (login required)
View Item |