PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT. BALI PECATU GRAHA BERDASARKAN PERBUATAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA JO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Annisa Taniasari, 151000188 (2019) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT. BALI PECATU GRAHA BERDASARKAN PERBUATAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA JO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNPAS.

Preview	Text I. BAB I.pdf Download (235kB) | Preview
Preview	Text J. BAB II.pdf Download (292kB) | Preview
Preview	Text K. BAB III.pdf Download (151kB) | Preview
Preview	Text N. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (165kB) | Preview
	Text M. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (39kB)
	Text L. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (145kB)
Preview	Text A. COVER.pdf Download (55kB) | Preview
Preview	Text H. DAFTAR ISI.pdf Download (57kB) | Preview

Abstract

Kepentingan swasta pada asasnya adalah sejajar dengan kepentingan anggota-anggota masyarakat, maka dalam hal pelepasan tanah untuk kepentingan swasta, pihak-pihak yang berkepentingan harus memperhatikan pemberian ganti rugi yang besarnya ditentukan secara musyawarah. Pemerintah daerah berkewajiban mengawasi pelaksanaan pembebasan dan pembayaran ganti rugi yang dilakukan pihak swasta kepada masyarakat pemilik tanah. Pelepasan hak atas tanah dalam pelaksaan pembanguan untuk kepentingan umum oleh pihak swasta selain dapat dilaksanakan dengan cara jual-beli, tukar menukar, dapat dilakukan dengan cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi PT. Bali Pecatu Graha berdasarkan perbuatan pelepasan hak atas tanah, bagaimana status kepemilikan tanah No. 3023/Desa Jimbaran dengan PT. Bali Pecatu Graha berdasarkan perbuatan pelepasan hak atas tanah, bagaimana upaya penyelesaian perlindungan hukum dalam status kepemilikan tanah No. 3023/Desa Jimbaran bagi PT. Bali Pecatu Graha. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemegang hak atas tanah untuk kepentingan swasta tidak mendapatkan perlindungan hukum secara optimal dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Pecatu Indah Resort. Hal mana disebabkan oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak serius mengatur masalah pengadaan tanah untuk kepentingan swasta. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perusahaan swasta terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dapat dilakukan dengan menuntut ganti rugi dan melalui proses litigasi berdasarkan pada ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kata Kunci : Pelepasan Hak, Hak Guna Bangunan, Kepentingan Swasta.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	16 Mar 2019 03:24
Last Modified:	16 Mar 2019 03:24
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/41813

Actions (login required)

View Item