FIK FIK ZULROFIK, NPM : 168040012 (2019) EKSISTENSI TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DAERAH (TP4D) SEBAGAIMANA DIATUR DALAM INPRES NOMOR 7 TAHUN 2015 DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. Thesis(S2) thesis, Perpustakaan Pascasarjana.
Text
Artikel Fik Fik Zulrofik.doc Download (124kB) |
Abstract
Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang esensinya meletakkan sendi-sendi hukum di atas segala- segalanya, bukan hanya setiap warga Negara harus tunduk, akan tetapi juga kekuasaan dan penyelenggaraan Negara pun harus didasarkan dan dibatasi oleh hukum. Salah satu permasalahan yang masih menjadi hal yang fundamental dalam sektor Pembangunan adalah Tindak Korupsi, perkembangan praktik korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian Negara maupun dari segi kualitas semakin sistematis. Upaya represif seperti memberikan hukuman yang berat kepada koruptor guna menimbulkan efek jera dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum juga dianggap cukup menyelesaikan masalah sehingga untuk mengatasi hal tersebut maka keluarlah Intruksi Presiden Nomor RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP -152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, permasalahannya adalah bagaimana dengan sebuah kebijakan regulasi Inpres yang kedudukannya dibawah Undang Undang dan Kewenangan TP4 yang merupakan bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia bisa lebih efektif dalam mengatasi permasalahan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskriptis analitis dengan pendekatan yuridis normatif, tahap penelitian dengan menggunakan tahapan studi kepustakaan (library research) dengan melakukan studi dokumen, analisis data dilakukan dengan yuridis normatif Hasil Penelitian Implementasi Fungsi TP4D Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam upaya Pencegahan tindak pidana korupsi dikaji melalui teori Pengawasan telah melakukan kegiatan pengawalan Proyek Strategis Pemerintah dalam sektor pembangunan lebih efektif selaras dengan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dimana Peranan Penindakan (refresif) yang mengacu pada Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) sedangkan upaya Pencegahan sebagai Primum remedium, sehingga fungsi berlakunya hukum dalam sektor pembangunan lebih efektif dan efisien. Kemudian faktor Faktor faktor yang menghambat kinerja Tim TP4D Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengacu teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yaitu Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya Hukum dimana yang lebih esensial adalah Faktor Budaya Hukum Birokrasi itu sendiri yang harus mengacu pada sistem Pencegahan yaitu Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Azas azas Umum pemerintahan yang baik dan aspek regulasi kedudukan TP4D serta dalam hal koordinasi antar Lembaga Pemerintah dalam Pencegahan Korupsi menjadi lebih Sinkron, terintegrasi, kemudian juga diperlukan faktor pendukung Sarana dan Prasarana yang memadai menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan TP4D Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Kata Kunci : Pencegahan Korupsi, TP4 Kejaksaan RI
Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
---|---|
Subjects: | RESEARCH REPORT |
Divisions: | Pascasarjana > S2-Ilmu Komunikasi 2018 |
Depositing User: | Mrs Lusiawati - |
Date Deposited: | 09 Mar 2019 04:09 |
Last Modified: | 09 Mar 2019 04:09 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/41336 |
Actions (login required)
View Item |