PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU USAHA DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN KEMASAN TEPUNG TERIGU DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Rengga Juliyanti, 141000268 (2019) PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU USAHA DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN KEMASAN TEPUNG TERIGU DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Preview	Text COVER.pdf Download (89kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI PRINT.pdf Download (54kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (138kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (251kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (76kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (53kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (36kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (46kB) | Preview

Abstract

Pemalsuan merupakan tindakan setara dengan penipuan, yang merupakan kejahatan yang memperdaya orang lain. Pemalsuan kemasan adalah tindakan yang secara sengaja dengan mengganti sebagian atau keseluruhan isi kemasan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Tindak pidana pemalsuan kemasan dilakukan oleh pelaku usaha atau produsen yang memproduksi suatu barang yang akan dikonsumsi oleh konsumen yang menggunakan dan menikmati hasil dari barang yang diproduksi tersebut. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana pemalsuan kemasan tepung terigu? Bagaimana upaya perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen tepung terigu? Serta bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan kemasan agar tidak terulang lagi? Spesifikasi metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dengan teoriteori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan serta menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan data sekunder sebagai sumber utama yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, data untuk penelitian ini yaitu yuridis kualitatif. Dalam kasus pemalsuan kemasan tepung terigu penegakan hukum di tingkat penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan penyidikan terhadap pelaku dan pelaku usaha yang melakukan kesalahan haruslah mendapatkan sanksi dari perbuatannya. Aparat penegak hukum khusunya kepolisian dapat menggunakan Pasal 139 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya perlindungan masyarakat sebagai konsumen diperoleh dari pemerintah yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat. Pemerintah harus memberikan jaminan kepada setiap warganya untuk dapat menjalankan perannya sebagai konsumen terhadap mutu dan kualitasnya suatu produk. Pemerintah wajib melaksanakan pengontrolan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memproduksi barang tersebut. Kata kunci : Pemalsuan Kemasan, Pelaku Usaha, Penegakan Hukum

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	09 Mar 2019 03:33
Last Modified:	09 Mar 2019 03:33
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/41324

Actions (login required)

View Item