IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DI PERUSAHAAN KECIL DAN MENENGAH DI WILAYAH PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Mohamad Ridwan Purnadisa, 141000166 (2019) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DI PERUSAHAAN KECIL DAN MENENGAH DI WILAYAH PEMERINTAH KOTA BANDUNG. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNPAS.

Preview	Text I. BAB 1.pdf Download (89kB) | Preview
	Text M. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (35kB)
Preview	Text J. BAB 2.pdf Download (131kB) | Preview
	Text L. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB)
Preview	Text N. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (36kB) | Preview
Preview	Text K. BAB 3.pdf Download (79kB) | Preview
Preview	Text A. COVER.pdf Download (27kB) | Preview
Preview	Text H. DAFTAR ISI.pdf Download (34kB) | Preview

Abstract

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, khususnya Kota Bandung begitu juga dengan negara Indonesia. UKM ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UKM juga sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UKM banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Di dalam UKM tersebut, peraturannya hanya dibuat secara lisan semata dari pihak pengusaha kepada pekerja, tanpa dibuat secara tertulis. Sehingga berakibat pekerja tidak memiliki kepastian kerja. Hal ini berdampak kinerja pekerja hanya biasa-biasa saja karena tidak ada dorongan atau motivasi di dalam bekerja. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Permen Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, serta bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandung dan hambatan-hambatan dalam implementasi ketentuan tersebut di UKM wilayah Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis dengan metode yuridis normatif. Tahapan penelitian ini terdiri dari: penelitian kepustakaan (library research) yang berisi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library study), dan studi lapangan (field study). Analisa data dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah suatu kesepakatan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dibuat secara bersama-sama antara pengusaha atau beberapa pengusaha dengan organisasi serikat pekerja/gabungan organisasi serikat pekerja yang sudah terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Bandung mengawasi terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan perjanjian kerja bersama dan pelatihan-pelatihan terhadap perusahaan yang belum melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Hambatan yang timbul baik secara internal maupun eksternal, dari pihak perusahaan diantaranya: pengusaha tidak bersedia berunding, kemudian tata tertib tidak dijalankan oleh pengusaha. Dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Bandung kurang adanya keseriusan karena faktor kesibukan. Kata kunci: Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	04 Mar 2019 06:08
Last Modified:	04 Mar 2019 06:08
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/41065

Actions (login required)

View Item