KEDUDUKAN HUKUM PERLAWANAN PERDATA (DERDEN VERZET) TERHADAP PENETAPAN SITA OBJEK SENGKETA MILIK PIHAK KETIGA

Oleh: 
Erlan Jaya Putra
NPM : 178040012

ABSTRAK
Upaya hukum derden verzet merupakan bagian dari pada rangkaian proses hukum acara perdata di Indonesia yang sering dijadikan alternatif hukum yang digunakan sebagai upaya perlindungan pihak ketiga atas hak kebendaannya yang dikenai penetapan sita oleh pengadilan. Adapun untuk upaya hukum derden verzet terhadap sita jaminan (conservatoir beslag) maupun sita revindikasi (revindicatoir beslag) secara yuridis belum diatur dalam hukum positif di Indonesia baik itu dalam HIR, RBg, atau Rv. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya suatu penelitian, karena dalam praktek seringnya masalah tersebut timbul dan betapa pentingnya masalah perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan akibat adanya penyitaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. Hasil penelitian menunjukan bahwa dasar hukum perlawanan pihak ketiga (derden verzet) secara yuridis diatur dalam Pasal 195 HIR/206 RBG. Adapun untuk dasar hukum upaya hukum derden verzet terhadap sita jaminan (conservatoir beslag) maupun sita revindikasi (revindicatoir beslag) didasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 306K/Sip/1962. Konsekuensi hukum atas perlawanan (derden verzet) terhadap penyitaan objek sengketa yang dimiliki/dikuasai pihak ketiga ialah tidak menangguhkan eksekusi atau membatalkan putusan pengadilan yang menjadi objek perlawanan. Adapun perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan hak dan kepentingannya atas penyitaan objek sengketa, yaitu dengan memanfaatkan upaya hukum luar biasa berupa perlawanan pihak ketiga (derden verzet) untuk memperoleh kembali barang miliknya agar terwujudnya keadilan atas hak kebendaan bagi pihak ketiga, dibandingkan dengan penggunaan upaya gugatan perdata biasa, mengingat objek yang dilawan adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sita, Perlawanan Pihak Ketiga.

ABSTRACT
Derden Verzet's legal efforts are part of a series of civil procedural law processes in Indonesia that are often used as legal alternatives that are used as an effort to protect third parties from their rights which are subject to seizure determination by the court. As for the legal efforts of derden verzet on conservatoir beslag and revindicatoir beslag juridically it has not been regulated in positive law in Indonesia either in the HIR, RBg, or Rv. Based on this, it is necessary to have a study, because in practice the problem often arises and how important the issue of legal protection for third parties who are harmed due to the seizure. The method used in this study is a normative juridical approach, namely testing and reviewing secondary data. The analysis of the data used is qualitative juridical analysis, namely the data obtained, both in the form of secondary data and primary data are analyzed without using statistical formulas. The results showed that the legal basis of third party resistance (derden verzet) was legally regulated in Article 195 HIR/206 RBG. As for the legal basis for the legal efforts of derden verzet on confiscation (conservatoir beslag) and revindication seizures (revindicatoir beslag) based on the Supreme Court Jurisprudence No. 306K/Sip/1962. The legal consequence of the resistance (derden verzet) against the seizure of the object of the dispute that is owned / controlled by a third party is not to suspend execution or cancel the court ruling that is the object of resistance. As for legal protection for third parties who feel their rights and interests have been harmed for the confiscation of objects of dispute, namely by utilizing extraordinary legal measures in the form of third party resistance (derden verzet) to recover their property in order to realize justice for property rights for third parties, compared to the use ordinary civil claim efforts, considering the object being opposed is a court decision that has permanent legal force.

Keywords: Legal Protection, Seizure, Third Party Resistance.

DAFTAR PUSTAKA
Buku
Arumanadi, Bambang dan Sunarto, Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945, IKIP Semarang Press, Semarang, 1990.
A. Hamid Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Indonesia dalam Penyelenggaraam Pemerintah Daerah, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
Adam Smith dikutip oleh Sonny Keraf, Pasar Bebas, Keadilan & Peran Pemerintah, Kanisius, Jakarta, 1995.
Aristoteles dikutip dari Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
Abdul Latief, Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah, UII Press, Yogyakarta, 2005.
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung 2008.
Amsari, Feri, Satjipto Rahardjo, Jagat Ketertiban Hukum Progresif, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI 2009.
Asser Rutten, dalam Bambang Sutiyoso, Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Maknanya Bagi Para Pihak yang Bersangkutan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 20, No. 2 Tahun 2013.
Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary 8th edition, Thomson West, St. Paul, 2004.
B. Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, Jurnal Hukum “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, 2004.
Budiono Kusmohamidjojo, Ketertiban yang Adil, Grasindo, Jakarta, 1999.
Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
Dicey, Albert Van, Introduction to The Study Of The Law Of The Constitution, 8th Edition, Memillan, Library of Congress Cataloging in Publication Data, London, 1915.
Djaja S. Meliala, Masalah Itikad Baik dalam KUH Perdata, Binacipta, Bandung, 1987.
E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Nagara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962.
E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Cetakan. Kesebelas, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983.
Franz Magnis Suseno, Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral, Kanisius, Yogyakarta, 1991.
F.J. Stahl, dikutip oleh Fathurohman, Dian Aminudin, Sirajuddin, Memahami Mahkamah Konstitusi Di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 2004.
H .Iswanto, Pengantar Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2003.
Hans Kelsen, The General Theory of Law and State, Harvard University Pers, Cambridge, Massachussetts, 1949.
Ismail Suny dikutip dalam bukunya Nuktoh Afrawie Kurde, Telaah Kritis Teori Negara Hukum, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
John Rawls, A Theory of Justice, Chapter II The Principle of Justice, Publisher: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, Terjemahan Susanti Adi Nugroho, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, 1971.
J. Satrio, Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1999.
J.C.T. Simorangkir, Mula Hukum, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
J.J. Von Schmid, Negara dan Hukum dalam Abad Ke 19. Erlangga, Jakarta, 1985.
Jurgen Habermas, The Inclusion of the Other Studies in Political Theory, The MIT Press, Cambridge, 1999.
John Salmond dikutip dalam bukunya Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Jeremy Bentham dikutip oleh Lili Rasjidi dan Ira Thania, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2002.
Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
_______________, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, BIP, Jakarta, 2007.
_______________, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Mahakamah Konstitusi, Jakarta, 2010.
Kahar Masyhur, Membina Moral dan Akhlak, Kalam Mulia, Jakarta, 1985.
Lili Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993.
Lawrence M. Friedman, The republic Of Choice; Law, Authority, And Culture, Harvard University Press, 1990. Dikutip Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, di dalam bukunya; Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung, 2004.
Moh. Mahfud M.D, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
________________, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis, Alumni, Bandung, 2002.
_____________________, dikutip oleh Otje Salman dan Eddy Damian (Editor), Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Alumni, Bandung, 2002.
Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, 2003.
Moh. Taufik Makarao, Pokok-pkok Hukum Acara Perdata, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung, 2010.
Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung, 2004.
Padmo Wahjono, dikutip oleh Moh. Busyro Muqoddas, dkk, Politik Pembangunan Hukum Nasional, UII Press, Yogyakarta, 1992.
_______________, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1979.
Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Arkola, Surabaya, 1994.
R. Subekti, Hukum Acara Perdata, Binacita/BPHN, Jakarta, 1982.
Rony Hanityo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1990.
Reinhard Zimmerman and Simon Whitttaker, Good Faith in European Contract Law, Cambridge University Press, 2000.
Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Pascasarjana UI, Jakarta, 2004.
Rocky Marbun, Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum, Trans Media Pustaka, Jakarta Selatan, 2011.
Sunaryati Hartono C.F.G., Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1982.
Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992.
Sonny Keraf, Etika Bisnis, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999.
_________________, Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2004.
__________________, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 2006.
__________________, Penemuan Hukum, sebuah pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2009.
Suhrawardi K. Lunis, Etika Profesi Hukum, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Subekti, dikutip oleh Samuel M.P. Hutabarat, Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010.
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 1981.
The Liang Gie. Teori-Teori Keadilan, Supersukses, Yogyakarta, 1982.
Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.
Trisadini P. Usanti, et.al., Buku Ajar Hukum Perdata, FH Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Renungan Tentang Filsafat Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982.
Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya 1987.
P. L. Wery, Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik di Nederland, Percetakan Negara RI, Jakarta, 1990.
Pontang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana, Alumni, Bandung, 2005.
Wiryono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandeman Ke-4;
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata);
Herzien Inlandsch Reglement / H.I.R (Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui/ R.I.B.);
Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura / RBg. (Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) (S. 1927-227.).

Sumber Lain
Hibnu Nugroho, Paradigma Penegakkan Hukum Indonesia Dalam Era Global, Jurnal ProJustitia, Vol. 26 No. 4, Oktober 2008, FH Unpar, Bandung
Kusnu Goesniadhie S, Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 17 No. 2, April 2010, FH UII, Yogyakarta.
Mahyuni, Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 16 No. 4, Oktober 2009, Yogyakarta: FH UII.
Maria Alfons, Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual, Universitas Brawijaya, Malang 2010.
Visser’t Hooft. H. Ph, Filsafat Ilmu Hukum. Terjemahan oleh Bernard Arief Sidharta, Laboratorium Hukum FH Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung, 2003.