PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Syifa Nur Agustina, NPM : 168040030 HukumPidana (2019) PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text SyifaNurAgustina_MIH - Copy.docx Download (70kB)

Abstract

Adalah hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak nya secara kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara (Pasal 28Cayat (2) Undang-UndangDasar 1945), dan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945). Adalah hak setiap warga Negara Republik untuk mencari pekerjaan baik di wilayah Negara Negara Republik Indonesia maupun keluar negeri.Mengingat pembangunan yang dilaksanakan dinegara Republik sebagaian besar terpusat dipulau jawa, sehingga banyak rakyat dari perdesaan-perdesaan mencari pekerjaan di pulau jawa.Sedangkan lapangan pekerjaan terbatas, persaingan yang sedemikian hebatnya dalam mencari pekerjaan, ditambah lagi pendidikan yang rendah,kurangnya pengalaman dalam bekerja, maka tidak menutup kemungkinan warga Negara Republik Indonesia mencari pekerjaan di luar negeri antara lain Malaysia, Singapore dan lain-lainnya. Namun demikian keinginan WNI untuk mencari pekerjaan di luar negeri adalah sah-sah saja asal memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian). Tanpa mengindahkan ketentuan dalam undang-undang keimigrasian itu berarti merupakan (illegal entry). Identifikas imasalahnya adalah : 1. Bagaimanakah penegakan hokum pidana terhadap penyelundupan TKI keluar negeri menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia (TKI) keluar negeri. Metode penelitian merupakan diskriptif analitis, suatu penelitian yang mengambaarkan, menganalis secara sistematis dengan pendekatan yuridis normatife terhadap masalah yang menjadi objek pembahasan. Penegakan hukum pidana (law enfor cement) harus dilakukan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana penyelundupan manusia (TKI) keluar. Bilamana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyelundupan manusia (TKI) keluar negeri, maka pelaku-pelakunya harus dimintakan pertanggung jawaban di muka hakim (pengadilan). 2. Berbagai factor terjadinya tindak penyelundupan manusia (TKI) keluar negeri adalah factor geografis, ekonomis, kemiskinan, pendidikan, kebodohandan lain-lain. Kata kunci : Tenaga \Kerja \Indonesia, Penegakan \Hukum, Penyelundupan \Manusia.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	28 Feb 2019 07:04
Last Modified:	28 Feb 2019 07:05
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/40949

Actions (login required)

View Item