TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN PARKIR OLEH PERUSAHAAN DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM KOTA MAKASSAR

Reza Febrian, 131000220 (2019) TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN PARKIR OLEH PERUSAHAAN DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM KOTA MAKASSAR. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNPAS.

Preview	Text BAB III.pdf Download (97kB) | Preview
Preview	Text H. DAFTAR ISI.pdf Download (360kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (18kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (39kB) | Preview
Preview	Text A. COVER.pdf Download (30kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (255kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (217kB) | Preview

Abstract

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi untuk mengetahui bagaimana pengelolaan parkir oleh Perusahaan Daerah parkir Makassar Raya. Berkaitan dengan latar belakang penelitian, identifikasi pemasalahan yang diambil antara lain, Bagaimana peraturan dan pelaksanaan perparkiran di Kota Makassar? Bagaimana tanggung jawab perusahaan daerah makassar raya dalam hal pengelolaan parkir? dan, Apa yang menjadi kendala bagi perusahaan daerah parkir makassar raya dalam pengelolaan parkir?. Berkaitan dengan latar belakang Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriftif - Analitis. Sedangkan, metode pendekatan yang akan digunakan adalah Pendekatan Yuridis Normatif. Data hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan dianalisis secara Yuridis Kualitatif. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi adalah 1) spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis 2) metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. 3) Tahap penelitian untuk mendapatkan data primer dan data sekunder melalui dua tahap yaitu : a) penelitian kepustakaan, b) penelitian lapangan. 4) Teknik pengumpulan data, 5) alat pengumpul data, 6) analisis data, 7) lokasi penelitian. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) Peraturan yang mengatur mengenai perparkiran sesuai dengan tata urutan perundang-undangan, dimana terdapat peraturan pokok yang berupa Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Perusahaan Daerah, kemudian sebagai pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Penelolaan Parkir tepi jalan umum dalam Daerah Kota Makassar, maupun berupa SK Walikota Makassar yang mendukung hal perparkiran tepi jalan umum yang sebenernya sudah mampu mengendalikan parkir liar yang berkaitan langsung dalam meminimalisir kemacetan, namun, ada beberapa hal yang sebenarnya diatur dalam peraturan tetapi kurang dimaksimalkan dalam kewenangannya. (2) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum, Peraturan Daerah tersebut mengatur menenai wewenang pengelolaan parkir ditepi jalan umum. Pengelolaan tersebut pada prinsipnya menjadi tanggung jawab Walikota yang didelegasikan kepada Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya. Selanjutnya Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya diberi tugas dan wewenangnya yaitu mulai dari pendataan ulang semua juru parkir yang ada di Kota Makassar, pembagian tugas yang baik agar pelaksanaan pelayanan perparkiran dapat berjalan dengan efektif dan lancar sehingga pengawasan dan pemungutan retribusi parkir di Kota Makassar akan terkoordinir. Kemudian, penyedian sarana dan prasarana dalam pelayanan parkir dan melakukan sosialisasi kepada juru parkir mengenai tata cara pelayanan parkir serta pentingnya asuransi dan melakukan pengawasan tiap tiga kali semingu terhadap para petugas dan juru parkir dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. (3) adapun kendala Perusahaan Daerah Parkir dalam melaksanakan fungsinya yaitu karena faktor volume kendaraan yang semakin hari semakin meningkat sehingga, tempa parkir yang disediakan tidak bias menampung banyaknya kendaraan yang hendak parkir dan menjadikan badan jalan sebagai lahan parkir yang seharusnya tidak digunakan untuk lahan parkir. selain itu regulasi yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Walikota Makassar sudah jelas untuk luas lahan parkir sudah ditentukan, namun, pada kenyataannya regulasi tersbut tidak direalisasikan serta tingkat pendidikan juru parkir yang rendah mengakibatkan juru parkir tidak memahami apa yang diatur dalam regulasi tentang pengelolaan parkir yang baik dengan penyuluhan. Kata kunci : Tinjauan yuridis, Perngelolaan parkir, Perusahaan Daerah,

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	25 Feb 2019 04:33
Last Modified:	25 Feb 2019 04:33
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/40800

Actions (login required)

View Item