SISTEM PENGENDALIAN PEMANFAATAN PROGRAM SEWA TANAH DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET DAERAH KABUPATEN GARUT

Dadi Mulyadi, NPM. 089213030 (2016) SISTEM PENGENDALIAN PEMANFAATAN PROGRAM SEWA TANAH DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET DAERAH KABUPATEN GARUT. Disertasi(S3) thesis, UNPAS.

Text Dadi Mulyadi_ok.docx Download (98kB)

Abstract

ABSTRACT Public organization as government section organizer by as organization activities is oriented an implementation of public policy completed by organization structur, main duty and function pass through arrangement, management, utilizing using controlling resources that provice government has for people needs One of valid public policies in whole institutes both province government and seat of government related to controlling system is government rule number :60 2008 about controlling system in internal government. It is a continual process to complete organization purpose achievement. Those activities are able flexible ang shanged depend on needs, more reliable by professional human resource, proportionale equipments, supported by proportionale safety, valid rules submission, high integrity of government instrumens managing adherence administration and phisycally assets. The implementation of controlling system in internal government consists of : a) controlling environment, b) risk estimation, c) controlling activities, d) communication and information, and e) controlling intence watching, related to 4 aspects of internal controlling system by measuring controlling effectiveness according to operation measuring steps and controlling effectiveness depend on principles of controlling concerned to factors of management controlling cbstacles, consists of a) organization structure, b) information structure, c) admninstration factors, d) attitude factors, and e) culture factors, by using mixed research methods concerning rules of Minister Of Domistic Affairs number 17 2007 about orientation of regional assets management. Controlling system of internal controlling is determined by leader roles, in arranging planning and constructing conclusive environment, determining organization structure and commitment toward develoving professional human resources, intrgral and ethical, doing risk estimation, develponing appropriate communication abd information system, and doing continual control. A success of controlling system implementation as organization operating is measuring operation as success level of organizational activities toward controlling application indicator. Keywords; developed of contolling system in internal government, planning, stucrure information, and performance appraisal. ABSTRAK Organisasi publik sebagai penyelenggara bidang pemerintahan melalui aktivitas organisasional berorientasi pada pelaksanaan kebijakan publik di lengkapi dengan struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi melalui pengaturan, pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan dan pengendalian sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat secara efektif dan efisien. Salah satu kebijakan publik yang berlaku menyeluruh di semua instansi pemerintah pusat dan daerah berkaitan dengan sistem pengendalian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus untuk semakin menyempurnakan pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan fleksibel dan dapat berubah sesuai kebutuhan, semakin handal di tunjang dengan prosedur pengamanan yang memadai, ditaatinya peraturan yang berlaku, tingginya integrias aparatur pemerintah dalam pengelolaan aset semakin aman secara administrasi maupun fisik. Sistem pengendalian intern pemerintah dalam implementasinya, meliputi : a) lingkungan pengendalian, b) penilaian risiko, c) kegiatan pengendalian, d) informasi dan komunikasi, dan e) pemantauan pengendalian intern, terkait dengan 4 aspek sistem pengendalian melakukan pengukuran efektivitas pengendalian berdasarkan azas-azas pengendalian memperhatikan faktor-faktor penghambat pengendalian manajemen, meliputi :a) struktur organisasi, b) struktur informasi, c) faktor administrasi, d) faktor perilaku dan e) faktor budaya, mempergunakan metode penelitian kombinasi (mixed methods) terhadap implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Taknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sistem pengendalian intern pemerintah sangat ditentukan oleh peran pimpinan, dalam menyusun perencanaan dan membangun lingkungan yang kondusif, menetapkan struktur organisasi dan komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia yang profesional, integratif dan beretika, melakukan penilaian risiko, membangun sistem informasi dan komunikasi yang tepat dan benar bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan bagi perbaikan dan melakukan pemantauan yang berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian sebagai gambaran kinerja organisasi adalah pengukuran terhadap kinerja kinerja sebagai ukuran keberhasilan akativitas organisasional terhadap indikator pelaksanaan pengendalian. Kata Kunci : membangun sistem pengendalian intern pemerintah, perencanaan, struktur informasi dan kinerja.

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Sosial 2016
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	16 Jun 2016 03:26
Last Modified:	16 Jun 2016 03:26
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/4059

Actions (login required)

View Item