MEKANISME PENGADAAN BARANG / JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG DIKAITKAN DENGAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE SESUAI PERATURAN PRESIDEN NO. 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

Wina Ayu Rosan, 171000351 (2019) MEKANISME PENGADAAN BARANG / JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG DIKAITKAN DENGAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE SESUAI PERATURAN PRESIDEN NO. 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNPAS.

	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (122kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (32kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (100kB) | Preview
Preview	Text COVER.pdf Download (34kB) | Preview
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (32kB)
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (34kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (73kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (69kB) | Preview

Abstract

Good governance memiliki arti pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Tanpa saran dan prasaranan yang memadai tentu saja pelaksanaan tugas pemerintah akan terganggu dan tidak akan mencapai hasil yang maksimal, maka dari itu pengadaan barang/jasa merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pemerintahan.. Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 pasal 106 ayat (1) menyatakan Pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik. Kabupaten Bandung dalam mendukung tercapainya pelaksanaan good governance dan juga mengikuti peraturan yang berlaku telah mengaplikasikan e-procurement melalui LPSE Kabupaten Bandung. Pada skripsi ini yang menjadi identifikasi masalah adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan e-procurement di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dibandingkan dengan Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; dan apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-procurement di Pemerintah Kabupaten Bandung sesuai Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dikaitkan dengan prinsip – prinsip good governance? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yaitu asas – asas yang terkandung dalam peraturan perundang – undangan. Spesifikasi penelitian dalam menyusun skripsi ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, Peraturan perundang – undangan, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat, Yurisprudensi, Traktat, Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan menganai bahan hukum primer. Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengimplementasikan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk pekerjaan pengadaan barang, pekerjaan kontruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya sesuai prinsip – prinsip good governance dan prinsip – prinsip pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang pangeadaan barang/jasa pemerintah. Hambatan yang ditemui adalah masalah jaringan listrik yang berimbas pada koneksi server, adanya gangguan pada sistem, dan masalah infrastruktur. Kata Kunci : Pengadaan barang/jasa secara elektronik, tata kelola pemerintahan

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Sosial 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	15 Feb 2019 01:09
Last Modified:	15 Feb 2019 01:09
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/40483

Actions (login required)

View Item