IMPLEMENTASI PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI BAGI PELAKU USAHA BORDIR DI KOTA TASIKMALAYA SEBAGAI SARANA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Robi Assadul Bahri, NPM : 168040031 (2018) IMPLEMENTASI PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI BAGI PELAKU USAHA BORDIR DI KOTA TASIKMALAYA SEBAGAI SARANA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD). Thesis(S2) thesis, Perpustakaan Pascasarjana.

Text Artikel Robi Assadul Bahri.doc Download (27kB)

Abstract

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing dengan memanfaatkan peranan desain industri yang merupakan bagian dari Hak Kekeyaan Intelektual (HKI), yang mana secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Kota Tasikmalaya merupakan daerah yang dikenal sebagai penghasil kerajinan bordir yang berkembang cukup pesat dan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, sehingga sangat berpotensi sebagai salah satu sarana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Tasikmalaya. Namun pada kenyataannya banyak pelaku usaha bordir belum mendaftarkan desain industri bordirnya, sehingga secara yuridis tidak memperoleh hak dan perlindungan. Atas hal tersebut perlu adanya suatu penelitian terkait implementasi pendaftaran desain industri bagi pelaku usaha bordir di Kota Tasikmalaya sebagai sarana pendapatan asli daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendaftaran desain industri bagi pelaku usaha bordir di Kota Tasikmalaya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu aturan hukum dinilai masih belum mengkoordinir kepentingan pelaku usaha, kurangnya perhatian dari pemerintah setempat, tempat dan biaya, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dan faktor kebudayaan. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi pendaftaran desain industri tersebut, tentu tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi terhadap besarnya PAD Pemerintah Kota Tasikmalaya, baik dari sektor pajak daerah maupun dari sektor retribusi daerah. Selain dari pada itu terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha bordir di Kota Tasikmalaya dalam mendapatkan hak desain industri, yaitu Undang-Undang Desain Industri masih menganut Stelsel Konstitutif, Sistem pendaftaran Desain Industri secara online belum efektif untuk dilaksanakan serta Sertifikat HKI dirasa belum mempunyai nilai ekonomis untuk dijaminkan. Sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan beberapa kendala tersebut yaitu perlu adanya sistem perlindungan hukum Desain Industri yang baru, perlu adanya pengembangan sistem pendaftaran Desain Industri secara online serta perlu adanya pengakuan Sertifikat HKI sebagai salah satu bentuk agunan kredit oleh lembaga keuangan di Indonesia. Kata Kunci: Implementasi, Desain Industri, Pendapatan Asli Daerah.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Mrs Lusiawati -
Date Deposited:	09 Feb 2019 02:44
Last Modified:	09 Feb 2019 02:44
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/40420

Actions (login required)

View Item