TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PENGAWASAN PEMILU DI JAWA BARAT BERDASARKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

Deny Wahyu Saputro, 121000022 (2018) TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PENGAWASAN PEMILU DI JAWA BARAT BERDASARKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text COVER.pdf Download (99kB) | Preview
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (52kB)
Preview	Text BAB III.pdf Download (97kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (113kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (81kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (71kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (189kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (227kB) | Preview

Abstract

Badan Pengawas Pemilu adalah suatu lembaga Pengawas Pemilu di Indonesia, dalam dunia modern yang menganut sistem demokrasi, konsep pengawasan terhadap pemilihan umum sangat menjadi sorotan. Hal ini dilakukan agar rakyat mendapatkan pemimpin yang terbaik dan dengan cara yang baik. Selain itu tujuan lain dalam berdemokrasi adanya lembaga pengawas pemilu diharapkan dapat mewujudkan keadilan dalam berdemokrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara deskriptif analitis, yaitu penggambaran peraturan-peraturan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaannya. Yang menyangkut suatu hal yang diteliti tentang tugas, wewenang dan fungsi badan pengawas pemilu (bawaslu) dalam pengawasan pemilu di jawa barat berdasarkan dengan undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Tahap penelitian dari hasil studi pustaka dan hasil penelitian lapangan dengan menggunakan metode yuridis kualitatif kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa badan pengawas pemilu masih jauh dari harapan masyarakat. Badan pengawas pemilu tidak dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran pemilu di wilayah administrasi. Badan pengawas pemilu hanya dapat merekomendasikan suatu temuan pelanggaran kepada lembaga yang berwenang tapi tidak melakukan eksekusi dalam pelanggaran tersebut. Kata Kunci: Badan Pengawas Pemilu, Pengawasan, Demokrasi.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	31 Oct 2018 06:55
Last Modified:	31 Oct 2018 06:55
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/40180

Actions (login required)

View Item