TINJAUAN YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELEBRITIS INSTAGRAM DARI HASIL ENDORSEMENT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

Yasmin Restu Pratiwi, 141000004 (2018) TINJAUAN YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELEBRITIS INSTAGRAM DARI HASIL ENDORSEMENT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text H. BAB 3.pdf Download (128kB) | Preview
	Text I. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (219kB)
	Text J. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (9kB)
Preview	Text A. COVER.pdf Download (26kB) | Preview
Preview	Text K. Daftar Pustaka.pdf Download (97kB) | Preview
Preview	Text G. BAB 2.pdf Download (264kB) | Preview
Preview	Text F. BAB 1.pdf Download (243kB) | Preview
Preview	Text D. Daftar Isi.pdf Download (158kB) | Preview

Abstract

Endorsement adalah sebuah kegiatan kerja sama antar kedua pihak yang saling menguntungkan, yaitu dengan melakukan hubungan hukum dimana online shop mengikatkan dirinya terhadap selebgram sebagai endorser untuk melakukan perjanjian endorsement yang mempunyai hak dan kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi. Fungsi selebgram dalam aktifitas endorsement adalah untuk membantu pemasaran produk. Penghasilan yang didapat dari kegiatan endorsement cukup besar bahkan bisa melebihi pegawai kantoran. Dalam penelitian ini mempertanyakan pengaturan, pelaksanaan, dan kendala pemungutan pajak penghasilan terhadap selebgram atas hasil endorsement serta upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam memaksimalkan kepatuhan selebgram sebagai wajib pajak. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu menggambarkan fakta fakta yang terjadi berkaitan dengan kegiatan endorsement. Pendekatan Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan didukung sosiologis yaitu penelitian hukum yang mengkaji kaidah, norma, dan asas yang berkaitan dengan pajak penghasilan secara yuridis kualitatif dan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui : (1) Pemungutan pajak penghasilan atas hasil endorsement kembali kepada penghasilan setiap orang, jika mempunyai tambahan kemampuan ekonomis berarti wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika melalui manajement artis atau agen yang merupakan perusahaan dipotong PPh pasal 23, jika tidak, maka dikenakan PPh Pasal 21 kemudian dia harus melaporkan penghasilan yang diterima di SPT-nya di akhir tahun. (2) Kegiatan endorsement melibatkan banyak pihak, baik itu pemilik produk, selebgram, management ataupun agen. Selain itu pemeriksaannya pun pasti lebih sulit jika dibandingkan dengan model biasa. Kendala paling utama adalah memperoleh data pembanding, karena tidak seluruh data pembanding itu ternyata tersedia. (3) Upaya yang pemerintah lakukan saat ini sudah berada pada tahapan profiling, memetakan siapa saja yang terlibat dalam aktivitas endorsement ini, mau itu selebgram ataupun juga youtubers. Kemudian dari data yang ada kemudian dicocokan dengan SPT yang dilaporkan selebgram tersebut. Pemerintah juga terus melakukan sosialisasi tentang informasi baru ini agar para Wajib Pajak, khususnya selebgram yang sudah mempunyai NPWP bisa patuh melaporkan penghasilan yang didapat dari hasil endorsement kedalam SPT Tahunan. Kata kunci: Endorsement, E-Commerce, Selebgram, Online Shop, Pajak Penghasilan,

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	31 Oct 2018 04:01
Last Modified:	31 Oct 2018 04:01
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/40155

Actions (login required)

View Item